ENREKANG– Ada perkembangan baru kasus dugaan pungutan liar (pungli) di beberapa sekolah di Kabupaten Enrekang.
Dugaan pungli menjelang pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) yang menyalahi surat keputusan (SK) Bupati Enrekang, H La Tinro La Tunrung bernomor 05/HVK/VI/2005 tertanggal 25 April 2005 tentang pembebasan biaya UAN bagi murid SD, SMP, dan SMA itu mendapat tanggapan dari Infokom.

Maraknya opini di masyarakat yang menyatakan hal ini terjadi dikarenakan SK tersebut kurang disosialisasikan aparat terkait, ditanggapi dingin oleh Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Enrekang, Drs Afrah M.Pd. Menurut Arfah, pihak Infokom telah mengedarkan SK tersebut kepada semua sekolah yang ada di Kabupaten Enrekang.

“Surat edaran Bupati sudah kami sosialisasikan ke sekolah-sekolah yang ada di Kab.Enrekang. Kami juga bahkan melakukan sosialisasi tersebut melalui kegiatan-kegiatan lomba desa dan kelurahan, kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong, dan melalui media cetak. Jadi, tidak benar jika ada anggapan Infokom kurang melakukan sosialisasi,” kata Arfah.

Arfah mengatakan, pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin agar pihak sekolah tidak melakukan pungutan sesuai surat edaran bupati. Hanya saja, masih ada kepala sekolah yang membangkang.

Menurut Arfah, bukti jika pihaknya sudah melakukan sosialisasi, yakni dengan adanya orangtua siswa mengadu ketika pihak sekolah mewajibkan muridnya membayar biaya UAN. Arfah pun mengaku, seandainya tidak dilakukan sosialisasi, orangtua siswa tidak akan tahu bila bupati melarang pihak sekolah melakukan pungutan jelang UAN.
Sumber : (aci)

Iklan