ENREKANG— Pungutan yang diberlakukan Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 4 Temban berjumlah Rp35.000 per siswa menjelang Ujian Akhir Nasional (UAN), melanggar Surat Keputusan (SK) yang diedarkan Bupati Enrekang.
Dugaan pungutan liar (Pungli) tersebut telah dilaporkan Bawasda ke Bupati Enrekang, H La Tinro La Tunrung.

Kepala Bawasda Enrekang, Drs Budiman DJ M.Si di ruang kerjanya pekan lalu mengatakan dugaan pungli di SMPN 4 Temban sudah diproses sesuai perintah Bupati Enrekang dengan melakukan pengecekan di lapangan.

“Pungutan berjumlah Rp35.000 per siswa yang telah dilakukan kepala SMPN 4 Temban memang tidak dibenarkan, karena melanggar surat edaran Bupati Enrekang,” katanya.

Kepala SMPN 4 Temban akan diberikan sanksi sesuai PP 30 tahun 1980. Budiman mengatakan, temuan Bawasda di lapangan sudah dilaporkan ke Bupati untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, pihaknya sedang menunggu keputusan Bupati sebagai pengambil kebijakan untuk memberikan sanksi kepada Kepala SMPN 4 Temban.

Hasil laporan dari Bawasda akan ditembuskan ke BPK Korwil Parepare, BPK Sulsel, Gubernur, dan juga akan dikirim ke pusat yang ditujukan kepada menteri yang bersangkutan.

“Bawasda tidak main-main menangani masalah ini. Kami akan selektif dan transparan dalam mengungkap suatu masalah supaya hasil keputusan yang diambil diterima semua pihak,” kata Budiman.
Sumber : (aci)

Iklan