ENREKANG, BKM – Budged Oversinght Training (BOT) oleh LGSP USAID, yang dilangsungkan di ruang pola kantor DPRD Enrekang, Kamis (29/3) berakhir secara resmi. Dari BOT tersebut telah memunculkan fenomena-fenomena dari prinsip proses penyusunan anggaran yang dikritisi pihak legislatif.

Dimana dalam proses politik ini menimbulkan kesan kalau perencanaan pembangunan dari pihak eksekutif kurang didukung pendataan yang memadai. Bahkan, ada beberapa kelemahan yang timbul dari masing-masing pihak baik eksekutif, maupun legislatif.
Utamanya dalam hal penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penetapan plafon anggaran yang sering beda pendapat dalam menyikapi hal tersebut. Bahkan dalam pemaparan Natsir Kadir, Service Provider USAID, mendapat sanggahan dari peserta baik legislatif, tim eksekutif anggaran, Bawasada serta Bappeda.
Rubing, anggota DPRD Enrekang salah seorang peserta mengatakan, kebijakan saat ini kadang tidak singkron dengan kondisi di lapangan. Misalnya, masalah anggaran untuk bantuan sosial yang tidak difokuskan pengelolaannya. ”Bantuan di kantor kesejahteraan sosial beda dengan dibagian sosial budaya yang ada di Sekretariat Daerah,” jelasnya.
Begitu pula dengan Sumardhy yang juga anggota legislatif Enrekang, justru kebingungan dalam melihat aturan baru tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. (Rd32/mir)

Iklan