17.513 Warga Tidak Peroleh Jamkesmas

ENREKANG– Kebijakan pemerintah pusat yang mengganti kartu asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) menjadi jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) mengakibatkan puluhan ribu warga miskin di Bumi Massenrempulu kehilangan hak mendapatkan pelayanan kesehatan geratis.Kuota kartu jamkesmas Kabupaten Enrekang hanya 52.231 orang. Padahal di pihak lain, jumlah pengguna kartu Askeskin di Enrekang selama ini, mencapai 69.744 jiwa. Artinya total warga miskin yang akan kehilangan hak memeroleh pelayanan kesehatan secara geratis mencapai 17.513 jiwa.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Enrekang, dr Iriani mengatakan, kuota untuk Enrekang tersebut ditentukan pemerintah pusat. Dengan demikian katanya, Dinas Kesehatan hanya menyalurkan sesuai dengan jatah yang diberikan.

“Kartunya akan kita bagikan paling lambat Juli mendatang. Sekarang kita masih menunggu data warga miskin yang akan diajukan puskesmas,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, Dinas Kesehatan juga masih melakukan revisi terhadap jumlah warga miskin. Sekarang diketahuinya masih banyaknya ditemukan di lapangan, ada masyarakat pemegang kartu Askeskin, namun dari segi ekonomi mereka mampu.

“Makanya kita revisi ulang data warga miskin karena ada yang punya mobil, tapi mau mendapatkan pelayanan kesehatan geratis. Mereka mengaku jadi miskin. Ini kan tidak rasional,” paparnya.

Dana Jamkesmas tersebut menurut dia, akan disalurkan pemerintah pusat langsung ke puskesmas melalui kantor pos. Sementara untuk rumah sakit melalui rekening masing-masing. (k4)

 

Enrekang Siap Selesaikan Tapal Batas dengan Pinrang

ENREKANG– Keberhasilan menyelesaikan sengketa tapal batas antara dengan Kabupaten Sidrap, kini Pemkab Enrekang berupaya menyelesaikan permasalahan perbatasan degan Kabupaten Pinrang. Pemkab Enrekang berharap masalah tersebut tidak berlarut-larut.Asisten I Enrekang, M Amiruddin yang menangani masalah tersebut kepada wartawan, Minggu 13 April kemarin mengatakan, masalah tapal batas dengan Kabupaten Pinrang yang selama ini berlarut-larut diharapkan bisa segera terselesaikan.

Pemkab Enrekang lanjut Amiruddin, untuk penyelesaian tapal batas tersebut, telah menganggarkan dalam APBD 2008. “Pinrang juga telah menganggarkan dalam APBD.

Dengan demikian diharapkan tahun ini, masalah tersebut sudah bisa tuntas,” imbuhnya seraya menambahkan, sebagai penengah, kedua belah pihak sepakat menyerahkan penentuan tapal batas tersebut ke tim topografi Kodam VII Wirabuana (Topdam).

Sebelumnya, dalam rapat antara Pemkab Pinrang dan Enrekang beberapa waktu lalu, terungkap kalau Pemkab Enrekang menyiapkan anggaran sekitar Rp300 juta.

Bahkan tak hanya perbatasan dengan Pinrang yang bermasalah menurut Amiruddin, ternyata perbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja juga bermasalah. Hanya saja kata dia, penyelesaiannya belum dibahas.

“Pemkab Tana Toraja juga belum menganggarkannya. Jadi mungkin setelah Pinrang rampung, baru kita membahas bersama dengan Tana Toraja,” tandasnya. (k4)

 

Minyak Goreng Subsidi Siap Disalurkan

Tahap Pertama, 20.000 Liter

ENREKANG– Jika tidak ada aral melintang, pekan depan, Dinas erindustrian dan Perdagangan Daerah (PPD) Enrekang menyalurkan minyak goreng bersubsidi ke masyarakat.Kepala PPD Enrekang, Drs Irfan Barung di kantornya, akhir pekan lalu mengatakan, penyaluran minyak goreng bersubsidi itu berlangsung di kecamatan.

Sistem penyalurannya kata Irfan, dilakukan melalui pasar murah yang diselenggarkan di tingkat kecamatan secara erentak. Menurut dia, dalam penyaluran tahap pertama yang dijadwalkan 15 April mendatang, PPD menyalurkan 20.000 liter dari sekitar 120.000 liter jatah Kabupaten Enrekang selama enam bulan.

“Kita sudah persiapkan segala sesuatunya terkait penyaluran minyak goreng bersubsidi tersebut. Penyalurannya rencananya dilakukan 15 April mendatang,” kata Irfan.

Dia menjelaskan, minyak goreng itu disubsidi sebesar Rp2.500/liter. Sementara jatah setiap rumah tangga miskin hanya dua liter setiap bulan. “Dari data yang ada, total rumah tangga miskin yang akan menerima minyak goreng subsidi sekitar 10.000 rumah tangga,” tandasnya. (k4)

 

Dua Penderiat Gizi Buruk Masuk Rumah Sakit

ENREKANG– Dua bocah penderita gizi buruk saat ini terbaring lemas di Rumah Sakit Umum (RSU) Massenrempulu. Kedua bocah malang tersebut masing-masing Rezki, 10 bulan dan Mubazzirah, 10 tahun.Keduanya dirawat di ruang kelas III kamar 2002 dan 2003 RSU Massenrempulu. Rezki yang diketahui berasal dari kecamatan baraka Kabupaten Enrekang dirujuk ke RSU Massenrempulu dari Puskesmas Baraka sejak 7 April lalu. Sementara Mubazzirah masuk rumah sakit sejak 1 April lalu.

Di antara kedua korban gizi buruk tersebut, Mubazzirah tergolong cukup parah. Sesuai pengakuan orangtuanya, meski sudah berusia 10 tahun, namun berat badannya hanya sekitar 9,1 kilogram.

Sanaria, ibu Rezki mengaku kondisi kesehatan anaknya mulai menurun sejak lahir. Itu katanya, Rezki jarang menyusu ke ibunya. “Kalau menete hanya satu kali satu hari. Itu pun tidak tiap hari,” kata Sanaria di rumah sakit, baru-baru ini.

Yang membuat Rezki makin jarang menikmati air susu ibu dengan alasan Sanaria tengah hamil enam bulan.

Rezki merupakan putra bungsu dari empat bersaudara. Petugas rumah sakit yang menangani Rezki dan Mubazzira, Nir mengatakan, Rezki sudah tidak tergolong gizi buruk, melainkan hanya kekurangan gizi. “Kalau Mibazzirah memang termasuk gizi buruk,” ujarnya.

Nir juga mengatakan, sejak April ini tercatat sudah empat pasien gizi buruk yang dirawat di RSU Massenrempulu, sebelumnya bocah Nugra, 3 bulan dan Fira, 2 tahun juga dirawat di RSU Massenrempulu dengan kasus yang sama, gizi buruk. “Tapi keduanya sudah diperbolehkan pulang setelah kondisi kesehatannya terus membaik,” tambahnya. (k4)

 

PN Minta PLN Sosialisasikan Bahaya Pencurian Listrik

ENREKANG– Jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Enrekang diminta turun ke masyarakat melakukan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan listrik.Maklum dalam satu tahun terakhir, penyalahgunaan listrik sekelompok masyarakat sudah menelan dua korban jiwa.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Enrekang, Ambo Masse SH yang menjadi ketua majelis hakim dalam sidang kasus tewasnya Rahmatia, akibat terjerat perangkap hama babi bertenaga listrik yang dipasang terdakwa Drs Mukhlis (bendahara RSU Massenrempulu).

Sekadar diketahui, Rahmatia tewas beberapa bulan lalu setelah kesetrum aliran listrtik saat melintas di kebun milik Mukhlis di Bamba Enrekang. Aliran listrik tersebut dipasang Muklis di sekeliling kebunnya menggunakan kabel yang disambung dari jaringan PLN.

Di hadapan Djoko Lelono, manajer suvervisor PLN Cabang Enrekang yang dihadirkan sebagai saksi, Ambo Masse mengatakan, selama ini PLN tidak pernah melakukan sosialisasi atau memberikan surat edaran ke masyarakat untuk tidak menggunakan listrik PLN sebagai alat perangkap babi.

“Tolong sampaikan sama pimpinan Anda (pimpinan PLN, red) untuk melakukan sosialisasi, karena masyarakat yang berpendidikan saja, seperti terdakwa belum tahu tentang bahaya yang bisa ditimbulkan, apalagi kalau masyarakat yang memang tidak tahu apa-apa,” kata Ambo Masse dalam sidang lanjutan yang terbuka untuk umum, beluam lama ini.

Dalam sidang tersebut, Djoko Lelono mengakui jika selama ini PLN memang belum pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Dia juga mengakui jika perangkap babi yang menggunakan listrik sangat membahayakan manusia. (k4)

 

Bendahara SKPD Dilatih Manajemen Keuangan

ENREKANG– Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) bekerja sama PT Rasya Informatika Cita menggelar pelatihan aplikasi komputer sistem informasi manamejen keuangan daerah.Pesertanya seluruh bendahara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkab Enrekang. Kegiatan itu berlangsung mulai 10 hingga 12 April, hari ini.

“Pelatihan tersebut dimaksudkan lebih memberi pemahaman dan keterampilan tentang pembukuan akuntasi sesuai dengan Permendagri No. 13/2006 yang telah direvisi menjadi Permendagri No. 59/2007,” ujar Kepala BPKD Enrekang, Chairul Latanro di kantornya, Jumat 11 April.

“Ini juga menjadi bagian dari transparansi pelaporan keuangan setiap SKPD,” tandasnya. Ada pun pemateri dalam pelatihan tersebut, di antaranya perwakilan PT Rasya Informasi Cita, Andi achmad dan Eka andi Anto. (k4)

 

Kadis Minta Penghentian Acara Perpisahan Siswa

ENREKANG– Tradisi acara perpisahan yang selama ini dilakukan siswa mendapat tanggapan. Selain mubazir, kegiatan itu juga dinilai rawan memberatkan orangtua siswa.Mengantisipasi kebiasaan siswa tersebut, jauh hari sebelum penamatan siswa 2008 ini, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Enrekang, Drs Djajadi Silamma mengimbau seluruh sekolah untuk tidak melasanakan cara perpisahaan. Atau sebisa mungkin dilaksanakan sesederhana mungkin.

Djajadi mengkhawatirkan jangan sampai menggelar acara perpisahan, sekolah lalu melakukan pungutan terhadap orangtua siswa. Menurut dia, bila hal tersebut terjadi, maka ini bisa menambah beban orangtua siswa.

“Makanya saya imbau seluruh sekolah agar acara perpisahan dilakukan sesederhana mungkin. Tidak perlu berlebihan, layaknya orang lagi berpestapora,” kata Kadis di ruang kerjanya, Kamis 10 April kemarin.

Menurut mantan Kepala Bappeda itu, ada fenomena sekolah seolah-olah saling bersaing melaksanakan pesta perpisahan sehingga beban orangtua siswa terkadang tidak diperhitungkan lagi.

“Kita tidak melarang sekolah melaksanakan perpisahan. Yang harus diperhatikan, jangan sampai membebani orangtua siswa,” kuncinya. (k4)

 

19 Anggota Pansus “Terbang” ke Jakarta

Habiskan Anggaran Rp 133 juta

ENREKANG– Kegiatan jalan-jalan anggota DPRD Enrekang ke Bali Tangerang, dan Semarang mencari perbandingan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) beberapa hari lalu tampaknya belum cukup. Terbukti, Rabu 9 April kemarin, 19 wakil rakyat yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) perekrutan panitia pengawas (panwas) pilkada “terbang” lagi ke Jakarta dengan alasan konsultasi.

Ke-19 legislator itu terdiri atas dua wakil ketua, H Mustakim dan Syafruddin SH, enam anggota Komisi I, dan dua lainnya utusan lima fraksi. Khusus Fraksi Golkar, mereka mengutus tiga orang, di luar anggotanya yang duduk di Komisi I. Maklum anggota Fraksi Golkar selama ini dianggap telah dominan dibanding empat fraksi lain.

Anggota pansus perekrutan panwas yang juga ikut dalam rombongan H Abdul Latif mengatakan, kegiatan “terbang” ke Jakarta tersebut bertujuan melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait tata kerja panwas, termasuk mekanisme perekrutannya.

Mereka berada di Jakarta, hingga Jumat. “Rencananya kita pulang Jumat nanti. Selama ini kan kita belum tahu bagaimana kerja panwas sebenarnya. Ini yang akan kita tanyakan ke Mendagri,” ujar H Abdul latif di DPRD Enrekang, Selasa 8 April.

Berapa anggaran yang dihabiskan dalam kegiatan tersebut? Menurut anggota Partai Bulan Bintang (PBB) itu, biasanya jika anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, maka anggaran yang dihabiskan sebesar Rp7 juta/orang.

Dengan demikian, jika anggota dewan yang berangkat 19 orang, maka total uang APBD yang akan mereka habiskan mencapai Rp133 juta.

Di tempat terpisah, anggota pansus lain, Budi Jaya Palisuri mengatakan, selain ke Mendagri, mereka juga berencana berkonsultasi dengan Komisi pemilihan Umum (KPU), termasuk DPR. (k4)

 

Isu Demo Repotkan Aparat

ENREKANG– Isu akan ada demonstrasi sekelompok masyarakat dari Makassar di Kantor Bupati Enrekang membuat aparat kerepotan, Senin 7 April.Dengan isu tersebut, aparat Polres Enrekang dan Satpol PP melakukan penjagaan ketat di kantor bupati dan termasuk DPRD Enrekang.

Namun hingga menjelang sore, massa yang ditunggu ternyata tidak nongol juga. Padahal tim pendukung Bupati Enrekang, H La Tinro La Tunrung juga telah bersiap-siap menggelar aksi tandingan.

“Kalau ada yang mau mendemo Pemkab, maka kami juga siap mendukung Pemkab,” ujar Lily, koordinator massa pendukung La Tinro, di kantor bupati.

Jika melihat surat yang masuk disebutkan, hari ini (maksudnya Senin 7 April) rencananya ada demo atas nama Laskar Massenrempulu,” ungkap Kapolres Enrekang, AKBP Endi Sutendy.

Sesuai suratnya, Kapolres mengatakan, massa yang akan turun melakukan demonstrasi mencapai sekitar 100 orang dengan mengatasnamakan diri dari Laskar Massenrempulu.

Sementara massa pendukung Pemkab yang lebih dulu berada di kantor bupati juga mencapai ratusan orang. Karena sudah lama menunggu, namun para demonstran tak juga datang, maka Kapolres pun langsung memerintahkan anak buahnya membubarkan diri.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Enrekang, Lody Sindangan menilai pengungkapan kritik lewat cara berdemonstrasi, tetap harus sesuai koridor dan memperlihatkan bukti sekaligus memberi solusi.

“Jangan sampai datang hanya berteriak-teriak saja. Mereka harus memberi bukti sekaligus solusi,” katanya. Lody menekankan demonstrasi tidak harus selalu identik dengan kerusuhan. Sampaikan pada semua orang bahwa Enrekang masih aman-aman saja. (k4)

 

Pengguna PLTMH Capai 1.528 KK

ENREKANG– Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang tentang pemanfaatan energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) terus berkembang. Sampai saat ini, program tersebut telah dimanfaatkan sekitar 1.528 kepala keluarga (KK).Pelaksana tugas Kepala Dinas (Kadis) Pertambangan Kabupaten Enrekang, Drs Tanus mengatakan, pengguna energi PLTMH tersebut tersebar di beberapa kecamatan, seperti PLTMH Tanete dengan daya 20 kilowat (kw).

PLTMH yang dibangun 2005 lalu tersebut menurut dia, telah dimanfaatkan sekitar 100 rumah tangga. Kemudian PLTMH Bongso dengan kapasitas 80 kw, juga telah dinikmati sekitar 365 rumah tangga, termasuk PLTMH Parombean dan PLTMH Ledan, dengan daya masing-masing 70 kw.

Kedua PLTMH tersebut lanjutnya, telah dimanfaatkan sekitar 528 KK. “Yang jelas kapasitas tujuh PLTMH yang telah kita bangun, sudah mencapai 40 kw. Itu di luar pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga biogas yang juga telah dibangun di beberapa daerah,” tandas Tanus di Enrekang, akhir pekan lalu.

Dia menambahkan pembangunan PLTMH tersebut dilakukan di kecamatan yang memang sulit dijangkau jaringan PLN. Dalam mengatasi kesulitan masyarakat tersebut, maka satu-satunya jalan, mencari energi alternatif.

Energi yang bersumber dari PLTMH tersebut katanya, selain dimanfaatkan masyarakat sebagai alat penerangan, juga untuk menggerakkan industri rumah tangga. PLTMH tersebut beroperasi 24 jam sehingga pada siang hari energi yang dihasilkan terkesan mubazir.

“Daripada mubazir, maka lebih baik kita arahkan ke industri rumah tangga,” tandasnya. Pada 2008 ini, menurut Tanus, Pemkab menargetkan menuntaskan 1.293 KK yang selama ini belum menikmati listrik. “Caranya, selain pembangunan PLTMH dan PLTS, kita juga upayakan pembangunan energi biogas,” janjinya. (k4)