Oktober 2007


Pemda Perketat Izin Penebangan Kayu

ENREKANG — Bupati Enrekang H. La Tinro La Tunrung menegaskan bahwa kondisi hutan Kabupaten Enrekang saat ini, sudah sangat hancur, dan memperihatinkan.Hal ini disampaikan La Tinro dalam pertemuan antara kelompok tani dan para koordinator penyuluh pertanian se Kabupaten Enrekang yang berlangsung di ruang rapat kantor Kehutanan dan Perkebunan Enrekang, Selasa 30 Oktober.

La Tinro mengatakan bahwa saat ini Enrekang mengalami kerusakan hutan sudah cukup parah, sehingga diperlukan kerja keras dari semua steakholder untuk melestarikannya kembali.

Dia juga mengungkapkan bahwa bencana alam yang sering terjadi di Bumi Massenrempulu selama ini, disebabkan karena kerusakan hutan, dan itu lanjutnya, diakibatkan oleh ulah tangan masyarakat sendiri.

“Jadi ulah kita sendiri yang mengakibatkan bencana bencana,” ungkapnya. Untuk itu, pemerintah daerah kata dia, juga telah memperketat aturan penebangan kayu di Enrekang, sehingga jika ada masyarakat yang ingin menebang pohon, harus seizin pemerintah.

La Tinro juga mengakui jika Dinas Kehutanan Enrekang selama ini, kurang aktif dalam melakukan sosialisasi tentang izin penebangan kayu tersebut, sehingga terkadang masyarakat menilai pemerintah telah melarang sama sekali masyarakatnya untuk menebang kayu.

“Saya tidak pernah melarang masyarakat menebang kayu, tapi harus ada izinnya, izin itu boleh dikeluarkan oleh camat,” kata La Tinro.(k4)

ENREKANG — Para pedagang yang menjual di pasar sentral Sudu Kecamatan Alla, mendesak kepada pemerintah setempat agar kios pasar yang telah rampung pembangunannya, segera dibagikan kepada pedagang.Alasannya, kondisi pasar saat ini makin semrawut lantaran para pedagang saar ini, hanya memanfaatkan emper-emper kios sebagai tempat berjualan.

Dalam menjajakan barang dagangannya, ratusan pedagang di pasar tersebut terpencar ke sudut-sudut kios. Kondisi ini juga makin mempersempit ruang gerak pedagang dan pembeli, lantaran sempitnya lokasi pasar.

Samur, salah seorang edagang elektronik, yang ditemui wartawan di tempat jualannya di Pasae Sudu kemarin mengemukakan bahwa agar kondisi pasar tidak semrawut lagi, maka tidak ada jalan lain kecuali bangunan yang telah rampung pekerjaannya, segera dibagikan ke pedagang, berdasarkan daftar yang sudah ada.

“Selain itu, kalau kita melihat suasana dan situasi pasar sekarang, itu sangat tidak menguntungkan bagi kami, karena selain lokasi jualan yang susah dijangkau pembeli, juga tempatnya sangat sempit.

Makanya kami minta supaya pemerintah segera melakukan pembagian kios, sesuai dengan daftar penerima yang ada,” kata Samur.

Hal serupa dikeluhkan Ambe Baena, salah satu pemilik penggilingan kopi di pasar Sudu. Menurut dia, kesemrawutan pasar disebabkan karena terpencarnya para pedagang dalam menjajakan barang dagangannya, sehingga hal ini harus segera diatasi dengan memanfaatkan kios yang telah dibangun.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perekonomian Daerah (PPD) Enrekang, Drs Irfan Barung mengatakan bahwa belum dibagikannya kios di pasar Sudu tersebut, kepada para pedagang, disebabkan karena pemerintah masih sedang melanjutkan pembangunan kios tambahan.

“Nanti setelah rampung secara keseluruhan pembangunannya, baru kita bagikan, rehabilitasi pasar Sudu memang dianggarkan dalam dua tahun anggarean, yakni 2006 dan 2007,” ujarnya singkat. (k4)

ENREKANG(Fajar) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang Melalui Dinas Pertanian Rakyat, melakukan vaksinasi massal terhadap hewan ternak warga di Kampung Santunan Desa Salo Dua Kecamatan Maiwa.Vaksinasi tersebut dilakukan sejak Sabtu 27 Oktober hingga kemarin. Hewan ternak yang mendapat vaksinasi tersebut, yakni berupa sapi milik para kelompok tani di kecamatan paling selatan Bumi Massenrempulu itu.

Kecamatan tersebut mendapat perhatian yang serius dari pemerintah setempat, karena daerah itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidrap.

Kepala Bidang Peternakan, Dinas Pertanian Enrekang, drh Junwar mengatakan bahwa, vaksinasi sapi tersebut dilakukan untuk mencegah penyakit ternak berupa antraks dan penyakit ngorok pada sapi.

“Ini juga dilakukan agar daging sapi dari Enrekang, aman dikonsumsi masyarakat,” terang Junwar kepada wartawan, kemarin. Dalam vaksinasi tersebut kata dia, pihaknya menargetkan sedikitnya 500 ekor sapi yang akan diberikan vaksin anti penyakit antraks dan sapi ngorok.

Sapi tersebut merupakan milik kelompok peternak di Kecamatan Maiwa. Rinciannya, kelompok peternak waspa dengan jumlah 250 ekor sapi, Rappo Uwe 135 ekor, Resmini 102 ekor dan Sinar Harapan 47 ekor.

Vaksinasi secara simbolis dilakukan oleh Bupati Enrekang H La Tinro La Tunrung, dan didampingi oleh Kadis Pertanian, A Rusdianto.

Pada kesempatan itu pula, La Tinro La Tunrung juga menyerahkan bantuan berupa bibit jagung dan padi pada 79 kelompok tani. Bibit padi 25,5 ton dan bibit jagung 23.5 ton untuk luas lahan 150 hektar. (k4)

ENREKANG(Fajar)–Kepala Inspektorat Kabupaten Enrekang HM Amin Palmansyah memberikan peringatan keras kepada para Pegawai negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Enrekang, agar tidak mencoba-coba terlibat dalam urusan politik praktis.Hal tersebut diungkapkan Amin Palmansyah kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin 29 Oktober kemarin. Menurutnya Inspektorat akan aktif memantau selama masa kampanye calon gubernur dilaksanakan di Enrekang, dan jika ada PNS yang terlibat katanzya, maka akan diberikan snaksi.

Inspektorat kata dia, juga siap menerima aduan dari masyarakat jika ada PNS yang terlibat dalam kampanye calon gubernur. Langkah inspektorat ini kata dia, juga telah mendapat restu dari Bupati Enrekang dan badan pembina kepegawaian setempat.

“Kalau ada laporan dari masyarakat, pasti kiota tindaki dengan memeriksa PNS yang bersangkutran, dan sudah pasti ada sanski sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terang Amin palmansyah.

Pernyataan Mantan asisten III Pemkab ini, terkait dengan banyaknya sorotan dari masyarakat yang menilai banyak pejabat Pemkab yang dinilai tidak netral lagi dalam menghadapi pilgub 2007 ini.

Pelarangan PNS yang terlibat dalam politik kata dia, diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang kedisiplinan PNS. Selain itu lanjutnya, juga diatur dalam Surat Edaran Menpan.(k4)

ENREKANG — Calon pengganti Mustamin Amri sebagai legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Enrekang, diminta untuk segera melapor ke DPRD, Hal ini diungkapkan Sekwan DPRD Enrekang HM Nur said, kepada fajar, kemarin.Menurut Nur Said, Muh Iqbal Attamimi yang ditetapkan sebagai pengganti Mustamin Amri, harus segera melapor ke DPRD sebelum ditentukan jadwal pelantikannya.

“Memang tidak ada dalam aturan calon pengganti harus menghadap, tapi alangkah baiknya kalau pak Iqbal melapor dulu sebelum kita adakan pelantikan,” ungkapnya.(k4)

ENREKANG(Fajar) — Dalam tiga hari terakhir, ruang bagian catatan sipil (capil) Pemkab Enrekang, disesaki para pencari kerja yang ingin mengurus kartu pencari kerja (pencaker). Pemandangan ini mulai terlihat sejak pukul 09:00 hingga pukul 13.00 wita, Rabu 24 Oktober, kemarin.Menurut Kepala Bagian Capil Pemkab Enrekang, Drs Muh Yamin, sejak hari pertama berkantor pasca libur lebaran, tidak kurang dari seratus orang yang datang untuk mengurus kartu pencari kerja.

Menurutnya, membeludaknya masyarakat Enrekang yang mengurus kartu pencari kerja tersebut disebabkan karena dalam waktu dekat akan ada penerimaan pegawai negeri sipil.

“Penerimaan CPNS tahun ini kan sudah menerima pelamar umum, makanya pengurusan kartu pencari kerja meningkat, meski belum diketahui secara pasti apakah penerimaan CPNS itu harus menggunakan kartu tersebut,” kata Muh Yamin, kepada fajar di ruang kerjanya.

Muh Yamin menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir, jumlah pengurus kartu kuning yang tercatat sudah mencapai 700 orang lebih, ini lanjutnya masih akan bertambah, mengingat masih banyaknya berkas pemohon yang belum diproses.

“Ini hanya pengurus yang berpendidikan S1 dan D3, kalau yang SMA, kita belum layani, karena informasi awal, dalam penerimaan CPNS kali ini, tidak menerima tamatan SMA,” ungkapnya.

Dia juga menjamin peserta yang mengurus kartu pencari kerja tidak dikenakan biaya sepeser pun, itu kata dia sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan pemerintah daerah.(k4)

ENREKANG(Fajar) — Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, H Achmad Anggoro mengatakan bahwa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2007, dipastikan mulur dari target semula.Kepada Fajar, Anggoro menyatakan bahwa, sebelumnya tim anggaran eksekutif sudah berkomitmen dengan DPRD, untuk menetapkan APBD-P dalam Oktober ini.

Dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan di DPRD awal Oktober lalu, dewan dan eksekutif juga telah berkomitmen bahwa draf rancangan APBD Perubahan, akan diserahkan DPRD 15 Oktober lalu.

“Tapi sampai saat ini, eksekutif belum menyerahkan draf tersebut untuk dibahas, jadi eksekutif yang tidak memenuhi komitmennya,” ujar Anggoro, baru-baru ini.

Dengan kondisi waktu yang sudah mepet katanya, maka tidak mungkin APBD-P bisa ditetapkan dalam Oktober ini. Anggoro juga mendesak agar eksekutif segera menyerahkan draf tersebut untuk kemudian dibahas.

“Saya juga belum tahu kenapa sampai sekarang belum diserahkan. Seandainya sudah diserahkan sekarang, mungkin kita masih bisa tetapkan dalam bulan ini,” paparnya. Anggoro juga mendesak kepada tim anggaran eksekutif agar segera memasukan draf tersebut untuk dibahas.

Sementara itu, Ketua tim anggaran eksekutif, Drs Alimuddin Ralla yang dikonfirmasi via telepon mengatakan bahwa, pihaknya belum bisa memastikan kapan draf tersebut diserahkan ke dewan.

Pelaksana tugas Sekkab Enrekang ini menyatakan bahwa, tim anggaran baru akan melakukan koordinasi antar Bappeda dan Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) terkait dengan hal itu. “Saya belum bisa berbicara lebih banyak, karena baru akan berkoordinasi dnegan tim anggaran terkait,” tandasnya.(k4)

ENREKANG(Fajar) — Ini pelajaran bagi para sopir agar tidak sembarang melirik pada saat berkendara. Seperti yang dialami Kasianus, sopir mobil kampas bernopol DD 9171 U yang ia kemudikan, terjun ke jurang dengan kedalaman sekitar 10 meter, lantaran melirik gadis pada saat mengemudi.Peristiwa ini terjadi di kampung Keppe Kelurahan Leoran Kecamatan Enrekang, kabupaten Enrekang, Senin 22 Oktober lalu. Beruntung sopir dan sales mobil boks yang mengangkut alat-alat kendaraan itu, hanya mengalami luka ringan.

Kepada wartawan, Kasianus yang saat itu bertindak sebagai sopir, melihat seorang gadis berbaju merah yang melambaikan tangannya, saat akan memasuki tikungan tajam.

Namun tanpa disadari kata dia, mobil yang dia kendarai, sudah berada dalam jurang dalam kondisi terbalik. “Saya melihat ada perempuan cantik pakai baju merah melambaikan tangannya, tapi tidak lama gadis itu langsungĀ  hilang, setelah itu, saya tidak sadar ternyata sudah berada dalam jurang,”kata Kasianus.

Sales mobil kampas tujuan Toraja itu, Kamil juga mengakui bahwa dirinya baru sadar ketika sudah berada dalam jurang. “saya tidak ingat karena saya lagi tidur, nanti saya terbangun setelah mobil jungkir balik,” tuturnya.

Kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian dari satuan lalulintas Polres Enrekang. Namun hingga sore kemarin, Selasa 23 Oktober, mobil tersebut masih berada dalam jurang dalam kondisi terbalik.(k4)

ENREKANG(Fajar)– Dalam waktu dekat, Bupati Enrekang H La Tinro La Tunrung dipastikan tidak akan berada di Kabupaten Enrekang dalam waktu yang cukup lama. Pasalnya, La Tinro harus mengikuti pendidikan Lemhanas di Jakarta selama kurang lebih dua bulan.Menurut La Tinro yang ditemui wartawan kemarin, selama berada di Jakarta, urusan pemerintahan akan diserahkan sepenuhnya kepada Wakil Bupati H Lady Sindangan.

“Jadi nanti pak wakil bupati yang ambil alih, kecuali ada masalah yang benar-benar urgen,” ujarnya.

Kendati demikian kata dia, La Tinro tetap berupaya akan kembali ke Enrekang sekali dalam sepekan, untuk memantau situasi di daerah.

“Nanti saya upayakan balik ke Enrekang kalau hari minggu, karena dalam mengikuti pendidikan itu nantinya, kita tetap libur pada hari Minggu,” kuncinya.(k4)

Hari Pertama Berkantor

ENREKANG(fajar)–Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Wakil Bupati Enrekang, H Lody Sindnagan pada hari pertama kerja, yakni Sabtu 20 Oktober, menemukan ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga kontrak lingkup Pemkab Enrekang yang mangkir, atau tidak masuk kantor.Sidak tersebut dipimpin oleh H Lody Sindangan, selaku koordinator tim pengawas pegawai yang diikuti oleh para asisten. Dari hasil pantauannya ke seluruh unit kerja, tim sidak menemukan ratusan staf yang mangkir.

Melihat kondisi ini, tim pengawas akan mengeluarkan rekomendasi penetapan sanksi bagi staf yang mangkir. Rekomendsasi ini akan diberikan ke masing-masing pimpinan unit kerja, untuk kemudian ditindak lanjuti.

“Hasil sidak kita, menemukan hanya sekitar 90 persen pegawai yang hadir, makanya kita akan mengeluarkan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja, agar menindak stafnya yang tidak hadir,” ungkap Lody kepada wartawan, akhir pekan lalu, usai menggelar sidak.

Menurutnya, pegawai atau staf yang dinyatakan absen pada hari pertama kerja, akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya, teguran lisan hingga teguran tertulis, dan yang paling berat adalah penurunan pangkat.(k4)

Halaman Berikutnya »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.