Salahi Surat Edaran Bupati
ENREKANG– Surat edaran Bupati Enrekang Nomor:05/HVK/005 tertanggal 14 April 2005 yang meminta pada pihak sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMA–
supaya tidak melakukan pungutan pembayaran untuk Ujian Akhir Nasional (UAN), rupanya tidak berlaku bagi kepala sekolah SMPN 4 Temban Desa Banawa, Enrekang. Menjelang pelaksanaan UAN beberapa waktu lalu, pelajar diwajibkan membayar Rp35 ribu.

Pembayaran itu bahkan tanpa melalui pemberitahuan komite sekolah dan orangtua pelajar. Sebuah sumber di SMPN 4 Enrekang yang identitasnya minta disembunyikan menuturkan, menjelang UAN di sekolahnya, Kepala Sekolah SMPN 4 Temban memang memberlakukan pembayaran UAN Rp35 ribu.

Pembayaran tersebut masing-masing diperuntukkan; untuk pembayaran pas foto hitam putih senilai Rp20 ribu, pensil dan penghapus Rp4.500, penulisan ijazah Rp2.000, foto copy ijazah Rp3.000, pres ijazah Rp3.000, map Rp1.000, Rp1.500 untuk keperluan yang tidak ditulis. “Kami bayar melalui Jafaruddin tanpa adanya kuitansi pembayaran. Pembayaran ini dinilai sebagai kebijakan yang tak sejalan dengan surat edaran Bupati Enrekang yang meminta biaya UAN dibebaskan. Itu adalah Pungutan Liar (pungli-red) yang mesti dikritisi,” ungkapnya.

Ketua Komite SMPN 4 Temban, Taji yang dikonfirmasi
di kediamannya mengaku tidak tahu menahu soal pungutan yang diberlakukan di SMP Temban. “Saya tidak tahu soal adanya pungutan pembayaran karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Saya juga baru tahu dari salah seorang orangtua pelajar, padahal semestinya tidak ada pungutan pembayaran karena sudah ada surat edaran dari Bupati Enrekang,” katanya.

Beberapa tenaga pengajar SMP Temban juga tidak tahu soal adanya pembayaran sebanyak Rp35 ribu.
Hasan yang didampingi Thamrin, bendahara komite sekolah mengaku baru tahu soal pembayaran setelah ada pemberitahuan dari pelajar. Padahal sebelumnya, pihaknya sudah menyamapaikan pada pelajar bahwa keperluan UAN gratis karena sudah ada subsidi dari Pemkab.

Kepala Sekolah SMPN 4 Temban, Drs Muh Saleh Sapa ketika dihubungi di kantor Diknas Kabupaten Enrekang mengatakan pembayaran yang dikenakan, sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, pembayaran yang dikenakan bagi setiap pelajar bukan untuk pembayaran UAN melainkan pembayaran iuran pas foto, foto copi Ijazah, pres ijazah. Menurutnya, yang jadi masalah karena pungutan pembayaran itu tidak dimusyawarakan dengan orangtua pelajar. Dan keputusan itu diberlakukan sebelum adanya surat edaran dari Bupati Enrekang.

“Pungutan pembayaran kami berlakukan Maret 2005 sedangkan surat edaran keluar April 2005. Kami sudah telanjur menerima uang pelajar tetapi uang itu masih ada sama Pak Jafar. Kami siap mengembalikan sebagian uang yang kami pungut,” kata Saleh.

Menurutnya, tahun lalu pembayaran yang sama juga diberlakukan dan tidak ada orangtua pelajar yang protes. Pelajar yang telah membayar pungutan tersebut sekitar 96 orang dengan rician, 68 orang dari SMP Temban dan 28 orang lainnya dari SMP terbuka.
Sumber : (aci)

Iklan