ENREKANG, BKM – Wakil Bupati (Wabup) Enrekang, H Muh Lody Sindangan, bertempat di ruang pola kantor bupati, Kamis (29/3), membuka sosialisasi Raperda peningkatan dan pemanfaatan kelembagaan serta fasilitasi Ranperda bangunan gedung.

Sosialisasi ini dilaksanakan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel bekerja sama dengan Pemkab Enrekang. Syahriar Tato, Wakil Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel, kepada BKM, mengatakan, kurang tertibnya bangunan selama ini di kota maupun daerah membuat dampak negatif.
Misalnya, adanya pemukiman kumuh, sistem drainase kurang baik. Begitu pula dengan air minum kurang sehat dalam sebuah gedung. Olehnya itu, kata Syahriar, melalui Depertemen Pekerjaan Umum telah merancang UU RI No 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang penjabarannya di PP RI No 36 Tahun 2005.
”Sekarang ini lagi disosialisasikan melalui satuan kerja yang ada di setiap daerah agar membuat standar Ranperda sesuai kondisi sosial, budaya, ekonomi dan geografi. Selain Enrekang, sosialisasi ini juga dilakukan di Selayar, Toraja, dan Bone,” katanya.
Ditambahkan, penilaian pemilihan wilayah dilakukan secara acak. Kabupaten Selayar dikenal sebagai daerah pulau, Enrekang dengan dataran tinggi dan Bone sebagai kota lama.
Sementara M Syafruddin Hamrun, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan menjelaskan, dengan adanya perda bangunan gedung maka diharapkan terwujudnya bangunan yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan, serasi, dan selaras dengan lingkungan. Selain itu, juga diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. (Rd32/mir)