Maret 2006


ENREKANG, Upeks—Ternyata tidak hanya karena terjadinya perambahan oleh masyarakat menyebabkan ratusan hektar hutan Pinus mengalami kerusakan, namun dengan izin resmi sekalipun hal itu bisa terjadi. CV Maspin Enrekang, diperkirakan telah melakukan ‘Illegal Logging’. Pasalnya kegiatan pembalakan yang sudah mendapat konsesi penebangan dengan SK.401/Kp/IX/2005 dari Bupati Enrekang di atas lahan 3,5 HA, di Desa Bt Alla (Alla), hasil penebangannya dipastikan over stock sebanyak 249,51 M3.

Ditemui Upeks Direktur CV Maspin, Supan T, beralasan kayu yang ditebang tingginya tidak diketahui pasti, ketika penebangan berjalan sekian lama di lapangan ternyata terjadi perbedaan hasil produksi dengan kontrak kerja. Kubikasi yang lebih tepat dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) dari CV Maspin namun saat stock opname oleh kehutanan baru ditemui hasil tebangan kubikasinya over stock.
Ketika dikonfimasi Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunanbun (Kadis Hutbun), Ir Umar Sappe, menolak memberikan keterangan dan dilimpahkan pada Kabid Pengambangan Hasil Hutan Ir Seni yang mengatakan, “Pihak kehutanan baru mengetahui berdasarkan dokumen yang diminta kalau terjadi stock over produksi kayu, setelah dilakukan pemeriksaan, lapangan ternyata masih banyak kayu yang belum dibuatkan LHP keluar ke TPK,” katanya. Jika dipenuhi dokumennya (SKSHH) sudah tidak mungkin. Keteledoran ini sudah dilaporkan pada bupati dan olehnya diberi arahan untuk dibuatkan laporan resmi Polhut Enrekang serta ditindak sesuai ketentuan Perda yang berlaku.
Jika terdapat unsur kriminalnya kayu-kayu tersebut segera disita dan pada Selasa (28/3) Dinas Hutbun akan menindaklanjuti dengan menyampaikan laporan pada Polres Enrekang, untuk diproses secara hukum. Ketentuan pelanggaran CV Maspin Perda 9 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 dan pasal 19 ayat 3, pemegang izin dilarang melakukan penebangan melebihi target dengan sanksi pencabutan izin usaha. “Indikasi lain pelanggaran Keputusan Menhut No 126/KPTS-II/2003 yang melarang penebangan bagi industri kayu yang tidak punya induk di dalam daerah, hal mana kayu Pinus Enrekang tersebut diedarkan pada PT Nely Jaya Pratama yang berada di Tana Tonaja dan Palopo,” katanya. (*)

Iklan

ENREKANG, Upeks—Setelah mempertanyakan keluhan para guru akan minimnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dipakai operasional listrik dan telepon yang terus membengkak di beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Enrekang, kini muncul pertanyaan dari anggota DPRD fraksi Golkar Drs HAM Natsir B Msi seputar penyaluran bantuan PKPSI BBM pusat yang diterima Dinas Kesehatan Enrekang. Anggota Dewan ini mengatakan, “Dinas Kesehatan harus transparan terhadap berbagai aliran dana pusat yang berhubungan dengan bidang kesehatan utamanya pelayanan kesehatan dari pengurangan subsidi BBM,” katanya.

Hal tersebut penting karena sejalan dengan ketentuan Perda, bebas biaya kesehatan dasar Nomor 5 Tahun 2004.
Dinas Kesehatan Enrekang memang berkepentingan menyalurkan sumber dana masyarakat dari PKPS BBM dan APBD, namun ironisnya bentuk kegiatannya tidak terdengar dan tidak dirasakan masyarakat. Pernyataan itu diperkuat keluhan lain. “Memang ini tidak mengada-ngada karena beberapa Puskesmas yang didatangi masyarakat terus terang tidak pernah menerima pelayanan gratis, obatnya tetap terbayar,” kata Ruslan, warga Desa Rante Mario, Kecamatan Malua.
Kekurangan persediaan obat saat dibutuhkan biasa terjadi, disebabkan karena stok obat yang di drop ke Puskesmas kadang tidak berkesesuaian dengan jenis penyakit yang lagi tren di masyarakat, “Makanya sering kali obat kehabisan dan ordernya ke Dinas Kesehatan Enrekang cukup memakan waktu lama, untung kalau masih tersedia,” kata Miswar warga Kecamatan Baraka, saat dikonfirmasi Upeks.
Kadis kesehatan yang sempat ditemui di kediamannya menjelaskan, “Dana PKPS BBM 2005 bidang kesehatan Dinkes Enrekang memperoleh dana sebesar Rp750 juta, itu diperuntukkan Sepuluh Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan gratis seperti persalinan untuk orang miskin, pelayanan kesehatan Desa (Puskesmas keliling), peningkatan pelayanan Posyandu, Operasional Puskesmas dan penyuluhan kepada masyarakat.” Sejak Juni 2005 kegiatan tersebut sudah berjalan dilapangan sedangkan dana PKPS BBM bidang kesehatan baru oktober 2005 terkucurkan.
“Lima bulan itu operasional Puskesmas tanpa dana dan berbentuk hutang. Sesuai aturan dana Rp750 juta bukan untuk material obat tetapi juga penyuluhan, jasa dokter dan para bidan maka dianggarkan membayar hutang misalnya bidan persalinan dll, dan dananya sudah habis,” katanya. (Syamsul Halim)

Enrekang, — Kabupaten Enrekang, 237 km dari Makassar, menjadi proyek percontohan atau pilot project pelaksanaan sertifikasi lahan perkebunan di Indonesia.
Pemerintah Enrekang dinilai sukses menjalankan tugas melaksanakan program sertifikat tanah sejak program ini digulirkan tahun 2004.
“Kami dinilai sukses sebagai pilot project pelaksanaan program sertifikasi lahan perkebunan di Indonesia,” ujar Wakil Bupati Enrekang, Muh Lody Sindangan, di Makassar, Rabu (8/3).

Dia menjelaskan itu ketika ditemui usai mengikuti workshop pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil (PMK) di Makassar.
Ia menjelaskan, sejak ditunjuk sebagai pilot project tahun 2004, Enrekang telah berhasil mensertifikatkan 115 hektare lahan milik milik 200 kepala keluarga (KK).
Lahan tersebut berada di Desa Buntu Barana, Kecamatan Cuiro, Enrekang.
“Kini lahan tersebut telah digunakan untuk mengembangkan kebun murbei untuk manan ulat sutra. Sebanyak 200 KK terlibat dalam perkebunan murbei yang dikembangkan sejak 2004,” ujar Lody.
Menurut Deputi Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Eddy Setiawan, di Hotel Dinasti Makassar, Rabu (8/3), dana sertifikasi lahan perkebunan ini berasal dari APBN.
Setiap KK diberikan dana stimulan sebesar Rp 1 juta yang dicairkan melalui BRI dan Bank Sulsel. (lim-Tribun)

Kerugian Mencapai Rp 2 Miliar
Enrekang, Tribun — Sebanyak 12 deretan los dan rumah toko (ruko) di Jl Kemakmuran kota Enrekang, terbakar, Selasa (7/3) dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun kerugian material ditaksir Rp 2 miliar.
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resort (Polres) Enrekang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Musa mengatakan, kejadian mulai pukul 01.30 wita.
“Api berhasil dipadamkan sekitar satu setengah jam kemudia dengan menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran,” jelas Musa, Selasa (7/3).
Polisi masih memeriksa penyebab kebakaran yang menyebabkan terbesar di Enrekang selama setahun terakhir. “Kita masih menunggu hasil laporan pemeriksaan di tempat kejadian,” ujarnya.

Menurut dia, 12 unit los dan ruko yang terbakar tersebut adalah bekas pasar lama Enrekang. Los dan ruko yang terbakar itu merupakan bagian yang menjual barang-barang campuran dan usaha perbengkelan.
Sebanyak 10 kepala keluarga (KK) yang tinggal di dalam ruko yang terbakar berhasil menyelamatkan diri. Mereka menelan kerugian material rata-rata 400 juta.
Kepala Kantor Sosial Kabupaten Enrekang Umar P menyebutkan, total kerugian akibat kebakaran itu mencapai Rp 2 miliar. “Itu sudah termasuk jumlah kerugian dari harga barang jualan dan bangunan yang terbakar,” katanya.

Mobil Pemadam Kebakaran Mogok
Banyaknya los dan ruko yang terbakar karena api sulit dipadamkan. Pemerintah setempat hanya memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran.
Menurut keterangan warga di lokasi kejadian, Dion dan Eka, petugas pemadam kebakaran memerlukan waktu dua jam lebih untuk memadamkan api.
Pemadam kebakaran hanya memiliki satu unit mobil pemadam. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekitar pukul empat subuh.
“Mobil pemadam kebakaran cuma satu dan itu pun sudah tua. Mobilnya sempat mogok-mogok. Seharusnya pemerintah memperhatikan hal itu,” jelas Dion.
Seorang korban pemilik los, Atta, mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 50 juta. Dia membenarkan kalau mobil pemadam kebakaran milik pemerintah sudah tua.
“Kami harapkan agar pemerintah memerhatikan kami dengan membantu bahan bangunan untuk renovasi bangunan yang terbakar,” katanya.
Bupati La Tinro La Tunrung yang meninjau lokasi kebakaran pukul 07.00 wita memberikan bantuan kepada 10 KK pemilik los.
Staf Bidang Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan Badan Inkom dan PDE Kabupaten Enrekang Eka Febriansyah mengatakan, bupati memberikan bantuan puluhan dos mi dan dua ton beras untuk 10 KK pemilik los. (rip-Tribun)

Banyak Digunakan untuk Kepentingan Pribadi

ENREKANG-Upeks–Penggunaan kendaran dinas fraksi-fraksi dan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Enrekang, dipersoalkan oleh sejumlah anggota dewan dalam rapat paripurna, pekan lalu. Menurut, salah seorang anggota dewan Nurman AS, penggunaan kendaran dinas DPRD selama ini, terkesan digunakan semau anggota dewan dan terkesan hilang tata tertib penggunaannya.

Padahal kata dia, sudah ada aturan yang mengatur penggunaannya. Dia meminta pimpinan serta Sekwan untuk memberlakukan aturan tersebut. “Sebaiknya kendaraan dinas disimpan saja di kantor, karena terkadang sudah digunakan, alat-alat perlengkapan mobil hilang,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD, Syafruddin SH dari Partai Amanat Nasional (PAN), meminta semua anggota dewan yang akan menggunakan kendaraan dinas, untuk kepentingan pribadi agar memenuhi mekanisme yang ada. “Kami dari pimpinan, meminta pengertian semua anggota dewan, yang sering menggunakan kendaraan untuk kepentingan pribadi, mematuhi mekanisme yang ada, jadi kita simpulkan semuanya harus kembalikan ke mekanisme yang ada,” tegasnya. (Amir)