ENREKANG, BKM – Undang-undang perlindungan anak dan kaum perempuan yang telah diberlakukan sejak beberapa waktu lalu, tampaknya masih belum mampu menekan angka tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak. Kabupaten Enrekang yang selama ini terkenal dengan nuansa religiusnya, dari sekian banyak pelanggaran hukum yang terjadi, lebih didominasi kasus kesusilaan dan pengrusakan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Enrekang, Hj Andi Tenri Pakkua, kepada BKM di ruang kerjanya, Kamis (8/3), mengatakan, untuk kasus kesusilaan dan pengrusakan yang ditangani kejaksaan, setiap bulannya mencapai kisaran delapan hingga sembilan kasus. Bahkan, kasus pencabulan anak di bawah umur, juga mulai terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk memberi efek jera kepada para pelakunya, pihak kejaksaan memberikan hukuman minimal tiga tahun penjara, ujar Hj Andi Tenri Pakkua.

Untuk kasus pengrusakan, kebanyakan diakibatkan adanya pengelolaan tanah yang tidak jelas kepemilikannya. Tanah warisan yang kadang dikuasai satu orang saja, jadi tanamannya di rusak karena merasa miliknya juga, jelas Andi Tenri didampingi Jaksa Tuwo.

Iklan