Kadis Pendidikan tak Berkomentar
ENREKANG– Beberpa kalangan menyesalkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak sekolah SMP 4.
Di pihak lain, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Enrekang tidak mau berkomentar. Kepala Bawasda justru menilai bahwa pungutan tersebut hal yang wajar.

Padahal Bupati Enrekang, H La Tinro La Tunrung telah mengeluarkan surat edaran Nomor: 05/HVK/IV/2005 tertanggal 25 April 2005 yang meminta agar pihak sekolah tidak melakukan pungutan pembayaran bagi SD, SMP dan SMA untuk biaya Ujian Akhir Nasional (UAN). Pungutan pembayaran bisa dilakukan dengan ketentuan harus melalui kesepakatan komite sekolah dan orangtua pelajar. Dan yang terjadi di SMPN 4 Temban justru tanpa sepengetahuan komite sekolah dan orangtua pelajar.

Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Enrekang, Drs H Rasyid Galung enggan memberikan komentar soal pungutan sebanyak Rp 35 ribu yang diberlakukan kepala sekolah SMP Temban. “Saya tidak bisa mengomentari masalah, itu silahkan ke Bawasda,” kata Rasyid ketika ditemui di ruangannya, Kamis 17 Juni.

Kepala Bawasda, Drs Budiman DJ. M.Si justru menilai bahwa pungutan yang dilakukan Kepsek SPMN Temban hal yang wajar. Bila dana itu untuk keperluan pendidikan atau makanan bagi guru ketika melakukan rapat. “Kecuali bila pungutan yang diberlakukan untuk kepentingan pribadi, masalah itu harus diusut tuntas. Kami akan melakukan investigasi soal pungutan yang diberlakukan pihak kepala sekolah tersebut,” katanya.

Menurutnya, kendati Bupati Enrekang, H La Tinro La Tunrung telah mengeluarkan surat edaran di semua instansi dan sekolah bila tidak ada dana bantuan yang diberikan pada pihak sekolah, tentunya pihak sekolah tidak melakukan pungutan. Bila melakukan pungutan, tentunya akan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Mengenai sanksi yang diberikan bagi Kepsek SMPN Temban, Budiman hanya mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan pembinaan bila benar melakukan pungutan liar. “Kalau terbukti melanggar PP 30 tahun 1980, akan diberi sanksi sesuai perbuatannya,” katanya.

Berbeda dengan Ketua PGRI Cabang Enrekang, Drs Arfah Rauf M.Pd. Dia menegaskan bahwa pungutan yang diberlakukan tanpa persetujuan pihak komite sekolah dan orangtua pelajar harus diberikan sanksi sesuai prosedur yang berlaku. Apalagi Bupati Enrekang telah mengeluarkan surat edaran Nomor: 05/HVK/IV/2005 tertanggal 25 April 2005 tentang larangan melakukan pungutan pembayaran jelang UAN.
“Siapa pun yang melanggar aturan, harus diberikan sanksi berat, misalnya mencopot dari jabatanya sebagai Kasek,” ujarnya.
Sumber : (aci)

Iklan