Terkait Pencoretan APBD

ENREKANG– Tiga fraksi di DPRD Enrekang sepakat mengajukan hak interplasi jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak mengakomodir kembali nomenklatur dalam APBD 2007 yang dicoret.Ketua Fraksi Peduli umat DPRD Enrekang, Mustamin Amri yang ditemui di ruang kerjanya kemrain, mengungkapkan, sampai saat ini sudah tiga fraksi yang menyatakan sepakat untuk menggunakan hak interplasi.

Tiga Fraksi yang dimaskud Mustamin, Fraksi Peduli Umat, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB). Ketiga fraksi ini sudah melakukan pembicaraan internal terkait penggunaan hak interplasi itu.

“Apa yang dilakuan TAPD merupakan pelanggaran hukum, karena TAPD sudah berani melakukan perubahan Perda (APBD 2007) secara sepihak. Makanya dalam kasus ini kami akan menggunakan hak interplasi yang memang belum pernah digunakan,” ujar Mustamin.

Sekretaris Fraksi PAN, Nursyamsi S.Ag membenarkan fraksi telah menjalin komunikasi dengan beberapa fraksi untuk penggunaan hak interplasi itu. Ketua DPD PAN Enrekang itu menjelaskan, bahwa berasarkan hasil pemeriksaannya, TAPD tidak
hanya melakukan pencoretan terhadap beberapa nomenklatur dalam APBD. Tetapi juga menambah beberapa nomenklatur baru.

Dia mencontohkan, rehabilitasi pasar dan terminal Cakke, sebelumnya program tersebut dicoret oleh dewan dengan alasan belum prioritas. Namun setelah penetapan, proyek itu muncul lagi.

“Saya berpikir tindakan TAPD sudah keterlaluan, sehingga kita harus mengambil langkah yang tegas, kalau memang apa yang dicoret TAPD tidak diakomodir kembali, maka kami akan mengambil proses hukum atau interplasi,” kuncinya. (pl04)