Terkait Perampingan Dinas

ENREKANG(Fajar)– Pejabat daerah khususnya kepala dinas atau unit kerja yang masuk dalam daftar peleburan dinas, diminta untuk tidak resah, karena takut kehilangan jabatan.Bupati Enrekang H La Tinro La Tunrung yang dikonfirmasi via telepon, Jumat 31 Agustus mengatakan bahwa, perampingan konsekuensi dari pemberlakuan PP No 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, akan dilakukan berdasarkan skala kebutuhan daerah.

Sehingga meski ada unit kerja yang akan dihapus dan digabung dengan unit kerja lainnya, namun ada juga unit kerja yang akan dibagi menjadi dua.

Seperti Dinas Pertanian, yang kemungkinan akan dibagi dua, menjadi Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kemungkinan akan diubah menjadi dinas yang bergabung dengan bagian aset. Bagian aset selama ini melekat pada Sekretariat daerah.

“Mengenai kapan peleburan itu dilakukan, kita masih sementara melakukan pengkajian yang melibatkan seluruh SDM yang ada di Enrekang. Yang jelas kita upayakan tahun ini juga PP 41 sudah kita berlakukan,” tandas La Tinro.

La Tinro menuturkan, dalam penyusunan peleburan unit kerja ini, pihaknya tidak melibatkan konsultan, karena yang akan menjalankan aturan ini adalah pemerintah, bukan staf ahli atau konsultan.

“Dalam menyusun organisasi perangkat daerah kita tidak menggunakan jasa konsultan atau staf ahli, karena SDM yang ada di Enrekang cukup mampu,” kuncinya. (k4)