Ribuan PNS Gigit Jari

ENREKANG — Niat baik pemerintah daerah untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri bagi PNS dan tenaga kontrak lingkup Pemkab Enrekang, ternyata tidak didukung oleh aturan yang ada.Padahal tahun ini Enrekang telah menyiapkan anggaran Rp1 Miliar untuk pemberian THR. Anggaran tersebut ada pada pos bantuan sosial Pemkab Enrekang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Enrekang, H. Chaerul Latanro kepada wartawan di ruang kerjanya Selasa 2 Oktober kemarin mengatakan,karena pemberian THR bagi PNS dan tenaga kontrak dinyatakan melanggar aturan, maka pihaknya terpaksa membatalkan rencana bagi-bagi THR tersebut.

Kondisi ini membuat sekitar 5.000 lebih PNS termasuk tenaga kontrak yang ada di Enrekang gigit jari karena tidak jadi menerima THR yang ditunggu-tunggu itu. “Kita mohon maaf kepada para pegawai, karena apa yang telah kita rencanakan ternyata melanggar aturan,” ujar Chaerul Latanro.

Mantan Camat Alla ini menjelaskan, pihaknya membatalkan rencana pemberian THR tersebut karena melanggar pasal 45 ayat 1 dan 2, Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 1, bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Sementara pada ayat 2 dikatakan bahwa bantuan sosial sebagaimana pada ayat 1, tidak diberikan terus menerus atau tidak berulang setiap tahun anggaran serta memiliki kejelasan peruntukannya. “Tahun lalu kita memang memberikan THR bagi
pegawai,” ungkapnya.

Selain itu lanjutnya, apa yang dijelaskan dalam Permendagri 13 tersebut juga dijelaskan dalam PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. “Hasil konsultasi Kepala inspektorat ke BPK Makassar, diperoleh jawaban bahwa pemberian THR pegawai tidak diperbolehkan dianggarkan dalam pos bantuan sosial,” jelas Chaerul.

Sekadar diketahui, Pemkab Enrekang melalui Kantor Kesejahteraan Sosial telah melakukan pendataan terhadap jumlah peawai yang akan menerima THR. Dari hasil pendataannya diketahui bahwa jumlah PNS termasuk pegawai kontrak yang ada di Enrekang mencapai 5.333 orang, dengan anggaran Rp 1 miliar.

“Seharusnya THR yang diterima Rp 180 ribu per orang. Namun semua itu batal karena tidak sesuai dengan aturan,” tegasnya. (k4)