Dinodai Pencurian Umur Peserta

Sudah menjadi rahasia umum bagi para pembina, setiap berlangsung MTQ Provinsi. Berbagai cara dilakukan oleh ofisial dan pimpinan kafilah untuk meloloskan peserta menjadi juara.
Saya ingat peristiwa MTQ di Takalar delapan tahun yang lalu soal pencurian umur. Peristiwa yang hampir sama terjadi di Selayar tahun 2003 dan di Bantaeng sebelum MTQ Selayar.

Kepala Kanwil Departemen Agama Sulsel, Iskandar Idy, menegaskan bahwa yang terlibat tentang pemalsuan umur atau identitas, maka pejabat Depag akan ditindak. Saat mulai frekuensi pelanggaran menurun drastis.

Pada MTQ Takalar, 60 persen melakukan pelanggaran. Didominasi pencurian umur disusul
perpindahan domisili dan nama ganda. MTQ di Bantaeng dan Selayar sedikit berkurang, tapi tidak pernah hilang.

Di Enrekang, masalah ini semakin parah. Keparahan pelanggaran sudah tergolong tidak logis, alias tidak masuk akal. Saya selaku pelaksana yang notabene bukan dari Departemen Agama, bersedih. Terkadang saya merenung, mengapa begini. Karena saya dihadapkan antara hukum dan perasaan. Sulit untuk memutuskan. Saya sering meminta fatwa kepada koordinator dan sekretaris koordinator dewan hakim untuk mencari solusi terbaik.

Ketidaklogisan dimaksud adalah ada peserta satu nama mewakili dan dimandati oleh dua atau tiga kabupaten. Ada satu orang tapi punya tiga nama. Ada pula yang merangkap dua cabang lomba. Masih banyak lagi kasus lain.

Hal ini kami temukan karena sejak MTQ Takalar saya melakukan perubahan pendaftaran, tidak lagi didaftar oleh oficial. Tapi harus peserta sendiri yang membawa berkas dan menghadap pada panitia pendaftaran. Hal ini mendapatkan banyak tantangan dari berbagai daerah.

* Apa Harus Dibiarkan?

Puluhan tahun masalah ini terjadi. Di tingkat nasional cara ini sering terjadi, tapi LPTQ Nasional tidak ada ampun. Kalau ada pelanggaran langsung dicoret dan diumumkan secara terbuka. Mengumumkan provinsi yang melanggar, karena data komputer dari tahun ke tahun ada pada LPTQ pusat. Kita di Sulsel, tidak punya data demikian. Kita dapat laporan hanya dari ofisial yang dizalimi atau ada surat kaleng.

Pada suatu kesempatan rapat IFQAH Sulawesi Selatan, saya telah menawarkan diri untuk menangani hal tersebut dengan meminta data kabupaten/kota lima orang ranking terbaik daerah setiap cabang dan nomor tilawah. Lengkap dengan berkas asli untuk dimasukkan dalam data komputer.

Kapan ini bisa dilaksanakan? Memerlukan kebijakan instansi. Kalau tidak ada tindakan konkret, saya pikir masalah ini akan terjadi sepanjang masa. Apakah ini harus dibiarkan terus menerus?