Pejabat Jangan takut Kehilangan Posisi

ENREKANG(Fajar) — Pemerintah Kabupaten Enrekang (eksekutif) menyerahkan 12 Rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke legislatif (DPRD) untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).Penyerahan 12 Ranperda tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Enrekang HM Lody Sindangan di ruang rapat DPRD Enrekang, Selasa 4 Desember kemarin.

Ranperda tersebut terdiri dari, Ranperda urusan pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang, Ranperda pembentukan susunan dan tata kerja sekretariat daerah, Ranperda pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD Enrekang,

Ranperda pembentukan susunan dan tata kerja inspektorat daerah, Ranperda pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Bappeda, Ranperda pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten Enrekang.

Ranperda pembentukan susunan dan tata kerja lembaga tehnis daerah Enrekang, Ranperda pembentukan susunan dan tata kerja Kecamatan lingkup Enrekang. Eksekutif juga menyerahkan satu Ranperda tentang retribusi penyebaran benih ikan pada Balai Benih Ikan (BBI) dalam Kabupaten Enrekang.

Selain itu, eksekutif juga mengajukan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, serta Ranperda perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2000 tentang retribudi pasar. Dan yang terakhir adalah Ranperda tentang sistem perencanaan partisipatif pembangunan daerah.

Wakil Bupati Enrekang HM Lody Sindangan mengatakan bahwa pengajuan 12 Ranperda tersebut didasari atas pemberlakukan PP 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

“Ranperda yang kita serahkan kali ini, juga tindak lanjut dari apa yang diamanatkan dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, karena PP inilah yang membawa perubahan dalam struktur organisasi pemerintahan daerah,” ujar Lody.

Dia juga mengatakan bahwa dengan adanya restrukturisasi organisasi daerah ini, para pejabat lingkup Enrekang diminta untuk tidak resah karena takut akan kehilangan jabatan.

“Tidak akan ada pejabat eselon yang kehilangan jabatan, karena struktur yang kita bentuk tidak banyak mengalami perubahan,” tegasnya. (k4)