Februari 2005


Suami Korban tak Mau Damai
ENREKANG — Kasus penamparan yang di lakukan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Enrekang, H Tenriangka Mori bakal berbuntut panjang.Pasalnya, suami korban Hasriani yang merupakan anggota Polres Enrekang Brigadir Satu (Briptu) Abd Malik tetap berkeinginan untuk melanjutkan kasus itu sesuai proses hukum yang berlaku.

Briptu Abd Malik ketika di konfirmasi di ruang Bina Mitra Mapolres Enrekang menuturkan, dirinya sangat menyesali perbuatan yang dilakukan Sekkab. Justru katanya, sebagai pejabat harus memberi perlindungan, pembinaan, dan menasehati apabila ada staf atau anak buahnya salah dalam melakukan tugas, bukannya melakukan penamparan dimuka umum.

”Saya tidak mau damai. justru saya tetap melanjutkan kasus ini untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,”tegas Malik, Kamis, 24 Pebruari kemarin.Secara terpisah, Kapolres Enrekang, AKBP Triyanto, ketika dihubungi diruang kerjanya menjelaskan, tindakan kekerasan yang dilakukan Sekkab sangat disesalkan, apalagi di lakukan di depan umum pada acara malam pesta rakyat.

Sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi, walaupun anak buah mempunyai kesalahan, harus ada teguran secara tertulis, atau melakukan secara arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami bawahan, bukannya melakukan tindak pidana yang merugikan pihak lain.

Kapolres hanya menilai sisi pidananya dimana seorang wanita dianiaya dimuka umum, maka wajar saja pihak korban berhak melakukan proses hukum, hanya saja disarankan kedua belah pihak agar mencari solusinya tentang kasus ini. ”Sangat disayangkan masalah ini terjadi, dan diharapkan semua pihak agar kasus ini suatu pelajaran bagi kita semua agar tidak terulang kembali,” imbuh Kapolres yang baru menjabat kurang lebih tiga bulan itu.

Sementara Sekkab H Tenriangka Mori yang dikonfirmasi tentang kasus tersebut mengatakan, kalau dirinya melakukan tindakan tersebut karena merasa dipermalukan oleh korban yang tidak mematuhi tugas yang telah diberikan, yakni membacakan secara lengkap nama-nama PNS dan pelajar berprrestasi saat pelaksanaan HUT Kabupaten Enrekang.
Sumber : (pp)


Iklan

ENREKANG — Kedepan masyarakat Enrekang akan lebih diarahkan untuk lebih religius. Ini merupakan salah satu rencana strategis (renstra) Kabupaten Enrekang. Hal ini dikemukakan langsung Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung dalam peringatan hari jadi Enrekang yang ke-45 Kamis 17 Februari, pekan lalu.

Bupati berharap hal ini mengilhami dan membangkitkan kesadaran segenap lapisan masyarakat Massenrempulu. Menurutnya, pembangunan Enrekang harus digerakkan dan dipacu dengan memperhatikan nilai-nilai luhur budaya yang dijunjung tinggi masyarakat Kabupaten Enrekang selama ini. Ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan prioritas pembangunan spiritual, diharapkan pembangunan fisik ikut terbangun.

Sebagai awal pelaksanaan program ini, pemerintah Enrekang selama ini telah menggalakkan pengajian di kalangan aparat masing-masing instansi. Kegiatan itu kemudian ditindaklanjuti dengan lomba Tadarus Alqur’an antarinstansi. Pelaksanaan program yang dimulai di tingkat aparat ini sebagai upaya meningkatkan kualitas mental keagamaan aparatur agar.

Sehingga dapat menjadikan nilai-nilai agama sebagai pijakan dan sendi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diharapkan.

Secara umum, tahap awal pembinaan keagamaan antara lain kegiatan pemberantasan buta aksara Alquran, pemberian bantuan kepada 326 orang imam masjid yang dilaksanakan bekerjasama dengan Kanwil Departemen Agama Sulawesi Selatan, 256 TK-TPA, 224 masjid, satu gereja, dan bantuan 450 kitab suci Alqur’an.
Sumber : (sap)

ENREKANG — Tahun 2005, pemerintah Enrekang telah menyusun sebuah Rencana Strategi (Renstra) khusus pada sektor pertanian dan peternakan.
Ini merupakan realisasi kerjasama pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan Sanbe Sulawesi Frienship Centre.

Kerja sama tersebut berisi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan komoditi pertanian. Realisasinya antara lain pemagangangan tujuh orang pegawai bidang pertanian di Enrekang ke Jepang. Mereka akan mengikuti pelatihan di sana.

Untuk pengembangan komoditi, akhir tahun lalu telah terealisasi bantuan sapi perah sebanyak 24 ekor. Tahun ini direncanakan menyusul sebanyak 10 ekor sapi perah. Sebagai pendukung, pemerintah telah membangun pusat pelatihan peternakan di Desa Buntu Barana.

Dalam program kerjasama NMCP Belanda, telah dibangun pula sekolah menengah kejuruan (SMK) pertanian di desa Mampu, Kecamatan Anggeraja. Sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan green house. Sekolah ini mulai menerima siswa tahun ajaran 2004/2005 bersadarkan MOU antara Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan dengan Bupati Enrekang.

Selain itu, juga telah dilaksanakan pembangunan terminal agribisnis di Desa Sumillan Kecamatan Alla, yang terdiri antara lain satu unit grosir sayuran. Menurut La Tinro, Pemkab Enrekang juga telah mempersiapkan lahan pembangunan miniatur percontohan komoditas unggulan hasil pertanian dan perkebunan Kabupaten Enrekang. Diharapkan tahun ini, pembangunannya sudah rampung. “Berkat lancarnya kegiatan pembangunan di sektor pertanian, Enrekang berhasil meraih Juara K2P3 tingkat pusat, suatu penghargaan di sektor pertanian tahun 2004 lalu,” ujar La Tinro.

Meski lebih memprioritaskan sektor pertanian dan peternakan, lanjut La Tinro, bukan berarti melupakan sektor lain. Ibarat kereta api, katanya, semua gerbong harus digerakkan seperti kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, pemuda, dan olahraga serta sektor keagaman.

Di sektor pertambangan dan energi, misalnya, telah direalisasikan kerjasama BPPT pada tahun 2004 dalam bentuk pengadaan 100 unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Desa Pattondo Salu, Desa Salo Dua dan Desa Ranga.

Tahun 2005 ini akan direalisasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebesar Rp1 miliar.
Sumber : (sap)

ENREKANG — Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung, mengharapkan kepada jajarannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ke depan, tidak ada lagi proses administrasi yang berbelit-belit. Menurutnya, ini untuk memberi kesan bahwa pelayanan dijajaran Pemda Enrekang telah mengedepankan pelayanan sejalan dengan tujuan otonomi.

Penghapusan birokrasi, ini juga akan menjadi starting point untuk menciptakan suatu pemerintahan good governance menuju clear goverment.Masyarakat harus memperoleh berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya. Berbagai masalah sudah cukup membuat masyarakat tertekan, seperti naiknya harga dan kelangkaan BBM.

Karena itu, jangan sampai pelayanan pemerintah membuat masyarakat tambah terbebani. La Tinro selama ini memang dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakatnya. Ia mampu merasakan kehidupan masyarakatnya yang masih berada di tingkat pra sejahtera.
Sumber : (sap)

ENREKANG — Pos chek poin induk Kabupaten Enrekang akhirnya dipindahkan ke posisi semula di Salukaraja, Desa Salodua, Kecamatan Maiwa. Hal itu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan hasil retribusi barang yang keluar masuk Enrekang.Awalnya chek poin ini memang ditempatkan di Salokaraja.

Namun, belakangan dipindahkan ke Pinang Kecamatan Enrekang dengan harapan hasilnya bisa lebih maksimal. Kenyataannya, malah jauh dari harapan. Ini membuat pemerintah memutuskan untuk mengembalikan pos tersebut ke posisi semula.

Keputusan itu diambil dalam rapat antara Wakil Bupati Enrekang HM Lodi Sindangan, Sekretaris Daerah (Sekkab) Enrekang, H Tenriangka Mori, para asisten Setda Enrekang, dan dan para kepala unit dan kepala instansi terkait di ruang rapat Setda Enrekang, beberapa waktu lalu.

Kepala Sub Bagian Humas Enrekang Haleng Laju, menjelaskan dasar pertimbangan mengembalian pos chek poin tersebut, karena dinilai bahwa Salokaraja lebih strategis sebagai tempat pemeriksaan atau final chek barang-barang yang keluar masuk Enrekang. Dengan ditempatkannya pos induk tersebut di Salokaraja, dugaan banyaknya barang yang lolos tanpa dilengkapi surat atau berkas administrasi yang melalui jalan menuju Malaga Kecamatan Cendana dan dari Kecamatan Maiwa, bisa diminimalisir. Penerimaan diharapkan lebih optimal dengan tetap mengaktifkan chek poin di perbatasan Enrekang dan Tator.

Wakil Bupati Enrekang H Lodi Sindangan menekankan bahwa dengan berfungsinya pos ekonomi tersebut, maka pelaksanaan Perda yang berkaitan dengan retribusi pangkalan hasil bumi, hasil hutan, peternakan, maupun tambang galian C serta potensi lainnya akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ini akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Enrekang. Sementara Sekkab Enrekang, H Tenriangka Mori, mengatakan pelaksanaan fungsi chek pain atau pos ekonomi ini akan ditangani secara terpadu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD),

Dinas Perekonomian dan Perindustrian Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Perhubungan, Kantor Satpol, PP, dan para Camat serta pihak keamanan lainnya. Sementara penanggung jawab administrasi dan operasionalnya dipegang BPKD.
Sumber : (sap)