Berita


ENREKANG– Jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Enrekang diminta turun ke masyarakat melakukan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan listrik. Maklum dalam satu tahun terakhir, penyalahgunaan listrik sekelompok masyarakat sudah menelan dua korban jiwa.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Enrekang, Ambo Masse SH yang menjadi ketua majelis hakim dalam sidang kasus tewasnya Rahmatia, akibat terjerat perangkap hama babi bertenaga listrik yang dipasang terdakwa Drs Mukhlis (bendahara RSU Massenrempulu).

Sekadar diketahui, Rahmatia tewas beberapa bulan lalu setelah kesetrum aliran listrtik saat melintas di kebun milik Mukhlis di Bamba Enrekang. Aliran listrik tersebut dipasang Muklis di sekeliling kebunnya menggunakan kabel yang disambung dari jaringan PLN.

Di hadapan Djoko Lelono, manajer suvervisor PLN Cabang Enrekang yang dihadirkan sebagai saksi, Ambo Masse mengatakan, selama ini PLN tidak pernah melakukan sosialisasi atau memberikan surat edaran ke masyarakat untuk tidak menggunakan listrik PLN sebagai alat perangkap babi.

“Tolong sampaikan sama pimpinan Anda (pimpinan PLN, red) untuk melakukan sosialisasi, karena masyarakat yang berpendidikan saja, seperti terdakwa belum tahu tentang bahaya yang bisa ditimbulkan, apalagi kalau masyarakat yang memang tidak tahu apa-apa,” kata Ambo Masse dalam sidang lanjutan yang terbuka untuk umum, Rabu 8 April kemarin.

Dalam sidang tersebut, Djoko Lelono mengakui jika selama ini PLN memang belum pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Dia juga mengakui jika perangkap babi yang menggunakan listrik sangat membahayakan manusia. (k4)

ENREKANG– Hujan yang mengguyur Kabupaten Enrekang dalam beberapa hari terakhir telah membuat dua sungai besar yang membelah Kota Enrekang meluap. Akibatnya, puluhan rumah yang berada di sepanjang bantaran Sungai Mata Allo terancam terkikis air.Seperti yang terlihat di Massemba, Kota Enrekang, puluhan rumah di sekitar sungai terancam terbawa arus sungai. Jarak antara pemukiman dengan sungai sudah semakin dekat.

Bahkan lima rumah warga, termasuk Masjid Massemba mengalami retak di lantai, terkikis abrasi. Bahkan rumah milik Suherman bagian dapurnya sudah miring akibat abrasi. Selain itu, pemukiman yang sudah mengalami keretakan telah mencapai 200 meter lebih.

Warga mengaku tidak bisa lagi tidur nyenyak pada malam hari, terutama saat hujan mengguyur. Mereka khawatir tiba-tiba datang banjir hingga menghanyutkan rumah. “Kita takut sekali kalau hujan mengingat rumah kami sudah berada di bibir sungai,” ujar Suherman.

Di tempat terpisah, Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung yang meninjau pemukiman warga di
Massemba Minggu 16 Maret kemarin langsung mengimbau masyuarakat segera meninggalkan rumah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Mulai hari ini, warga harus tinggalkan rumah dulu sambil menunggu waktu tenang,” ujarnya.

Selain itu, di Kecamatan Cendana, empat rumah warga juga terancam terkikis tanah longsor. Sebelumnya di tempat tersebut telah terjadi longsor. Dikhawatirkan terjadi lagi longsor susulan.

Pemilik rumah yang letaknya sekitar dua meter dari titik longsor masing-masing Husni, Rustan, Lecceng, dan Lawadang. Rumah keempat warga tersebut juga telah miring setelah tanah di sekitarnya telah longsor. (k4)

ENREKANG– Bahan bakar minyak (BBM), terutama premium (bensin) di Kabupaten Enrekang sejak Sabtu 23 Pebruari hingga Minggu 24 Februari kemarin sulit diperoleh. Akibatnya pemilik kendaraan, sopir, dan pengendara motor harus antre selama 24 jam di Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) dalam Kota Enrekang.

Bahkan beberapa warga dari daerah lain yang kebetulan melintas di Kabupaten Enrekang dan kehabisan bahan bakar harus menginap di sekitar SPBU Kota Enrekang.

“Kita terpaksa menginap di sini. Mau jalan, bensin habis, sementara stok SPBU juga habis,” ujar Herman, 27 tahun, pengendara dari Parepare menuju Tana Toraja. Sial bagi Herman, premium motornya habis di Enrekang. Tak pelak lagi, dia harus menginap di Enrekang.

Sesuai pemantauan sejak Sabtu dan Minggu siang kemarin, selain SPBU, stok di tingkat pengecer (penjual botolan) juga sangat susah ditemukan. Tak seorang pun penjual botolan yang memiliki stok.

Sementara hingga pukul 13.00 Wita, Minggu 24 Februari kemarin, mobil pengangkut premium dari Parepare yang biasanya memasok bensin ke SPBU Enrekang, tak kunjung datang. Padahal puluhan kendaraan, baik motor maupun mobil sudah menunggu sejak pagi.

Di tempat terpisah, pengelola SPBU Enrekang, Drs Saleh Nuhung mengakui kalau jatahnya setiap hari hanya 8.000 liter. Namun dalam dua hari terakhir, stok cepat habis. Itu menurut dia, dipengaruhi meningkatnya pengisian kendaraan.

Selain warga Enrekang, juga ada ratusan pengendara asal Tana Toraja berbondong-bondong datang membeli bensin. “Sebenarnya kita tidak ada masalah.

Hanya karena di Toraja kehabisan stok sehingga warga dari sana ramai-ramai ke Enrekang melakukan pengisian dan rata-rata membawa jeriken,” ujarnya.

Saleh juga mengakui jatah untuk Sabtu dan Minggu telah habis sejak Sabtu petang. “Padahal Sabtu pagi, stok kita masih 14 ton, tapi itu langsung habis dalam beberapa jam saja,” paparnya.

Dari hasil konfirmasinya ke Pertamina Parepare, Saleh mengaku memperoleh alasan bahwa terhambatnya pasokan ke SPBU, disebabkan faktor cuaca (ombak air laut) yang menyulitkan kapal tanker mengantar bahan bakar ke Parepare. (k4)

Acara Peringatan HUT Didanai APBD

ENREKANG– Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-48 Kabupaten Enrekang tahun ini menggunakan dana APBD 2008. Meski dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 59/2007 tentang pengelolaan keuangan daerah, tidak membenarkan kegiatan seremonial didanai APBD.

Ketua Panitia, MAmiruddin yang dikonfirmasi mengakui bahwa anggaran yang digunakan untuk perayaan HUT tersebut bersumber dari APBD 2008. Namun lanjutnya, dana tersebut bersumber dari pos bantuan sosial.

Berapa anggaran yang dihabiskan selama kegiatan tersebut? Amiruddin enggan menjelaskannya secara rinci. “Saya belum tahu berapa total anggaran yang kita akan gunakan.

Dananya memang bersumber dari APBD, namun kita ambil dari pos bantuan sosial. Jadi tidak ada nomenklatur perayaan HUT dalam APBD,” ungkapnya.

Kendati demikian menurut dia, apapun alasannya, dana tersebut tetap bersumber dari APBD. Namun saat ditanyakan, Asisten I, bidang pemerintahan Pemkab Enrekang itu tetap berkilah bahwa dana itu hanya bersumber dari pos bantuan sosial.

Amiruddin menambahkan, perayaan HUT kali ini dilakukan secara sederhana, tidak seperti tahun lalu.

“Kalau tahun lalu, ada pawai dan beberapa acara seremonial lain, maka tahun ini kita hanya merayakan secara sederhana,” tandasnya seraya menambahkan setelah upacara dan sambutan dari gubernur serta laporan hasil pembangunan yang disampaikan bupati, langsung ada kunjungan ke rumah sakit dan kantor bupati yang baru. (k4)

Laporan : Kasman, Berburu Babi ala Petani Enrekang (2-selesai)

Guyuran hujan dan medan hutan yang cukup sulit, tidak menyurutkan niat para petani untuk mengepung kawasan hutan di Kecamatan Enrekang. Ini dilakukan demi mengamankan tanaman di ladang.Berburu babi secara massal yang oleh masyarakat Enrekang disebut Marrangngan. Aktivitas ini memang sudah menjadi tradisi turun temurun para petani di Bumi Massenrempulu. Konon kegiatan seperti ini sudah ada sejak tahun 1959, dan masih dipertahankan hingga sekarang.

Kegiatan yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang ini, ternyata cukup ampuh untuk mengamankan tanaman para petani dari serangan hama babi. Para petani mengaku sudah dapat tidur nyenyak pada malam hari, setelah mengepung kawasan hutan secara bersama-sama di sekitar lahan perkebunan mereka.

“Kalau kita sudah melakukan perburuan begini, maka kebun jagung atau padi tidak perlu lagi dijaga sampai masa panen tiba, karena hama babi itu sudah menjauh,” ujar Mannahuri, salah satu tokoh masyarakat Lewaja.

Para petani mengaku harus begadang di kebun setiap malam untuk mengamankan tanaman mereka dari serangan hama babi itu. Setelah kegiatan marrangngan, mereka pun sudah dapat tidur dengan nyenyak.

Hanya saja akhir-akhir ini, kegiatan yang diyakini mampu memperkuat tali persaudaraan di antara sesama petani ini, rawan ditunggangi oleh elite-elite politik. Itu karena massa yang tergabung dalam komunitas ini jumlahnya tidak sedikit.

Para elite politik memanfaatkan momen marrangngan ini untuk melakukan pendekatan-pendekatan politik, demi mendapatkan simpati dari masyarakat.

Apalagi untuk menghadapi suksesi pemilihan bupati Enrekang Agustus mendatang, para kandidat berlomba-lomba untuk meraih simpati masyarakat dengan menawarkan berbagai bantuan.

“Memang sering ada calon bupati yang menawarkan bantuannya kepada kami, tapi bukan berarti kegiatan Marrangngan ini adalah kegiatan politik,” kata salah satu peserta Marrangngan. (*)

ENREKANG — Rencana pemerintahn Kabupaten Enrekang untuk mengasuransikan warganya, akhirnya diwujudkan. Itu setelah Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2008 tentang pemberian bantuan sosial santunan kematian untuk masyarakat Enrekang diterbitkan.Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak 1 Februari 2008. Dengan demikian, warga Kabupaten Enrekang yang meninggal dunia sejak 1 Februari, berhak mendapat santunan sesuai yang diatur dalam SK tersebut, yakni Rp1.500.000 bagi kepala keluarga yang meninggal dan Rp1.000.000 bagi anggota keluarga yang meninggal.

Asisten I Bidang pemerintahan Setda Enrekang, M. Amiruddin mengatakan bahwa, untuk mendapatkan dana santunan kematian ini, memerlukan beberapa syarat-syarat, seperti, penduduk dalam daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Bagi penduduk yang sudah cukup umur tapi tidak memiliki KTP, maka harus dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan yang menjelaskan bahwa penduduk yang bersangkutan betul-betul warga Massenrempulu,” kata Amiruddin di ruang kerjanya, kemarin.

Penyaluran bantuan ini akan dilakukan di tingkat kecamatan dengan melibatkan Lurah dan Kepala Desa setempat. Amiruddin menambahkan, untuk menjamin kesiapsiagaan dan percepatan penyaluran bantuan ini, maka diperlukan stok dana di setiap kecamatan minimal Rp20 juta.

Camat Maiwa Sangkala kepada Fajar mengaku telah merealisasikan program ini. Pihaknya juga kata Sangkala, telah melakukan sosialisasi kepada setiap Desa yang ada di wilayahnya.

“Ada warga saya di kecamatan Maiwa yang sudah mendapatkan bantuan ini, karena salah satu keluarganya meninggal setelah peraturan Bupati ini ditetapkan,” kata sangkala. (k4)

ENREKANG — Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran, harus diakui menyulitkan masyarakat. Kelompok yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga ini adalah warga pra sejahtera.Bagaimana tidak, setelah harga kebutuhan lainnya di Kabupaten Enrekang melonjak di pasar-pasar tradisional, kini giliran beras untuk warga miskin (Raskin) yang ikut mengalami kenaikan harga.

Jika pada tahun 2007 lalu harga Raskin hanya Rp 1000 per kilogra, maka pada tahun 2008 ini dipatikan akan naik menjadi Rp 1.600 per kilogram.

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera (KS) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKB) Enrekang, Dra Latifa Ismail mengatakan bahwa kenaikan harga untuk raskin ini, bukan kebijakan Pemerintah Enrekang, melainkan atas kebijakan Dolog Sidrap, sesuai dengan surat penyampaiannya yang diterima BKKB Enrekang. “Jadi naik Rp 600 per kilogram dibanding tahun lalu, ini sesuai surat dari Dolog Sidrap yang kita terima,” ujar Latifa di ruang kerjanya. Dia mengungkapkan, untuk menghindari pertanyaan dari masyarakat akibat adanya kenaikan harga ini, BKKB meminta kepada pihak Dolog agar terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum disalurkan.

“Kita sudah sampaikan ke Dolog untuk melakukan sosialisasi dalam waktu dekat, rencananya sosialisasi itu digelar tanggal 1 Februari,” paparnya. Dia juga mengungkapkan bahwa, jatah beras miskin untuk Kabupaten Enrekang pada tahun 2008 ini, mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. “Tahun ini kita mendapat jatah 1.230.500 kilogram, tahun lalu hanya 100.080 kilogram. Ini disalurkan dalam selama 12 bulan. Jatah ini lanjutnya, akan diterima 12.300 Rumah tangga Miskin (RTM) se Kabupaten Enrekang, dengan jatah 10 kilogram per RTM. (k4)

Enrekang — Perseteruan antara Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa saruran, semakin memanas, setelah Ketua BPD beserta pendukungnya mendatangi DPRD beberapa lalu, kini giliran Kepala desa saruran yang membawa massanya ke DPRD Enrekang, Rabu 30 Januari kemarin.Dalam aksi tersebut, ratusan massa yang mengaku warga Desa Saruran mendesak DPRD agar segera bertindak untuk mengganti Ketua BPD desa saruran, Imran Majid.

Beberapa waktu lalu, Ketua BPD Desa Saruran Kecamatan Anggeraja Enrekang, Imran Majid, mendatangi DPRD dan menuntut agar kepala Desa Saruran Narlan Siming mengunsurkan diri, karena dinilai tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa.

Namun pada siang kemarin, giliran Imran majid yang dituntut warga mengundurkan diri, masyarakat pendukung Kepala desa meminta DPRD agar segera mengganti Kepala BPD, karena dinilai tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai ketua BPD.

Massa juga mengaku sering diteror oleh pendukung Ketua BPD, sehingga masyarakat Desa Saruran kini tidak tenang lagi dalam menjalankan kehidupannya.

Untuk itu, selain menuntut Kepala BPD diganti, warga juga mendesak DPRD agar memanggil Asisten I Amiruddin, Camat Anggeraja Hamzah, Kabag Pemdes Muslimin, untuk membicarakan agar memberikan sanksi terhadap oknum masyarakat yang sengaja menebarkan isu dan teror di masyarakat.

“Kami ingin meluruskan persoalan sebenarnya, bahwa demo yang dilakukan Imran sangat sepihak dan memalsukan tanda tangan warga,” kata Garung perwakilan massa pendukung Kepala Desa.

Garung juga menambahkan bahwa perbuatan Imran cs sudah meresahkan warga saruran. “Dan jika tuntutan kami tidak disalurkan maka kami terpaksa akan mengusir Imran dari desa saruran,” Kata Garung.

Dua Wakil ketua DPRD, Mustakim dan Syafruddin beserta Ketua Komisi I Nurman As, yang menerima massa mengatakan akan membahas aspirasi yang yang telah disampaikan warga.

“Legislatif sebagai lembaga penerima aspirasi akan mengupayakan memanggil pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” kata Nurman. (k4)

ENREKANG — Sejak beberapa pekan terakhir, masyarakat Kabupaten Enrekang resah lantaran adanya isu yang berkembang bahwa sekelompok pelaku mutilasi atau dalam bahasa lokal Paccepong (Tukang penggal leher) telah menyebar di Bumi Massenrempulu, untuk mencari korban.Entah siapa yang pertama kali menyebarkan isu tersebut, yang jelas akibat kabar burung tersebut, sebagian besar masyarakat Enrekang resah.

Bahkan isu ini juga telah menyebar hingga ke siswa Sekolah Dasar (SD). Sejumlah orang tua murid di Kabupaten Enrekang mengaku anaknya sudah enggan ke sekolah lantaran takut dengan adanya isu Paccepong itu.

“Anak saya sudah tidak mau ke sekolah kalau tidak diantar dan dijemput, gara-gara teman kelasnya memberi tahu kalau akan ada Paccepong,” ujar Jusman, salah satu orang tua siswa. Isu ini juga telah membuat aparat kepolisian kerepotan untuk melacak kebenarannya, karena pada akhir pekan lalu, beredar informasi bahwa telah ditemukan satu korban mutilasi di Kecamatan Baraka. Setelah aparat turun ke lapangan, ternyata informasi tersebut tidak benar.

Kasat reskrim Polres Enrekang, AKP Muh natsir Syafri yang dikonfirmasi membenarkan adanya isu yang meresahkan warga.
“Isu ini sudah tiga pekan beredar, dan telah membuat resah masyarakat, termasuk pemerintah, padahal ini tidak benar, makanya saya minta kepada seluruh masyarakat untuk tidak mempercayai hal ini,” ujar Muh Natsir.

Kasat menambahkan, pihak kepolisian sudah 14 hari melakukan penyelidikan di lapangan terkait isu tersebut, bahkan lanjutnya, Polres telah memerintahkan seluruh Polsek untuk melakukan pelacakan kebenaran kabar adanya Paccepong, namun sampai saat ini semuanya hanya bohong belaka.

“Sekarang saya sudah perintahkan anggota untuk menangkap pelaku yang menyebarkan isu itu, karena ini menyesatkan warga,” tegasnya.(k4)

MAKASSAR — Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Enrekang, Rubing mendesak aparat hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian mengusut sejumlah proyek besar yang bermasalah di Kabupaten Enrekang.Salah satunya yakni, proyek pembangunan kantor Bupati Enrekang yang menelan anggaran Rp4 miliar yang dialokasikan tahun 2006-2007.

Anggota DPRD Enrekang ini menjelaskan, proyek kantor bupati tersebut sesuai schedul harusnya rampung Desember 2007 lalu. Hanya saja, sampai memasuki 2008, proyek tersebut belum juga rampung.

“Itu artinya proyek tersebut bermasalah. Anehnya, tidak ada warning atau sanksi bagi pelaksana proyek tersebut. Untuk itu, aparat hukum perlu mengusutnya,” tegas Rubing, belum lama ini di Makassar.

Ironisnya lagi, ditambahkan Rubing, proyek pembangunan kantor bupati tersebut di tahun 2008, akan diberikan kepada kontraktor yang sama untuk mengerjakan. Padahal seharusnya, lanjut dia, pihak Pemkab Enrekang, memblacklist pelaksana proyek tersebut dan menunjuk kontraktor lain yang lebih profesional.

“Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kontraktor tersebut tidak diberikan sanksi, namun terus diminta untuk melanujutkan,” tegasnya.

Selain kantor bupati, Rubing juga mendesak diusut sejumlah proyek bermasalah lainnya di Enrekang. Di antaranya, proyek pengerjaan jalan poros Baraka-Banti Bungin yang semula alokasi anggarannya mencapi Rp12 miliar kemudian direvisi menjadi Rp4 miliar yang hingga kini belum rampung.

“Begitu juga dengan stadion mini yang sudah menelan anggaran miliaran rupiah tetapi belum dapat difungsikan dan digunakan masyarakat. Selain itu, proyek pasca bencana yang menelan anggaran miliaran rupiah juga dikelola secara tidak transparan,” tambahnya.

Kondisi itu membuat legislator asal PPP ini mendesak Bawasda, Kejaksaan dan pihak kepolisian untuk memeriksa Kadis Pekerjaan Umum (PU) Enrekang, Ir Sugihardjo, Ketua Panitia Tender yang juga Kepala Bidang Kimpraswil Dinas PU Enrekang, Ir Beny Mansyur MT.

Proyek-proyek bermasalah itu juga diprotes Ketua Forum Peduli Masserempulu (Fopmass) Enrekang, Ahmad M. Bahkan Ahmad mengaku menyesalkan adanya proyek bermasalah di Kabupaten Enrekang yang telah menelan anggaran miliaran rupiah.

Sementara Beny Mansyur yang dikonfirmasi via ponselnya, membantah jika proyek-proyek tersebut bermasalah. Menurut dia, proyek-proyek yang disorot merupakan proyek yang pengerjaannya jangka panjang.

“Itu proyek multiyears, jadi tidak benar kalau bermasalah,” ungkap singkat. Dia menantang aparat hukum untuk melakukan penyelidikan jika benar proyek-proyek yang disoroti PPP terdapat keganjalan. (syn)

Halaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.