ENREKANG — Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Enrekang, H. Chaerul Latanro mengatakan, adanya rencana kenaikan gaji para PNS, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah, masih memerlukan pengkajian yang mendalam.Untuk itu kata Chaerul, pihaknya masih menunggu draft Permendagri 59 itu, untuk dipelajari. “Sampai sekarang kan belum kita terima draftnya, jadi kita belum bisa
mengambil kebijakan,” ujarnya, kemarin.

Dia menambahkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemda sebelum memutuskan kenaikan gaji. Seperti kemampuan keuangan daerah, serta kriteria pegawai yang akan menerima kenaikan gaji itu.”Jadi kalau pun diberlakukan di Enrekang, bukan berarti semua pegawai langsung dapat, karena ini kan hanya kenaikan tunjangan kinerja, inilah yang mesti kita pertimbangkan, apa kriteria pegawai yang berhak menerima tunjangan itu,” ungkapnya lagi.

Dia juga mengatakan bahwa jika memang pengkajian itu sudah dilakukan, dan kemampuan daerah sudah bisa diukur, maka tidak menutup kemungkinan pada tahun 2008 nanti, regulasi itu sudah diterapkan di Enrekang.”Bayangkan dalam Permendagri itu, gaji pegawai bisa naik sampai 300 persen, yang golongan IIIA misalnya, dari Rp 1,4 bisa menjadi Rp 4 juta,” kuncinya. (k4)