ENREKANG, Upeks–Kinerja pihak penyidik dalam kasus dugaan penganiyaan yang dilakukan anggota DPRD Enrekang, Rubing dinilai lamban, setelah sebelumnya tersangkut masalah izin penyidikan dari Gubernur Sulsel, kini malah berkasnya tak rampung rampung untuk diajukan ke meja hijau.

“Izin Gubernur dalam penyidikan anggota dewan (Rb) sudah ada dan sudah diserahkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti, namun sejauh ini berkas P21 kejaksaan yang dipercayakan pada Tuwo SH belum masuk di meja saya,” ujar Kajari Enrekang Hj Andi Tenri Pakkua SH saat dikonfirmasi Upeks di kantornya.
Hal itu membuat munculnya anggapan jika kasus itu tak diproses secara serius oleh pihak yang berwajib, sebab warga mengetahui jika kedua belah pihak tersangka Rubing selaku Ketua DPC PPP Enrekang dan korban Kabag Sosbud Setda Enrekang sejak proses penyelidikan sudah pernah mengajukan pencabutan perkara.
”Kasus antara Kabag Sosbud (LT) dengan anggota dewan (RB) harus lanjut ke pengadilan negeri meskipun tanpa pengaduan korban karena perkara ini bukan delik aduan,” tegas Humas PN Enrekang Iwan HW SH, Sabtu (30/3) lalu. Sebagai perkara tindak pidana bukan delik aduan maka pencabutan perkara yang dilakukan tidak bisa menghapus kesalahan terdakwa/tersangka tanpa proses pengadilan, jika penyidik kepolisian mengenakan pasal penganiayaan 351 (1) ancaman kurungannya pun lumayan lama yaitu 2,8 tahun.
”Supaya ada pembelajaran terhadap pribadi dan jabatan kedua belah pihak, serta menjawab tuntutan masyarakat kasus ini tetap jalan seperti kejadian demo beberapa bulan silam,” ungkit Morton AS, warga Enrekang.
”Keduanya bermaksud mencabut perkara yang bukan delik aduan, pihak kejaksan Enrekang lebih bersikap perkara ini berlanjut ke pengadilan diproses sesuai ketentuan hukum dan itu juga penegasan perintah Kajati Sulsel,” tegas Kajari Enrekang. (Syamsul Haliq)

Iklan