ENREKANG, BKM – Ketua DPRD Enrekang, H Achmad Anggoro, Rabu (28/3) kemarin, membuka secara resmi Budget Oversinght Training (BOT) oleh LGSP USAID, di ruang pola kantor DPRD Enrekang. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (29/3) hari ini.

Kegiatan ini dihadiri para legislatif, tim eksekutif anggaran, dan Bawasda serta Bappeda. Achmad Anggoro pada kesempatan tersebut mengharapkan agar nantinya semua legislatif dan eksekutif dapat memetik manfaat untuk memperbaiki penetapan APBD sesuai dengan harapan publik.
Pelatihan ini, menurut Anggoro, dimaksudkan untuk memunculkan sinkronisasi dan persepsi yang sama antara legislatif dan eksekutif yang lebih baik, berkaitan dengan penyusunan perencanaan pembangunan Enrekang ke depan. Sehingga perlu meningkatkan pemahaman anggota legislatif.
Terutama dalam fungsi pengawasan anggaran, karena adanya peraturan yang berubah dari Kepmendagri No 29 Tahun 2002 menjadi Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dimana hal yang sangat penting dilakukan masalah penatausahaan perencanaan keuangan.
”Hal ini penting, karena selama ini sering timbul ‘dugaan-dugaan’ antara eksekutif dengan legislatif”,” kata Legislative Specialist Usaid, Herry Susanto kepada BKM.
Dikatakan pula, selain Enrekang, kegiatan serupa juga digelar di Palopo, Pinrang, Soppeng, Parepare, Takalar, Gowa, Pangkep, dan Jeneponto. Daerah-daerah ini dipandang telah menunjukkan transparansi anggaran. Hal ini dapat dilihat dengan keterlibatan semua stakeholder dalam pembahasan RAPBD. Selain itu, Enrekang juga membuka kran informasi dari pihak mana pun.

Sementara, Drs. Natsir Kadir MSi selaku Service Provider USAID yang ditemui di sela-sela acara, menyatakan, kegitan ini dalam rangka memperbaiki manajemen keuangan. Karena selama ini kurang dalam perencanaan. Sehingga tidak heran jika terjadi diskusi yang alot pada saat berlangsungnya materi. ”Bagaimana merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan APBD,” jelas Natsir Kadir.
Dikatakan pula, pada tahun 2007 ini masih ada kelemahan dan kesimpang siuran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD. Hal tersebut masih bisa dimaklumi. Persoalan seperti tersebut bukan hanya menjadi fenomena di Enrekang, namun menjadi fenomena di seluruh Indonesia.
”Hal itu masih bisa dimaklumi, karena sekarang ini kita masih dalam masa transisi aturan,” ungkap Natsir.
Sedangkan Heru Bambang Sudibyo, Distric Coordinator USAID Enrekang kepada BKM mengatakan, kegiatan serupa akan dilaksanakan untuk eksekutif pada bulan April mendatang. ”Kegiatan ini akan berlanjut,” jelasnya. (Rd32/mir)