ENREKANG — Pemerintah Kabupaten Enrekang, tampaknya cukup berhati-hati dalam melakukan restrukturisasi organisasi di jajarannya, atau yang sering disebut perampingan dinas.Buktinya, untuk melakukan pembentukan unit kerja, sesuai yang diatur dalam PP 41 Tahun 2007, tentang organsiasi pemeirntahan daerah, mereka harus berkonsultasi ke Depdagri. Tim yang terbang ke Jakarta akhir pekan lalu untuk menemui pihak Depdagri tersebut, terdri Sekkab (pjS) Enrekang, Alimuddin Ralla dan Asisten III Pemkab Enrekang, Budiman Djamaluddin.

Lalu apa hasilnya ? Asisten III Budiman Djamaludin yang dikonfirmasi Fajar mengatakan bahwa pada dasarnya pihak Depdagri menyerahkan sepenuhnya ke tiap-tiap daerah, untuk menyusun organisasinya sesuai dengan kebutuhannya.

Kendati demikian kata mantan Kepala Bawasda Enrekang ini, hal itu tetap harus mengacu pada kelaster daerah yang telah ditentukan sebelumnya.

“Tapi intinya adalah Depdagri menyerahkan sepenuhnya ke daerah masing-masing, dengan catatan jumlah SKPD yang ada, harus sesuai dnegan kelaster daerah,” ungkap Budiman, kepada Fajar, kemarin.

Hasil kerja tim lanjutnya, kini diserahkan ke Bupati Enrekang H La Tinro La Tunrung untuk dicermati. “Kita sudah serahkan ke pak bupati untuk dicermati,” ujarnya singkat. (k4)