Data Pemilih Sementara Sulsel Masih Bermasalah

Makassar, Tribun — Data pemilih hasil revisi Biro Bina Dekonsentrasi (dekon) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ternyata masih bermasalah. Sebuah desa di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tercatat hanya memiliki calon pemilih sebanyak 65 orang. Angka itu dinilai sangat tidak masuk akal karena sebelumnya, jumlah pemilih di Desa Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sebanyak 2.700 orang. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel untuk sementara menunda pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) calon pemilih.

Anggota KPU Sulsel Ridwan Jhonny Silamma kepada Tribun di ruang kerjanya, Rabu (27/6), mengungkapkan, setelah melakukan pemantauan di Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang, ia menemukan sejumlah masalah pelik khususnya mengenai data pemilih.

“Masa di Enrekang Ketua KPU-nya Tamsil Koto tidak tercatat sebagai calon pemilih. Ini kan aneh namanya, padahal semua orang yang memenuhi syarat wajib pilih berhak untuk didata,” kata mantan wartawan ini. KPU baru akan melakukan coklit calon pemilih setelah seluruh data dari daerah diterima dari Biro Dekon Sulsel dan seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) terbentuk di daerah. Rencananya, anggota PPK dan PPS akan dilantik oleh KPU pada minggu pertama bulan Juli mendatang. Pelantikan anggota PPK dan PPS akan dirangkaikan dengan pelaksanaan bimbingan teknis bagi para anggota PPK dan PPS ini.

Tiap TPS Maksimal 600 Pemilih
JUMLAH tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Sulawesi Selatan (Sulsel) dipastikan lebih sedikit ketimbang pemilihan presiden 2004 lalu. Setiap TPS akan ditempati sekitar 600 pemilih.
Pada pilpres lalu, jumlah TPS yang digunakan sebanyak 22 ribu yang tersebar di seluruh wilayah Sulsel dan Sulbar. Sedangkan pada pilkada yang akan digelar 5 November nanti, jumlah TPS yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel sebanyak 12.990-an TPS. Khusus Kabupaten Pangkep, KPU setempat meminta tambahan tujuh TPS lagi yang akan ditempatkan di beberapa pulau terjauh di wilayah pangkep. Penduduk di wilayah yang umumnya berbatasan dengan provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur ini diberi kebijakan satu pulau satu TPS. (rex)