Juni 2005


ENREKANG— Pungutan yang diberlakukan Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 4 Temban berjumlah Rp35.000 per siswa menjelang Ujian Akhir Nasional (UAN), melanggar Surat Keputusan (SK) yang diedarkan Bupati Enrekang.
Dugaan pungutan liar (Pungli) tersebut telah dilaporkan Bawasda ke Bupati Enrekang, H La Tinro La Tunrung.

Kepala Bawasda Enrekang, Drs Budiman DJ M.Si di ruang kerjanya pekan lalu mengatakan dugaan pungli di SMPN 4 Temban sudah diproses sesuai perintah Bupati Enrekang dengan melakukan pengecekan di lapangan.

“Pungutan berjumlah Rp35.000 per siswa yang telah dilakukan kepala SMPN 4 Temban memang tidak dibenarkan, karena melanggar surat edaran Bupati Enrekang,” katanya.

Kepala SMPN 4 Temban akan diberikan sanksi sesuai PP 30 tahun 1980. Budiman mengatakan, temuan Bawasda di lapangan sudah dilaporkan ke Bupati untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, pihaknya sedang menunggu keputusan Bupati sebagai pengambil kebijakan untuk memberikan sanksi kepada Kepala SMPN 4 Temban.

Hasil laporan dari Bawasda akan ditembuskan ke BPK Korwil Parepare, BPK Sulsel, Gubernur, dan juga akan dikirim ke pusat yang ditujukan kepada menteri yang bersangkutan.

“Bawasda tidak main-main menangani masalah ini. Kami akan selektif dan transparan dalam mengungkap suatu masalah supaya hasil keputusan yang diambil diterima semua pihak,” kata Budiman.
Sumber : (aci)

Jalan Lingkar Itu Atas Jasamu
MANTAN Bupati Enrekang, Drs Iqbal Mustafa meninggal dunia, Minggu 20 Juni. Informasi yang dihimpun Fajar menyebutkan,
penyakit akut (serangan jantung) saat menjalankan
tugas di Semarang membuat jiwanya tak tertolong. Senin, 20 Juni kemarin, jenazah almarhum telah dimakamkan di Jakarta, tempat beliau menetap bersama keluarga.

Meski disebut-sebut terkait kasus korupsi pembangunan Pasar Sudu, namun di mata rekan-rekannya ia tetap sosok pemimpin yang memiki integritas tinggi terhadap kelangsungan pembangun di Enrekang.

Dalam sejarah kepemimpinannya, almarhum
satu-satunya bupati yang mula-mula membangun jalan lingkar di Enrekang. Jalan yang panjangnya mencapai 100 Kilometer itu menghubungkan daerah pedalaman dengan pusat
kota untuk mempercepat laju pembangunan.

“Yang saya tahu, dia adalah bupati yang memiliki visi jauh ke depan,” ungkap Drs Ridwan Abdullah, Ketua Dewan
Pimpinan Wilayah Himpunan Keluarga Massenrempulu (Hikma) Enrekang.

Di mata para bawahannya, mesti almarhum hanya berkusa selama satu periode (1998-2003), ia mampu meletakkan dasar-dasar pembangunan di Enrekang. Sebelum
menjadi bupati, beliau mengabdi di Depdagri (bagian Inspektorat).

Naik menjadi bupati tahun 1998 saat reformasi tengah digulirkan. Menurut Ridwan, sahabat yang mengaku cukup kenal dengan pribadi Iqbal, terlepas dari
polemik hukum yang kini dihadapi hingga dia berpulang ke Rahmatullah dua hari yang lalu.

Sosok Iqbal cukup dikagumi masyarakat Enrekang. Terutama bawahannya. Karier dia bermula dari Depdagri. Wajar kalau ide-idenya mampu diterjemahkan bawahannya.

“Dia cukup intens bergaul dengan keluarga Enrekang di manapun. Belia juga rutin menyambangi setiap ada acara Hikma Enrekang, baik di Jakarta maupun di Makassar,”
ungkap Ridwan.

Dari Enrekang, belum ada informasi resmi perkembangan
gelar perkara dari PN Enrekang yang rencananya Senin 20 Juni, kemarin, menyidangkan kasus almarhum.
Sumber : (aci)

MAKASSAR–Beberapa Dewan Pimpinan Kecamatan di Enrekang menolak intervensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sulawesi Selatan dalam hal Pergantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPRD Enrekang.
PAW wakil rakyat asal Golkar di DPRD akan dilakukan menyusul meninggalnya HJK Sawati, Ketua DPRD Enrekang yang berasal dari Golkar.

Pimpinan kecamatan yang meminta DPD Golkar Sulsel tidak melakukan intervensi antara lain DPK Malua, DPK Anggeraja, DPK Curio, DPK Baraka, dan beberapa DPK lainnya. Sejauh ini, proses PAW itu masih berputar di lingkungan DPD Partai Golkar Enrekang.

“Sebetulnya persoalan ini memang tidak ditangani DPD Golkar Sulsel. Tetapi kami khawatir jangan sampai ada titipan dari DPD Golkar Sulsel dalam menyelesaikan persoalan ini. Biarlah urusan ini diselesaikan DPD Enrekang dan pimpinan kecamatan saja,” kata Andi Hendra, kader Golkar asal Anggeraja Enrekang kepada Fajar, Minggu, 19 Juni kemarin. Hendra mengatakan pihaknya juga sudah menyampaikan aspirasi dan imbauan ini kepada pengurus DPD Golkar Sulsel.

Para pimpinan kecamatan Partai Golkar di Enrekang berpendapat seharusnya yang menggantikan Sawati adalah caleg yang memenuhi bilangan pembagi atau yang memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi. Menurut Hendra, aturan ini juga sudah ditegaskan dalam UU Nomor 22 tahun 2003.

Untuk sekadar diketahui, Sawati menjadi anggota DPRD Enrekang dari daerah pemilihan II yang meliputi Malua, Anggeraja, dan Baraka. Di daerah pemilihan ini, Golkar berhasil mendudukkan tiga kadernya. Untuk menggantikan Sawati, sesuai daftar caleg yang diserahkan ke KPUD, ada tiga kandidat yang berpeluang yakni caleg nomor urut 4, AM Subir, caleg nomor urut 5, dan caleg nomor urut 6, Mustamin Amir.

“Caleg nomor lima sudah menyatakan mundur. Sekarang yang masuk calon hanya Mustamin dan Subir. Tetapi di Enrekang, ada kesan untuk memaksakan Subir. Memang yang bersangkutan di nomor urut empat, tetapi perolehan suara Mustamin jauh lebih besar. Mustamin memperoleh suara seribu sedangkan Subir hanya 71 suara,” kata Hendra lagi.

Ketua DPK Golkar Malua, Ishak Mufty dalam pernyataannya yang diterima redaksi mengatakan PAW di DPRD tidak perlu kaku dengan aturan. Alasannya, sejak penentuan dan penyusunan nomor urut caleg pada pemilu legislatif 2004 lalu, kondisinya memang tidak aspiratif. Ada banyak caleg yang tidak memiliki jasa dan peran apa-apa di partai tiba-tiba berada di nomor urut bagian atas.

“DPD Golkar Enrekang harus memperhatikan keinginan dan aspirasi basis massa agar mereka tidak kecewa yang pada akhirnya akan meninggalkan partai ini,” kata Ishak Mufty.
Sumber : (pap)

Soal Dugaan Kasus Pungli di SMPN 4 Temban
ENREKANG– Pungutan yang diberlakukan Kepala SMPN 4 Temban, Drs Muh Sale Sapa, ditanggapi serius Bupati Enrekang, H La Tinro La Tunrung.
La Tinro segera menginstruksikan Kepala Bawasda untuk segera melakukan pengusutan di lapangan dan memberikan sanksi bila pungutan itu melanggar aturan.

Bupati sangat menyesalkan dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum Kepala SMPN 4 Temban. Masalahnya karena dirinya telah mengeluarkan surat edaran yang melarang pihak sekolah mulai SD, SMP, sampai SMA untuk melakukan pungutan jelang Ujian Akhir Nasional (UAN).

“Saya minta kepada Bawasda agar melakuakn investigasi dan hasinya dilaporkan kepada saya. Kalau memang benar melakukan pungli, maka akan diberi sanksi berat sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata La Tinro yang dihubungi Fajar, Minggu, 19 Juni.

Kepada seluruh kepala sekolah yang ada, Bupati Enrekang mengharapkan agar menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku, jujur, dan bertangung jawab. Tidak merusak tatanan pemerintahan untuk kepentingan sendiri atau kelompok misalnya melakukan pungli yang merugikan orangtua siswa.

“Saya mengharap kepada kepala sekolah agar bekerja dengan jujur dan ikhlas. Jangan sama sekali membebani orangtua siswa dengan pungutan yang tidak jelas. Bila akan melakukan pungutan, sebaiknya dimusyawarahkan dengan komite sekolah dan orangtua siswa,” katanya.
Sumber : (aci)

Kadis Pendidikan tak Berkomentar
ENREKANG– Beberpa kalangan menyesalkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak sekolah SMP 4.
Di pihak lain, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Enrekang tidak mau berkomentar. Kepala Bawasda justru menilai bahwa pungutan tersebut hal yang wajar.

Padahal Bupati Enrekang, H La Tinro La Tunrung telah mengeluarkan surat edaran Nomor: 05/HVK/IV/2005 tertanggal 25 April 2005 yang meminta agar pihak sekolah tidak melakukan pungutan pembayaran bagi SD, SMP dan SMA untuk biaya Ujian Akhir Nasional (UAN). Pungutan pembayaran bisa dilakukan dengan ketentuan harus melalui kesepakatan komite sekolah dan orangtua pelajar. Dan yang terjadi di SMPN 4 Temban justru tanpa sepengetahuan komite sekolah dan orangtua pelajar.

Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Enrekang, Drs H Rasyid Galung enggan memberikan komentar soal pungutan sebanyak Rp 35 ribu yang diberlakukan kepala sekolah SMP Temban. “Saya tidak bisa mengomentari masalah, itu silahkan ke Bawasda,” kata Rasyid ketika ditemui di ruangannya, Kamis 17 Juni.

Kepala Bawasda, Drs Budiman DJ. M.Si justru menilai bahwa pungutan yang dilakukan Kepsek SPMN Temban hal yang wajar. Bila dana itu untuk keperluan pendidikan atau makanan bagi guru ketika melakukan rapat. “Kecuali bila pungutan yang diberlakukan untuk kepentingan pribadi, masalah itu harus diusut tuntas. Kami akan melakukan investigasi soal pungutan yang diberlakukan pihak kepala sekolah tersebut,” katanya.

Menurutnya, kendati Bupati Enrekang, H La Tinro La Tunrung telah mengeluarkan surat edaran di semua instansi dan sekolah bila tidak ada dana bantuan yang diberikan pada pihak sekolah, tentunya pihak sekolah tidak melakukan pungutan. Bila melakukan pungutan, tentunya akan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Mengenai sanksi yang diberikan bagi Kepsek SMPN Temban, Budiman hanya mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan pembinaan bila benar melakukan pungutan liar. “Kalau terbukti melanggar PP 30 tahun 1980, akan diberi sanksi sesuai perbuatannya,” katanya.

Berbeda dengan Ketua PGRI Cabang Enrekang, Drs Arfah Rauf M.Pd. Dia menegaskan bahwa pungutan yang diberlakukan tanpa persetujuan pihak komite sekolah dan orangtua pelajar harus diberikan sanksi sesuai prosedur yang berlaku. Apalagi Bupati Enrekang telah mengeluarkan surat edaran Nomor: 05/HVK/IV/2005 tertanggal 25 April 2005 tentang larangan melakukan pungutan pembayaran jelang UAN.
“Siapa pun yang melanggar aturan, harus diberikan sanksi berat, misalnya mencopot dari jabatanya sebagai Kasek,” ujarnya.
Sumber : (aci)

Salahi Surat Edaran Bupati
ENREKANG– Surat edaran Bupati Enrekang Nomor:05/HVK/005 tertanggal 14 April 2005 yang meminta pada pihak sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMA–
supaya tidak melakukan pungutan pembayaran untuk Ujian Akhir Nasional (UAN), rupanya tidak berlaku bagi kepala sekolah SMPN 4 Temban Desa Banawa, Enrekang. Menjelang pelaksanaan UAN beberapa waktu lalu, pelajar diwajibkan membayar Rp35 ribu.

Pembayaran itu bahkan tanpa melalui pemberitahuan komite sekolah dan orangtua pelajar. Sebuah sumber di SMPN 4 Enrekang yang identitasnya minta disembunyikan menuturkan, menjelang UAN di sekolahnya, Kepala Sekolah SMPN 4 Temban memang memberlakukan pembayaran UAN Rp35 ribu.

Pembayaran tersebut masing-masing diperuntukkan; untuk pembayaran pas foto hitam putih senilai Rp20 ribu, pensil dan penghapus Rp4.500, penulisan ijazah Rp2.000, foto copy ijazah Rp3.000, pres ijazah Rp3.000, map Rp1.000, Rp1.500 untuk keperluan yang tidak ditulis. “Kami bayar melalui Jafaruddin tanpa adanya kuitansi pembayaran. Pembayaran ini dinilai sebagai kebijakan yang tak sejalan dengan surat edaran Bupati Enrekang yang meminta biaya UAN dibebaskan. Itu adalah Pungutan Liar (pungli-red) yang mesti dikritisi,” ungkapnya.

Ketua Komite SMPN 4 Temban, Taji yang dikonfirmasi
di kediamannya mengaku tidak tahu menahu soal pungutan yang diberlakukan di SMP Temban. “Saya tidak tahu soal adanya pungutan pembayaran karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Saya juga baru tahu dari salah seorang orangtua pelajar, padahal semestinya tidak ada pungutan pembayaran karena sudah ada surat edaran dari Bupati Enrekang,” katanya.

Beberapa tenaga pengajar SMP Temban juga tidak tahu soal adanya pembayaran sebanyak Rp35 ribu.
Hasan yang didampingi Thamrin, bendahara komite sekolah mengaku baru tahu soal pembayaran setelah ada pemberitahuan dari pelajar. Padahal sebelumnya, pihaknya sudah menyamapaikan pada pelajar bahwa keperluan UAN gratis karena sudah ada subsidi dari Pemkab.

Kepala Sekolah SMPN 4 Temban, Drs Muh Saleh Sapa ketika dihubungi di kantor Diknas Kabupaten Enrekang mengatakan pembayaran yang dikenakan, sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, pembayaran yang dikenakan bagi setiap pelajar bukan untuk pembayaran UAN melainkan pembayaran iuran pas foto, foto copi Ijazah, pres ijazah. Menurutnya, yang jadi masalah karena pungutan pembayaran itu tidak dimusyawarakan dengan orangtua pelajar. Dan keputusan itu diberlakukan sebelum adanya surat edaran dari Bupati Enrekang.

“Pungutan pembayaran kami berlakukan Maret 2005 sedangkan surat edaran keluar April 2005. Kami sudah telanjur menerima uang pelajar tetapi uang itu masih ada sama Pak Jafar. Kami siap mengembalikan sebagian uang yang kami pungut,” kata Saleh.

Menurutnya, tahun lalu pembayaran yang sama juga diberlakukan dan tidak ada orangtua pelajar yang protes. Pelajar yang telah membayar pungutan tersebut sekitar 96 orang dengan rician, 68 orang dari SMP Temban dan 28 orang lainnya dari SMP terbuka.
Sumber : (aci)

ENREKANG–Kasus insiden “penamparan” yang dilakukan Sekretaris Bupati Enrekang, Drs Tenriangka Mori SH, MM memasuki sidang keempat.
Pengadilan Negeri (PN) Enrekang menjadwalkan, Jumat 17 Juni mendatang sidang dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi dari penyidik.

Sebelumnya, sidang, Jumat 10 Juni lalu sudah empat saksi diperiksa masing-masing; Drs Haleng Laju, Drs Umar T (kepala kantor Kesos), dr Hegariah Rachmawatih dan dr Darnisa. Jaksa penuntut umum, Tuwo SH menilai, dari keterangan keempat saksi ini ada cenderung meringankan terdakwa. Salah satunya keterangan dari saksi pertama Haleng Laju.

Di depan Majelis Hakim (MH) yang dimpimpin Arman Surya Saputra, Haleng Laju mengaku tidak tahu insiden penamparan yang dilakukan Tenriangka Mori terhadap korban Hasriani Latmang. Dirinya baru mengetahui ketika masalah itu diceritakan oleh korban kepadanya.

Keterangan ini sangat dibutuhkan untuk menguatkan dugaan pemukulan, karena Haleng saat insiden terjadi, bertindak selaku pembawa acara. “Saya tidak melihat Hasriani ditampar terdakwa Tenriangka Mori,” kata Haleng di depan MH.

Keterangan saksi Heleng ini cukup disayangkan JPU lantaran dari keterangannya itu tak ada lagi pertanyaan bisa dilanjutkan. Setelah saksi pertama,
giliran saksi kedua Drs Umar T yang diperiksa. Menurut saksi kedua, terdakwa Tenriangka Mori tidak menampar Hasriani tapi hanya ditepuk pundaknya.
Terdakwa Tenriangka Mori hanya menepuk Hasriani Latmang dan itupun tidak keras.

Umar juga memperagakan kejadian pada malam pesta rakyat tersebut. Korban Hasriani Latmang tidak sengaja menyenggol sekkab lalu sekkab langsung menepuk bahu kiri Hasriani sembari menegur.

Adapun saksi ketiga dr Hegariah Rachmawati memberikan keterangannya sebagai saksi hasil visum yang dikeluarkannya pada tanggal 23 Pebruari 2005, lalu pukul 16.00 wita sore hari. Dalam kesimpulan ada dua point yang dijelaskan oleh saksi ketiga ini: pertama point pertama (a) tentang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan hasil ini dari tim medis secara objektif, sedangkan point kedua (b) pasien merasa rasa sakit yang mengakibatkan aktivitasnya terganggu, di mana hasilnya hanya subjektif dengan pengakuan dari pasien saja.

Hasil pemeriksaan tekanan darah tetap normal sekitar 105, lalu saksi memberikan surat keterangan istirahat selama tiga hari. Lalu saksi yang keempat dr Darnisa melakukan pemeriksaan mengenai pasien yang merasakan sakit kepala dan leher, setelah diperiksa tensinya, tekanan darah tetap normal.

“Kami berikan obat dan pasien minta istirahat tiga hari, sesuai hasil pengamatan saya, lalu saya berikan keterangan istirahat,” kata dr Darnisa.

Di luar sidang, massa pendukung Hasriani memadati parkiran PN Enrekang. Mereka umumnya berasal dari para pengojek berjumlah kurang lebih 50-an orang. Namun, tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sidang berlangsung dengan tertib.

Tenriangka Mori duduk di pesakitan didampingi kuasa hukumnya, Otto Munardinoto SH. Sidang dilanjutkan, Jumat, 17 Juni mendatang dengan agenda mendengar keterangan saksi dari pihak penyidik, Anwar Nazar.
Sumber : (aci)

Laman Berikutnya »