ENREKANG — Biaya perjalanan dinas para pejabat lingkup Pemkab Enrekang kini mulai ditertibkan. Itu setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Enrekang Nomor 10 Tahun 2007, tentang perjalanan dinas pejabat dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Pemkab Enrekang.Dalam SK tersebut, biaya perjalanan dinas para pejabat ditentukan berdasarklan pangkat dan golongan serta berdasarkan jarak perjalanan dinas itu. Seperti, uang harian atau uang saku pejabat serta uang transportasi.

Uang transportasi perjalanan dinas ke luar daerah misalnya, untuk Bupati dan
Ketua DPRD, akan diberikan uang transportasi sebesar Rp 4 juta, Waklil Bupati
dan Wakil ketua DPRD, uang transportasinya sebesar Rp 3,5 juta, sementara untuk anggota DPRD dan pejabat eselon II, hanya Rp 3 juta. Itu di luar uang saku yang jumlahnya juga bervariasi, yakni antara Rp 300-450 ribu per hari.

“Tapi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka harus dikembalikan sisanya. Karena biaya perjalanan dinas itu harus dipertanggungjawabkan berdasarkan nota, jadi kalau tidak ada buktinya, silakan kembalikan,” ujar Kepala bagian Umum Pemkab Enrekang, Drs Alsam Taqwa, kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Hal ini kata Alzam berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana uang perjalanan dinas itu ditetapkan perpaket, sehingga jkika ada sisa dari biaya perjalanan itu, tidak perlu dikembalikan. “Tahun lalu, kalau kita mampu menghemat, maka akan ada sisa yang bisa masuk kantong, sekarang tidak bisa lagi, karena harus dikembalikan,” ungkapnya. (k4)