MAKASSAR–Beberapa Dewan Pimpinan Kecamatan di Enrekang menolak intervensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sulawesi Selatan dalam hal Pergantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPRD Enrekang.
PAW wakil rakyat asal Golkar di DPRD akan dilakukan menyusul meninggalnya HJK Sawati, Ketua DPRD Enrekang yang berasal dari Golkar.

Pimpinan kecamatan yang meminta DPD Golkar Sulsel tidak melakukan intervensi antara lain DPK Malua, DPK Anggeraja, DPK Curio, DPK Baraka, dan beberapa DPK lainnya. Sejauh ini, proses PAW itu masih berputar di lingkungan DPD Partai Golkar Enrekang.

“Sebetulnya persoalan ini memang tidak ditangani DPD Golkar Sulsel. Tetapi kami khawatir jangan sampai ada titipan dari DPD Golkar Sulsel dalam menyelesaikan persoalan ini. Biarlah urusan ini diselesaikan DPD Enrekang dan pimpinan kecamatan saja,” kata Andi Hendra, kader Golkar asal Anggeraja Enrekang kepada Fajar, Minggu, 19 Juni kemarin. Hendra mengatakan pihaknya juga sudah menyampaikan aspirasi dan imbauan ini kepada pengurus DPD Golkar Sulsel.

Para pimpinan kecamatan Partai Golkar di Enrekang berpendapat seharusnya yang menggantikan Sawati adalah caleg yang memenuhi bilangan pembagi atau yang memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi. Menurut Hendra, aturan ini juga sudah ditegaskan dalam UU Nomor 22 tahun 2003.

Untuk sekadar diketahui, Sawati menjadi anggota DPRD Enrekang dari daerah pemilihan II yang meliputi Malua, Anggeraja, dan Baraka. Di daerah pemilihan ini, Golkar berhasil mendudukkan tiga kadernya. Untuk menggantikan Sawati, sesuai daftar caleg yang diserahkan ke KPUD, ada tiga kandidat yang berpeluang yakni caleg nomor urut 4, AM Subir, caleg nomor urut 5, dan caleg nomor urut 6, Mustamin Amir.

“Caleg nomor lima sudah menyatakan mundur. Sekarang yang masuk calon hanya Mustamin dan Subir. Tetapi di Enrekang, ada kesan untuk memaksakan Subir. Memang yang bersangkutan di nomor urut empat, tetapi perolehan suara Mustamin jauh lebih besar. Mustamin memperoleh suara seribu sedangkan Subir hanya 71 suara,” kata Hendra lagi.

Ketua DPK Golkar Malua, Ishak Mufty dalam pernyataannya yang diterima redaksi mengatakan PAW di DPRD tidak perlu kaku dengan aturan. Alasannya, sejak penentuan dan penyusunan nomor urut caleg pada pemilu legislatif 2004 lalu, kondisinya memang tidak aspiratif. Ada banyak caleg yang tidak memiliki jasa dan peran apa-apa di partai tiba-tiba berada di nomor urut bagian atas.

“DPD Golkar Enrekang harus memperhatikan keinginan dan aspirasi basis massa agar mereka tidak kecewa yang pada akhirnya akan meninggalkan partai ini,” kata Ishak Mufty.
Sumber : (pap)