ENREKANG–Perampingan dinas atau unit kerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang sebagaimana yang diatur dalam PP 41 tahun 2007 Tentang organisasi perangkat daerah, akan dikonsultasikan ke Departemen dalam negeri (Depdagri).Hal tersebut diungkapkan Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Enrekang, Budiman Djamaluddin kepada wartawan di ruang kerjanya, baru-baru ini. Menurut Budiman, draf susunan unit kerja yang dibuat oleh tim, kini sudah ditangan Bupati Enrekang H La Tinro La Tunrung.

Setelah itu lanjutnya, maka akan dikirim ke Depdagri untuk dikonsultasikan. “Nanti setelah konsultasi dengan Depdagri baru kita dorong ke DPRD untuk dibuatkan Perda,” kata Budiman.

Budiman menambahkan, dari draft awal yang diserahkan ke Bupati, telah tertera beberapa unit kerja yang akan dilebur menjadi satu, seperti badan Infokom akan digabung dengan Kantor Perhubungan serta Kantor Pariwisata.

“Jadi ini nantinya akan menjadi Dinas Infokom Perhubungan dan Pariwisata. Begitupun dengan Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD), yang akan berubah menjadi Dinas Pengelolaan keuangan daerah dan aset. Perampingan ini, kemungkinan baru akan bisa diwujudkan pada akhir tahun ini,” tandasnya.(k4)

Iklan