ENREKANG — Anggota DPRD Kabupaten Enrekang yang tergabung dalam panitia khusus (Pansus), pembahasan 18 Ranperda pemekaran desa dan Kecamatan, akan melakukan kunjungan ke pemerintah Provinsi Sulsel, Kamis 20 September.Para legislator yang terbagi dalam tiga Pansus itu, dijadwalkan akan menemui Biro Dekonsentrasi, untuk melakukan konsultasi terkait dengan rencana pemekaran 17 desa dan satu kecamatan di Enrekang, sesuai dengan ranperda yang sedang dibahas saat ini.

Rencana perjalanan 15 legislator minus Ketua DPRD itu, dibenarkan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Enrekang, HM Nursaid.

Menurutnya, selain melakukan konsultasi dengan Biro Dekon, tim Pansus juga dijadwalkan akan melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Sulsel.

“Rencananya besok sore (hari ini) seluruh tim Pansus akan berangkat ke Makassar, untuk konsultasi dengan Pemprov terkait Ranperda pemekaran yang sedang dibahas saat ini,” ujar HM Nursaid, kepada Fajar, Rabu 19 September.

Sementara itu, Sekretaris Pansus I, Idris Shadik mengatakan bahwa, kunjungan ini dilakukan untuk mempertanyakan poin-poin yang dinilai multitafsir dalam Ranperda yang sementara dibahas saat ini.

Memang kata legislator Partai Golkar itu, kewenangan masalah pemekaran desa ada pada Kabupaten, namun ada hal-hal dalam perda itu yang harus dipertanyakan kepada pemerintah Provinsi, khususnya Biro dekon dan Biro Hukum.

“Kalau memang dalam ranperda itu kita anggap tidak ada yang multi tafsir, maka tidak perlu ke Makassar, makanya saya belum bisa pastuikan apakah Pansus I jadi berangkat atau tidak, karena kita sementara rapat,” kuncinya. (k4)