ENREKANG — Pos chek poin induk Kabupaten Enrekang akhirnya dipindahkan ke posisi semula di Salukaraja, Desa Salodua, Kecamatan Maiwa. Hal itu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan hasil retribusi barang yang keluar masuk Enrekang.Awalnya chek poin ini memang ditempatkan di Salokaraja.

Namun, belakangan dipindahkan ke Pinang Kecamatan Enrekang dengan harapan hasilnya bisa lebih maksimal. Kenyataannya, malah jauh dari harapan. Ini membuat pemerintah memutuskan untuk mengembalikan pos tersebut ke posisi semula.

Keputusan itu diambil dalam rapat antara Wakil Bupati Enrekang HM Lodi Sindangan, Sekretaris Daerah (Sekkab) Enrekang, H Tenriangka Mori, para asisten Setda Enrekang, dan dan para kepala unit dan kepala instansi terkait di ruang rapat Setda Enrekang, beberapa waktu lalu.

Kepala Sub Bagian Humas Enrekang Haleng Laju, menjelaskan dasar pertimbangan mengembalian pos chek poin tersebut, karena dinilai bahwa Salokaraja lebih strategis sebagai tempat pemeriksaan atau final chek barang-barang yang keluar masuk Enrekang. Dengan ditempatkannya pos induk tersebut di Salokaraja, dugaan banyaknya barang yang lolos tanpa dilengkapi surat atau berkas administrasi yang melalui jalan menuju Malaga Kecamatan Cendana dan dari Kecamatan Maiwa, bisa diminimalisir. Penerimaan diharapkan lebih optimal dengan tetap mengaktifkan chek poin di perbatasan Enrekang dan Tator.

Wakil Bupati Enrekang H Lodi Sindangan menekankan bahwa dengan berfungsinya pos ekonomi tersebut, maka pelaksanaan Perda yang berkaitan dengan retribusi pangkalan hasil bumi, hasil hutan, peternakan, maupun tambang galian C serta potensi lainnya akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ini akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Enrekang. Sementara Sekkab Enrekang, H Tenriangka Mori, mengatakan pelaksanaan fungsi chek pain atau pos ekonomi ini akan ditangani secara terpadu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD),

Dinas Perekonomian dan Perindustrian Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Perhubungan, Kantor Satpol, PP, dan para Camat serta pihak keamanan lainnya. Sementara penanggung jawab administrasi dan operasionalnya dipegang BPKD.
Sumber : (sap)

Iklan