April 2007


ENREKANG, Upeks—Walaupun terkesan lambat akhirnya Pemda Enrekang melalui kantor Kesos mengeluarkan pernyataan resmi kerugian akibat banjir 11 April lalu, senilai Rp3,05 miliar.

Laporan yang disampaikan tersebut adalah rekapitulasi dari sejumlah fasilitas umum, barang dagangan, puluhan ternak besar, tanaman padi (250 Ha) dan jagung (410 Ha), palawija (10 Ha), jalan longsor, termasuk jembatan.
“Tim penanggulangan bencana alam daerah sudah menerima data kerugian dampak banjir dari beberapa kecamatan yang desanya berbatasan langsung dengan bantaran sungai Saddang dan Mata Allo,” kata Umar T, kepada Upeks di ruangannya, Sabtu (28/4).
Terdapat Lima jembatan beton yakni Malua, Parombean, Tampo, Bt. Barana dan kota Baraka. Tiga jembatan kerangka baja yakni Penja, Tanete dan Papi. “Kerusakan yang dialami beberapa jembatan terutama longsoran pondasi tiang beton dan sayap beton sehingga mengancam ketahanan jembatan sekaligus mengurangi keamanan transportasi,” kata Umar.
Menghadapi curah hujan yang masih tinggi Pemkab Enrekang mengantisipasi dengan memberikan penanganan dini yang bersentuhan dengan perbaikan lingkungan dan kebutuhan dasar warga melalui penanganan unit teknis terkait, dan dilanjutkan penyebaran informasi dan imbauan untuk waspada dini jika cuaca memburuk. (Syamsul Haliq)

ENREKANG, Upeks—Geliat Koalisi Keummatan yang didukung sejumlah partai Islam nasionalis dinyatakan masih eksis dan tidak redup untuk tetap mengusung calon gubernur pada Pilgub 2007 mendatang.

Hal tersebut disampaikan ketua KPPSI Sulsel Ir Abd Azis Qahhar Muzakkar pada Upeks usai ceramah Maulid di gedung Taqwa Enrekang. “Forum keummatan tidak pernah bubar hanya terjadi perpedaan pendapat antara PBB, PPP dan PKS dimana PBB dan PPP mengusulkan calon gubernur namun PKS tidak mau dan mencari jalan lain,” katanya sembari menambahkan Koalisi Keummatan tidak pernah dibubarkan.
Hengkangnya PKS dari koalisi dan mengusung HM Amin Syam-Mansyur Ramli tak membuat nyali para ‘pendekar’ partai Islam nasionalis mengendur justru terus melakukan upaya nyata dengan merangkul partai kecil yang juga bernaung dalam Koalisi Kebangsaan.
Keyakinan dan kesepahaman di antara Keummatan dan Kebangsaan akan memberikan perbaikan dalam segala hal di Sulsel. “Koalisi kebangsaan saat ini mendukung keummatan karena memang ada thema besar yang akan digarap ke depan, pertama good and clean governance, membangun ekonomi kerakyatan dan terakhir mewujudkan masyarakat religius,” katanya.
Ketika ditanya apakah itu komitmen untuk tetap mendukung dirinya, Azis berdiplomasi bahwa sejauh ini belum ada komitmen apapun. “Mereka tahu siapa saya yang akan menegakkan pemerintahan bersih karena kesamaan pandangan itulah merka dukung saya menjadi calon gubernur mendatang,” katanya. (Syamsul Haliq)

Drs H. Masrur Makmur La Tanro, Franchise RM Wong Solo Indonesia Timur

makmur

USAHA rumah makan (RM), kian marak bermunculan di kota-kota besar. Bisnis ini memanfaatkan selera massif, khususnya kaum urban, yang kerap mencari tempat makan plus bisa bersantai. Di Makassar, tidak sulit mencari mencari rumah makan, namun jarang menemukan bisnis RM yang berbasis syariah, atau dikelola secara Islami. Franchise RM Wong Solo, Indonesia Timur, Drs H. Masrur Makmur Lataro, salah seorang yang menerapkan sistem tersebut selama tiga tahun terakhir ini.

Bagimana pengalamannya, cara mengelola RM dengan basis syariah, serta kiat sukses bisnis? Wartawan Fajar Hapsa Marala, beberapa waktu lalu mewawancarainya di RM Wong Solo. Berikut petikannya: (lebih…)

Musik bambu, alat musik tradisional Suku Massenrengpulu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, yang terancam punah, telah ditampilkan kembali pada Gelar Budaya Sulsel 2006. [Pembaruan/M Kiblat Said]

Musik Bambu

Surugana Bambapuang atau surga dari Gunung Bambapuang. Itulah lagu yang melukiskan keindahan gunung yang berada sekitar 3.400 meter dari permukaan laut (dpl) dan menjadi lagu khas Suku Massenrengpulu yang mendiami Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Lagu itu mengalun indah lewat konser musik bambu yang dimainkan kelompok tani serta siswa sekolah dasar dan menengah dari berbagai kecamatan di Kabupaten Enrekang, saat Gelar Budaya Sulawesi Selatan 2006 di Lapangan Abu Bakar Lambogo, di kaki Gunung Bambapuang, tahun lalu. Musik bambu Enrekang yang terancam punah itu, berhasil ditampilkan kembali dengan baik.

Masyarakat Suku Massenrengpulu (Maiwa, Duri dan Enrekang) menyebut musik bambu sebagai musik bas, semua peralatannya terbuat dari bahan bambu pelang atau petung, bentuknya menyerupai peralatan musik angklung dari Jawa Barat.

Angklung dan musik bas dimainkan secara berkelompok. Hanya saja bedanya, alat musik angklung mengandalkan bunyi suara bamboo, sedangkan musik bas adalah alat musik tiup. Alat tiup itu pun terus berkembang dan menjadi sarana hiburan rakyat di pedalaman Enrekang, dilengkapi alat tabuh yang dibuat dari kulit sapi dan dimainkan beramai-ramai pada saat upacara adat, menyambut musim panen atau pesta rakyat. “Kalau ada sunatan atau pengantin, alat ini masih sering dipakai sebagai hiburan, seperti saat perkawinan Andi Jaya Sose, seorang bangsawan Enrekang,” kata Manta. (63) pelatih musik bas dari Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja.

Menurut Manta, dalam legenda rakyat Massenrengpulu alat itu konon ditemukan oleh seorang pengembala kerbau. Awalnya ia membuat alat tiup dari batang merang padi yang dimainkan di atas kerbau sambil menunggui padi di kaki Gunung Bambapuang. Sang pengembala kemudian mengganti alat tiup dari batang merang itu dengan bambu dan terciptalah suling bamboo dengan suara yang lebih merdu dari suara yang ditimbulkan batang merang padi.

Pada zaman pendudukan Belanda, musik bas mengalami perkembangan, meskipun teknik pembuatannya sangat tradisional. Aturan solmisasinya semakin sempurna karena nadanya diselaraskan dengan menggunakan standar suara garpu tala. Selain suling, peralatan musik itu dilengkapi alat bas terbuat dari bambu berukuran sedang. Untuk bas A terdiri nada do, mi, sol, bas B nada fa, la. Sedangkan bas C terdiri dari nada re dan si.

(lebih…)

Konsultan dan Pengawas Teknis Dituding Biangnya

ENREKANG, Upeks–Hembusan suara tak sedap tak henti-hentinya menyorot pembangunan gedung DPRD Enrekang, padahal gedung bernilai sekitar Rp4,6 miliar tersebut baru saja rampung dibangun dan mulai ditempati berkantor para anggota dewan.

Gedung megah berlantai II yang di bangun CV Patikala Utama anggota Gapensi itu, awalnya sempat disanjung pejabat tertinggi daerah ini, maklum gedung DPRD yang dianggarkan Dua tahap APBD tersebut, tahap awalnya memberikan fitur bangunan depan yang halus dan sesuai bestek.
Tapi belakangan disinyalir pada tahap akhir justru profil bagian dalam gedung terdapat perbedaan fitur dengan bagian depan. ”Pekerjaan finishing bagian dalam ruangan tampak kasar, seperti langit langit, pintu triplek yang terkesan dibuat seperti bangunan asal selesai singkat,” tutur sumber pada Upeks.
Sejak tahap persiapan sampai penyelesaiannya proyek, seperti diakui kalangan dewan yang terus melakukan komunikasi dengan pihak kontraktor, toh gedung baru itu hasilnya jauh dari representatif.
“Selain teknis sampai target waktu agar terpenuhi jauh jauh hari gedung tersebut menjadi perhatian dewan selain difungsikan tepat waktu hasilnya juga sepadan dengan anggaran yang dikucurkan tapi koq malah kumuh,” ungkit Sumardi SE dari PBB kepada wartawan Senin (16/4) lalu.
Sementara itu Direktur Pelaksana Proyek, Drs Mustamin Amir mengatakan, terkait finishing gedung yang dikritik dewan memang menggunakan tenaga yang berbeda, namun demikian gedung DPRD sudah siap mendukung kegiatan dewan,” tangkisnya. (Syamsul Haliq)

Makassar, Tribun — Ikatan Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Enrekang meloloskan tiga pesilat untuk tim Pra-PON Sulsel, yakni Subaedah (kelas 65-70 kg putri), Lasinrang (kelas 70-75 putra), dan Herlina (kelas tunggal putri).

pencak silat

Seleksi untuk penentuan masuk tim Pra-PON dilakukan di Gedung Olahraga (GOR) Andi Mattalatta, Sabtu (14/4) lalu. Sebanyak 27 pesilat terjaring untuk masuk di kategori tanding serta tunggal, ganda, dan regu (TGR).

Kesuksesan IPSI Enrekang meloloskan tiga pesilatnya masuk tim Pra-PON tidak lepas dari campur tangan Ketua Umum IPSI Enrekang, M Hasbi Thala, dan dukungan dari Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung.
Hasbi yang juga salah satu pendekar kepala perguruan Tapak Suci Muhamaddiyah Putra se-Indonesia itu rutin melakukan pembinaan di daerahnya.
Salah satu buktinya adalah menempatkan Subaedah masuk Pelatnas SEA Games XXIV Thailand. Baru-baru ini, Subaedah mempersembahkan emas untuk Indonesia di Singapura Terbuka.
“Saya berharap pesilat Enrekang dan lainnya bisa lolos sampai ke PON dan mempersembahkan yang terbaik bagi tim Sulsel nanti. Kemampuan mereka sudah teruji, khususnya Subaedah,” kata Hasbi, yang membela Indonesia pada Kejuaraan Dunia Silat II di Singapura tahun 1998, Senin (16/4).
Hasbi yang berprofesi pengusaha adalah putra dari Muhammad Thala, salah satu pendiri kabupaten dan pencipta lambang daerah Enrekang, Massenrempulu.
Pra-PON pencak silat untuk wilayah empat akan digelar di Makassar, 4-10 Juni. Daerah yang masuk wilayah empat ini adalah Sulsel, Sulut, Sulteng, Sulbar, Sultra, Gorontalo, Papua, Irjabar, Maluku, dan Maluku Utara. (nda/asw)

ENREKANG, Upeks–Berlakunya PP 58/2005 menggantikan PP 105/2000, serta Permendagri 13/2006 tentang pengelolaan dan pertangunggungjawaban keuangan daerah di lingkup Pemkab Enrekang mulai disosialisasikan (12/4). Namun sejumlah pihak mengeluhkan lambatnya materi Permendagri tiba di tangan Pemkab Enrekang.

Tim Konsultan keuangan daerah Prov. Sulsel yang mengawal pertemuan mendapat tanggapan beragam dari peserta, meskipun memberikan pemahaman jika sosialisasi ini cukup berhasil.
“Dengan memahami substansi PP 58/2005 diharapkan kita memahami dan memiliki persepsi yang sama sehingga terhindar dari adanya multi interpretasi yang bisa menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan dan menghindari kesulitan unit kerja untuk membaca aturan di bidang pengelolaan keuangan daerah, yang memang diatur dalam berbagai undang-undang,” jelas H La Tinro La Tunrung, Bupati Enrekang saat membuka pertemuan.
Ditetapkannya Permendagri 13/2006 setahun silam berbagai pokok kebijakan yang terkandung di dalamnya masih mendapat perhatian kalangan Pemkab, antara lain kejelasan kewenangan untuk terlaksananya chek and balances sehubungan dengan penyerahan kewenangan urusan tertentu yang dinilai agak lambat.
”Setelah sosialisasi PP 58/2005 akan efektif diberlakukan saat ini sebenarnya agak terlambat, sebab di daerah sudah ada beberapa unit kerja untuk urusan tertentu ditiadakan sehingga masalah pengalokasian anggaran rekening bantuan misalnya yang berada di unit kerja yang sudah dihapus bisa menimbulkan masalah. Maka sebelum PP 58/2005 diberlakukan perlu pertimbangan restrukturisasi organisasi unit kerja yang sesuai dengan ketentuan,” ungkit Drs Budiaman Dj Msi, Asisten III Pemkab Enrekang.
”Pemkab masih menunggu diterbitkannya PP sebagai pengganti PP 25/2000 tentang pembagian kewenangan pemerintah dan propinsi sebagai daerah otonom dan PP 8/2003 tentang organisasi perangkat daerah. Menyikapinya Pemda perlu menyiapkan Perda beberapa regulasi keuangan daerah sambil meningkatkan sistem aplikasi, data base perencanaan dan keuangan daerah,” ujar bupati.
(Syamsul Haliq)

Laman Berikutnya »