ENREKANG, Upeks—Setelah mempertanyakan keluhan para guru akan minimnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dipakai operasional listrik dan telepon yang terus membengkak di beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Enrekang, kini muncul pertanyaan dari anggota DPRD fraksi Golkar Drs HAM Natsir B Msi seputar penyaluran bantuan PKPSI BBM pusat yang diterima Dinas Kesehatan Enrekang. Anggota Dewan ini mengatakan, “Dinas Kesehatan harus transparan terhadap berbagai aliran dana pusat yang berhubungan dengan bidang kesehatan utamanya pelayanan kesehatan dari pengurangan subsidi BBM,” katanya.

Hal tersebut penting karena sejalan dengan ketentuan Perda, bebas biaya kesehatan dasar Nomor 5 Tahun 2004.
Dinas Kesehatan Enrekang memang berkepentingan menyalurkan sumber dana masyarakat dari PKPS BBM dan APBD, namun ironisnya bentuk kegiatannya tidak terdengar dan tidak dirasakan masyarakat. Pernyataan itu diperkuat keluhan lain. “Memang ini tidak mengada-ngada karena beberapa Puskesmas yang didatangi masyarakat terus terang tidak pernah menerima pelayanan gratis, obatnya tetap terbayar,” kata Ruslan, warga Desa Rante Mario, Kecamatan Malua.
Kekurangan persediaan obat saat dibutuhkan biasa terjadi, disebabkan karena stok obat yang di drop ke Puskesmas kadang tidak berkesesuaian dengan jenis penyakit yang lagi tren di masyarakat, “Makanya sering kali obat kehabisan dan ordernya ke Dinas Kesehatan Enrekang cukup memakan waktu lama, untung kalau masih tersedia,” kata Miswar warga Kecamatan Baraka, saat dikonfirmasi Upeks.
Kadis kesehatan yang sempat ditemui di kediamannya menjelaskan, “Dana PKPS BBM 2005 bidang kesehatan Dinkes Enrekang memperoleh dana sebesar Rp750 juta, itu diperuntukkan Sepuluh Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan gratis seperti persalinan untuk orang miskin, pelayanan kesehatan Desa (Puskesmas keliling), peningkatan pelayanan Posyandu, Operasional Puskesmas dan penyuluhan kepada masyarakat.” Sejak Juni 2005 kegiatan tersebut sudah berjalan dilapangan sedangkan dana PKPS BBM bidang kesehatan baru oktober 2005 terkucurkan.
“Lima bulan itu operasional Puskesmas tanpa dana dan berbentuk hutang. Sesuai aturan dana Rp750 juta bukan untuk material obat tetapi juga penyuluhan, jasa dokter dan para bidan maka dianggarkan membayar hutang misalnya bidan persalinan dll, dan dananya sudah habis,” katanya. (Syamsul Halim)