Maret 2007


ENREKANG, BKM – Ketua DPRD Enrekang, H Achmad Anggoro, Rabu (28/3) kemarin, membuka secara resmi Budget Oversinght Training (BOT) oleh LGSP USAID, di ruang pola kantor DPRD Enrekang. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (29/3) hari ini.

Kegiatan ini dihadiri para legislatif, tim eksekutif anggaran, dan Bawasda serta Bappeda. Achmad Anggoro pada kesempatan tersebut mengharapkan agar nantinya semua legislatif dan eksekutif dapat memetik manfaat untuk memperbaiki penetapan APBD sesuai dengan harapan publik.
Pelatihan ini, menurut Anggoro, dimaksudkan untuk memunculkan sinkronisasi dan persepsi yang sama antara legislatif dan eksekutif yang lebih baik, berkaitan dengan penyusunan perencanaan pembangunan Enrekang ke depan. Sehingga perlu meningkatkan pemahaman anggota legislatif.
Terutama dalam fungsi pengawasan anggaran, karena adanya peraturan yang berubah dari Kepmendagri No 29 Tahun 2002 menjadi Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dimana hal yang sangat penting dilakukan masalah penatausahaan perencanaan keuangan.
”Hal ini penting, karena selama ini sering timbul ‘dugaan-dugaan’ antara eksekutif dengan legislatif”,” kata Legislative Specialist Usaid, Herry Susanto kepada BKM.
Dikatakan pula, selain Enrekang, kegiatan serupa juga digelar di Palopo, Pinrang, Soppeng, Parepare, Takalar, Gowa, Pangkep, dan Jeneponto. Daerah-daerah ini dipandang telah menunjukkan transparansi anggaran. Hal ini dapat dilihat dengan keterlibatan semua stakeholder dalam pembahasan RAPBD. Selain itu, Enrekang juga membuka kran informasi dari pihak mana pun.

Sementara, Drs. Natsir Kadir MSi selaku Service Provider USAID yang ditemui di sela-sela acara, menyatakan, kegitan ini dalam rangka memperbaiki manajemen keuangan. Karena selama ini kurang dalam perencanaan. Sehingga tidak heran jika terjadi diskusi yang alot pada saat berlangsungnya materi. ”Bagaimana merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan APBD,” jelas Natsir Kadir.
Dikatakan pula, pada tahun 2007 ini masih ada kelemahan dan kesimpang siuran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD. Hal tersebut masih bisa dimaklumi. Persoalan seperti tersebut bukan hanya menjadi fenomena di Enrekang, namun menjadi fenomena di seluruh Indonesia.
”Hal itu masih bisa dimaklumi, karena sekarang ini kita masih dalam masa transisi aturan,” ungkap Natsir.
Sedangkan Heru Bambang Sudibyo, Distric Coordinator USAID Enrekang kepada BKM mengatakan, kegiatan serupa akan dilaksanakan untuk eksekutif pada bulan April mendatang. ”Kegiatan ini akan berlanjut,” jelasnya. (Rd32/mir)

Iklan

ENREKANG– Hanya dalam kurun waktu dua bulan lebih, yakni Januari 2007 hingga kemarin, DPRD Kabupaten Enrekang telah menerima 16 proposal yang diajukan olehtokoh masyarakat yang intinya mengusulkan agar daerah mereka dimekaran. Proposal tersebut berasal dari berbagai Kecamatan yang ada di Bumi Massenrempulu. Dari 16 proposal yang diusulkan itu, alasan mereka umumnya sama. Yakni mengenai pelayanan publik.

“Pelayanan publik serta percepatan pembangunan menjadi alasan utama kita meminta pemekaran desa,” ujar Embong Bulan, tokoh masyarakat dari Kecamatan Alla, yang ditemui di dewan, kemarin.

Proposal tersebut diajukan satu desa dari Kecamatan Anggeraja, dua desa dari Kecamatan Curio, Dua desa dari Kecamatan Alla, satu desa dari Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang, serta delapan desa dari Kecamatan Maiwa.

Menanggapi banyaknya proposal usulan pemekaran desa yang masuk di dewan itu, Wakil Ketua DPRD Enrekang, H Syafruddin, mengakui bahwa persyaratan sudah tidak ada masalah.

“Artinya desa tersebut sudah layak dimekarkan, dan memang itu yang menjadi prioritas kita tahun ini. Sekarang kita tinggal melakukan konsultasi dengan para
tokoh masyarakat di desa yang bersangkutan,” ujar legislator dari PAN itu, kemarin.

Sekretaris Komisi I bidang pemerintahan DPRD Enrekang, H Rassangan, menambahkan bahwa, dari 16 proiposal yang masuk, hanya tiga desa yang belum
memenuhi syarat untuk dimekarkan.

“Itu karena salah satu persyaratan belum dipenuhi, yakni dari segi jumlah penduduk,” tandasnya. Namun dia enggan menyebut desa yang belum layak dimekarkan
tersebut, dengan alasan kurang etis. (pl04)

ENREKANG– Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polres Enrekang menarik enam pucuk senjata milik anggotanya, di mapolres Enrekang, kemarin. Hal ini dilakukan untuk menertibkan penggunaan senjata bagi personel jajaran Polres Enrekang. Semuanya berjenis senjata genggam revolver.

Kanit P3D, Iptu Moch Rivai DS, kepada Fajar menjelaskan bahwa penarikan senjata tersebut hanya dilakukan terhadap personel polres yang surat kepemilikan senjatanya sudah tidak berlaku lagi.

“Sebenarnya, pada saat kejadian di Semarang beberapa waktu lalu, kita langsung membuat surat untuk melakukan penertiban itu, namun baru terlaksana hari ini, dan kita lebih duluan melakukan penertiban ini dari Polwiltabes Makassar,” tandasnya.

Dia menambahkan, senjata yang ditarik itu, sebagian besar dari anggota yang melakukan pengamanan di kantor-kantor bank serta kantor-kantor pemerintahan. “Ini dilakukan untuk menertibkan penggunaan senjata bagi anggota,” ujarnya.

Selain itu lanjut Moch Rivai, dalam waktu dekat, pihaknya akan turun ke polsek-polsek untuk melakukan hal serupa, karena beberapa personel Polsek masa penggunaan senjatanya sudah berakhir.

Dijelaskan pula, pihaknya juga telah mengirim surat ke polda untuk melakukan tes psikologi bagi anggota yang akan diberikan senjata. “Aturannya memang kan setiap tahun tes psikologi itu dilakukan, sekarang kita sudah bersurat ke polda untuk datang melakukan tes tersebut,” paparnya lagi.

Menurutnya, personel yang telah ditarik senjatanya bisa saja kembali menggenggam senjata, asalkan yang bersangkutan memenuhi syarat dan lulus tes. (pl04)

ENREKANG, BKM – Rencana persidangan dugaan korupsi yang mendudukkan Dulman sebagai tersangka, terpaksa ditunda. Hal tersebut dikarenakan ketua majelis hakim, Surya Perdamaian SH berhalangan hadir.
”Pak Surya lagi ke Makasar mengikuti seminar tentang Tipikor,” kata Iwan SH, Humas Pengadilan Negeri (PN) Enrekang yang ditemui Rabu (21/3).

Namun dikatakan, sidang tetap harus dibuka terlebih dahulu oleh salah seorang hakim anggota majelis. Kemudian sidang dinyatakan ditunda secara formal yang dihadiri para hakim anggota majelis lainnya, JPU dan tersangka Dulman didampingi pengacaranya.
Sidang dugaan korupsi pemasaran Pasar Sudu dinyatakan ditunda hingga Sabtu, 24 Maret 2007. Sebelumnya, sekitar pukul 10.20 Wita, tersangka yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebanyak Rp 520 juta tersebut, tiba di PN dengan pengawalan ketat pihak kejaksaan dan kepolisian.
Setelah beberapa polisi bersenjatakan laras panjang turun dari mobil tahanan kejaksaan, terlihat Dulman juga ikut turun. Beberapa tersangka kasus kriminal lainnya yang masing masing terborgol juga nampak keluar dari mobil berwarna hijau tua tersebut.
Sembari menunggu, Dulman bersama tersangka kriminal lainnya dimasukkan dalam ruang tahanan yang tersedia di PN. Wartawan BKM sempat mewawancarai tersangka di balik jeruji besi. Menurut Dulman, tidak adil rasanya jika hanya dirinya yang dijadikan target tersangka oleh Jaksa.

Karena persoalan transfer dana yang dilakukannya ke rekening mantan Bupati Iqbal Mustafa (alm) atas sepengetahuan atasannya di BPKD. ”Saya tidak berani mentransfer dana ratusan juta rupiah tanpa sepengetahuan kepala BPKD,” ungkap mantan bendahara BPKD ini.
Ayah beberapa anak ini mengaku mentransfer dana Rp 520 juta, ke rekening mantan Bupati Iqbal Mustafa pada tanggal 2 Oktober 2003 silam. Menurutnya, bukti transpernya masih ada ditangannya dan tidak sedikit pun dana tersebut diambilnya.
Namun keterangan tersangka dibantah mantan Kepala BPKD, HM Amin Palmansyah SH MM. Dikatakan, transfer dana tersebut diluar sepengetahuan dirinya selaku atasan Dulman. ”Dulman selaku bendahara BPKD tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada saya,” tegas Amin Palmansyah yang dihubungi via ponselnya. Dijelaskan, sekiranya hal tersebut diketahuinya, Amin mengaku akan melarang dan akan menghalanginya karena memang tidak sesuai dengan aturan. (Rd32/mir)

ENREKANG, BKM – Arif Rahman, anggota satuan pengamanan (Satpam) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Enrekang, mengaku ditodong pistol oleh oknum anggota Polres Enrekang, berinisial Is. Menurut pengakuan korban, kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu (17/3) dinihari sekitar pukul 00.15 Wita. Ketika itu, korban sedang bertugas malam.

Akibat kejadian ini, aku Arif, dirinya sempat shock. Waktu itu, korban hendak keluar untuk mengamati situasi di sekitar kantor Diknas. Ternyata, di depan pintu kantor seorang oknum polisi berpangkat Bripda tersebut, sedang berduaan dengan teman wanitanya.
”Saya tidak tahu kalau ada orang di depan pintu. Jadi begitu saya membuka pintu, polisi tersebut langsung naik pitam karena merasa diintip. Saat itu pula, dia mengajak untuk berkelahi dan langsung menodongkan pistol ke arah saya,” beber Arif didampingi adiknya, Musmahendra kepada wartawan, kemarin.
Musmahendra sendiri mengaku akan melaporkan hal ini ke Polda Sulsel. ”Kasus ini akan saya laporkan ke Polda Sulsel dalam waktu dekat ini. Tapi sebelumnya saya juga harus melapor ke Polres Enrekang,” tegasnya.
Menurut anggota LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel ini, peristiwa yang dialami kakaknya tersebut, harus diproses secara hukum. Karena pelaku adalah anggota polisi yang notabene pengayom masyarakat, bukan penindas.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Enrekang, AKP Musa SH yang dikonfirmasi via telepon, kemarin, mengaku, belum mengatahui hal ini. Menurutnya, dia baru akan memberikan keterangan hari ini.
”Saya belum tahu masalah ini. Besok (hari ini, Red) saya akan memberikan keterangan. Karena saya juga masih harus berkoordinasi dengan atasan saya,” ujarnya. (Rd32/mir)

Kecamatan Masalle Terbentuk

Enrekang, Tribun — Kabupaten Enrekang sekarang memiliki 11 kecamatan dengan terbentuk dan diresmikannya kecamatan baru, Masalle, oleh Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung, Kamis (15/3), di Lapangan Sepakbola Desa Masalle.
Peresmian itu juga dihadiri Gubernur Sulsel M Amin Syam dan nyonya, tokoh pejuang Sulsel yang juga putra Massenrempulu, Andi Sose, Malik B Masry, dan ribuan masyarakat dari enam desa di kecamatan baru itu.

Peresmian terbentuknya Kecamatan Masalle ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh gubernur, bupati Enrekang, dan ketua DPRD Enrekang.
Selain peresmian, juga dilakukan pelantikan Camat Massalle, Imping, sekretaris camat, serta kepala seksi pemerintahan dan perekonomian.
Bupati mengatakan, sebagai kecamatan yang baru terbentuk, banyak hal yang perlu diperbaiki, khususnya dalam membentuk struktur pemerintahan kecamatan.
Peresmian Kecamatan Masalle dimeriahkan beberapa kegiatan seperti lomba lari 10 kilometer, gerak jalan, qasidah, dan MTQ yang semua hadiahnya ditanggung Andi Sose. (rip)

Sidang Batal Digelar

ENREKANG–Tersangka kasus pencabulan, yang dititipkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Enrekang di Rutan, kabur, Minggu malam, 11 Maret. Kasi Intel Kejari Enrekang, Andarias SH, kepada Fajar kemarin, menjelaskan,
kaburnnya tahanan yang bernama Alimuddin bin Puang Lanna (21) menyebabkan sidang yang
dijadwalkan berlangsung di PN Enrekang kemarin, terpaksa batal digelar.

Andarias mengaku sangat menyesalkan atas kaburnya tahanan itu, namun kata dia, pihaknya juga tidak dapat berbuat banyak, karena yang menyebabkan tahanan itu kabur
bukan pihak kejaksaan.

“Mau diapa lagi, kaburnya tahanan itu kan bukan karena kelalaian jaksa, tapi pihak rutan,” jelas Andarias.

Dia menambahkan, kasus pencabulan dengan korban yang berinisial, Jrn (15) tersebut,dilakukan Alimuddin di Kampung Cemba Kecamatan Enrekang, Desember, 2006 lalu.

Sementara itu, Kepala Rutan, Abd Rajab Leppe, yang di konfirmasi kemarin, tidak ada di tempat. “Maaf, Kepala rutan sedang ke Makassar, kami juga tidak berani memberikan keterangan,” ujar Mishairun, salah seorang petugas jaga Rutan Enrekang.
Sementara itu, Kanit Resum Polres Enrekang, Brigadir A Nasar, yang dikonfirmasi wartawan, mengaku sudah menerima laporan dari pihak rutan, terkait kaburnya Alimuddin.

“Memang ada laporan rutan yang masuk, terkait tahanan yang lari itu, dan kita juga sudah menurunkan personel untuk melacak keberadaannya,” kuncinya.(pl04)

Laman Berikutnya »