Agustus 2007


ENREKANG– Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) empat tersangka dalam kasus perambah hutan di Kecamatan Masalle Desa Masalle, dilimpahkan polisi ke Kejari Enrekang,
Rabu 29 Agustus.

Empat tersangka itu masing-masing Cuda, Taming, Papa Restu serta Jappu. Berkas sekaligus tersangka disertakan ke Kejari Enrekang bersama barang bukti, berupa
potongan kayu hasil tebangan dan alat penebang lainnya.

“Berkas keempat tersangka ini sudah dinyatakan lengkap, mengenai proses selanjutnya itu ada pada jaksa,” kata Kasat Reskrim Polres Enrekang, AKP M Natsir
di ruang kerjanya, Rabu, 29 Agustus.

Menurut Natsir, tersangka melanggar pasal 78 ayat 3 Undang-undang No 41 Tahun 1999, tentang perlindungan hutan, dengan ancaman pidana tidak kurang dari lima tahun. Natsir mengakui bahwa kasus yang menonjol di Enrekang saat ini adalah perambahan hutan, sehingga pihak kepolisian juga dituntut untuk serius menangani
hal ini.

“Ini instruksi presiden, yang melakukan perambahan hutan tidak boleh ditoleransi, sehingga ketika ada yang tertangkap, maka kita akan langsung melakukan penahanan,” paparnya lagi. (k4)

Iklan

ENREKANG– Bupati Enrekang H La Tinro La Tunrung menyarankan kepada para pedagang yang bakal menempati kios maupun lods baru di Pasar sentral Enrekang untuk menjadi nasabah asuransi.

Ajakan itu disampaikan La Tinro saat melakukan tatap muka dengan puluhan pedagang Pasar Sentral di kantor Kecamatan Enrekang, baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa
bahwa asuransi barang dagangan untuk menghindari kerugian materi jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

“Kalau terjadi kebakaran yang rugi bukan pedagang tapi pihak asuransi,” tandas La Tinro yang didampingi Kadis PPD, Irfan Barung. Pada kesempatan itu, bupati berpesan kepada kadis Perindustrian dan Perekonomian Daerah (PPD) Irfan Barung untuk tidak memberikan kios itu pada keluarga pejabat.

“Jangan sampai yang menempati kios-kios didominasi oleh keluarga pejabat. Keluarga saya tidak boleh dapat kios. apalagi keluarga kadis maupun camat,” tegasnya. (k4)

ENREKANG(Fajar)– Anggota Komisi II DPRD Enrekang, Rubing SH, dituntut Jaksa Penuntut Kejari Enrekang, Andarias SH, satu bulan penjara plus tiga bulan hukuman percobaan.Saat membacakan tuntutannya di PN Enrekang Rabu, 29 Agustus, jaksa menilai legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, terbukti melakukan
tindak kekerasan dan membuat tersinggung Kabag Sosbud Pemkab Enrekang, H Lateng.

Akibat perbuatan terdakwa lanjut jaksa, korban H Lateng tidak sempat berkantor selama tiga hari, karena merasa kesakitan dan malu. Dan itu dibuktikan dengan surat
keterangan hasil visum dokter dari Puskesmas Enrekang.

“Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan, terdakwa Rubing juga terbukti menarik secara paksa tangan korban di depan umum, yang membuat H Lateng merasa tidak enak,” ujar Jaksa saat membacakan tuntutannya di depan majelis hakim, yang dibacakan oleh Tuwo SH.

Yang meringankan kata Jaksa karena terdakwa Rubing merupakan anggota DPRD yang masih dibutuhkan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, serta belum pernah dihukum. “Yang memberatkan karena terdakwa melakukan perbuatan ini didepan umum, serta membuat korban tidak bisa berkantor selama tiga hari,” tandasnya.

Usai mendengarkan tuntutannya, terdakwa Rubing langsung meminta kepada majelis hakim yang diketuai oleh Iwan SH agar dapat mengurangi hukumannya, karena menurut dia, dari beberapa saksi yang dihadirkan jaksa, tak satu pun yang mengaku melihat aksi pemukualn itu. Sidang dilanjutkan 10 September mendatang, dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim. (k4)

ENREKANG(Fajar)– Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Enrekang, Dr Hj Iriani mensiyanlir data warga miskin (gakin) yang selama ini jadi acuan pemberian pelayanan askeskin di Massenrempulu, dimark up.Menurut Iriani, banyak pengguna askeskin yang pada saat datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk berobat, justru berpenampilan mewah. “Ini kejadian yang saya lihat langsung, masa ada peserta askeskin yang di leher dan tangannya bergantung emas puluhan gram.

Bergaya dengan HP lagi,” paparnya dalam forum sosialisasi advokasi dan monitoring askeskin yang berlangsung di gedung PKK Enrekang, Senin, 27 Agustus.

Mantan direktur RSU Massenrempulu ini mengaku heran karena data gakin tersebut baru membengkak pada saat ada program askeskin. “Bayangkan kuota yang dipatok oleh pemerintah pusat dan dijamin PT askes hanya 52 ribu gakin. Namun tahun ini membengkak menjadi 67 ribu lebih,” ungkap Iriani.

Ia juga curiga banyak warga Enrekang yang benar-benar miskin tapi tidak terdata, dan yang terdata sebagai penerima askeskin justru orang-orang yang tidak berhak alias keluarga mampu.

Dalam kesempatan itu, pakar kesehatan dari Unhas Prof Dr Alimin Maidin, MPA mengatakan bahwa keluarga yang tergolong kurang beruntung dari segi ekonomi yang dikenal dengan istilah gakin (warga miskin) juga berhak atas pelayanan kesehatan, dan jika hak ini diabaikan oleh pemerintah maka berarti pejabat daerah telah menginjak-injak konstitusi negara.

“UUD 1945 dalam beberapa pasalnya telah mengatur dan memberikan jaminan hak kepada orang-orang miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana orang lain yang lebih beruntung,” paparnya.

Semestinya, lanjutnya, para penentu kebijakan, Bupati, camat, bahkan para kades berkomitmen pada diri sendiri untuk membebaskan warganya dari kemiskinan, sebelum masa jabatamnya berakhir. (k4)

ENREKANG(Fajar)– Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Enrekang, Masyur Manggau mengatakan bahwa, 95 Kepala desa di Enrekang saat ini resah lantaran anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) belum dicairkan.Akibatnya kata Mansyur, para kepala desa tidak dapat berbuat banyak untuk pelaksanakan tugasnya dalam hal pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Harusnya kata dia, ADD sudah dicairkan pada Maret atau April, namun sampai saat ini belum juga cair.

“Kami selaku kepala desa sangat menyayangkan lambannya pencairan ADD ini. Padahal di kabupaten tetangga lainnya ADD sudah lama dicairkan,” terang Mansyur yang juga Kepala Desa Buntu Barana, kepada wartawan, Selasa 28 Agustus.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Enrekang, Muslimin yang ditemui mengatakan bahwa pihaknya telah bersurat kepada seluruh kepala desa agar segera mengajukan surat permohonan untuk pencairan dana tersebut.

“Kita sudah surati para kepala desa agar memasukkan surat permohonan, dipastikan tidak ada lagi masalah,” jelas Muslimin. (k4)

ENREKANG(Fajar)–Setelah lama ditunggu oleh para pengusaha kecil dan koperasi, akhirnya Pemkab Enrekang melalui Dinas Perindustrian dan Perekonomian Daerah (PPD), menyalurkan dana pinjaman penguatan modal bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun anggaran 2007, Selasa 28 Agustus kemarin.Dana KUKM yang disalurkan tersebut mencapai Rp1.945.000.000 yang bersumber dari APBD kabupaten Enrekang. Jumlah ini dipinjamkan kepada 404 pengusaha yang ada di Massenrempulu.

Pinjaman modal tersebut, nantinya akan dibayar dengan cara diangsur setiap bulan selama satu tahun dengan total bunga 3 persen.(k4)

ENREKANG– Kepolisian dan TNI, diminta untuk meningkatkan pengamanan menyusul maraknya aksi pembobolan rumah warga di Kabupaten Enrekang akhir-akhir ini. Hal ini disampaikan Bupati Enrekang H La Tinro La Tunrung, di Enrekang, Senin, 27 Agustus. Menurutnya, sejak beberapa tahun terakhir, Enrekang sudah dikenal hingga tingkat nasional sebagai daerah teraman. Namun akhir-akhir ini aksi pencurian tersebut mulai meresahkan warga.

“Makanya saya minta kepada pihak kepolisian termasuk Kodim 1419 Enrekang, untuk lebih meningkatkan pengamanannya, karena kasus ini meresahkan warga,” imbau Bupati.

Dia menambahkan, tahun ini sejumlah proyek besar di Enrekang memang rata-rata mempekerjakan orang luar daerah, sehingga pihak rekanan (kontraktor) diminta untuk mengawasi para pekerjanya.

“Tapi bisa saja ada orang dari Enrekang sendiri yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk menyalahkan orang lain,” tegasnya. (k4)

Laman Berikutnya »