Januari 2008


ENREKANG — Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran, harus diakui menyulitkan masyarakat. Kelompok yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga ini adalah warga pra sejahtera.Bagaimana tidak, setelah harga kebutuhan lainnya di Kabupaten Enrekang melonjak di pasar-pasar tradisional, kini giliran beras untuk warga miskin (Raskin) yang ikut mengalami kenaikan harga.

Jika pada tahun 2007 lalu harga Raskin hanya Rp 1000 per kilogra, maka pada tahun 2008 ini dipatikan akan naik menjadi Rp 1.600 per kilogram.

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera (KS) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKB) Enrekang, Dra Latifa Ismail mengatakan bahwa kenaikan harga untuk raskin ini, bukan kebijakan Pemerintah Enrekang, melainkan atas kebijakan Dolog Sidrap, sesuai dengan surat penyampaiannya yang diterima BKKB Enrekang. “Jadi naik Rp 600 per kilogram dibanding tahun lalu, ini sesuai surat dari Dolog Sidrap yang kita terima,” ujar Latifa di ruang kerjanya. Dia mengungkapkan, untuk menghindari pertanyaan dari masyarakat akibat adanya kenaikan harga ini, BKKB meminta kepada pihak Dolog agar terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum disalurkan.

“Kita sudah sampaikan ke Dolog untuk melakukan sosialisasi dalam waktu dekat, rencananya sosialisasi itu digelar tanggal 1 Februari,” paparnya. Dia juga mengungkapkan bahwa, jatah beras miskin untuk Kabupaten Enrekang pada tahun 2008 ini, mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. “Tahun ini kita mendapat jatah 1.230.500 kilogram, tahun lalu hanya 100.080 kilogram. Ini disalurkan dalam selama 12 bulan. Jatah ini lanjutnya, akan diterima 12.300 Rumah tangga Miskin (RTM) se Kabupaten Enrekang, dengan jatah 10 kilogram per RTM. (k4)

Enrekang — Perseteruan antara Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa saruran, semakin memanas, setelah Ketua BPD beserta pendukungnya mendatangi DPRD beberapa lalu, kini giliran Kepala desa saruran yang membawa massanya ke DPRD Enrekang, Rabu 30 Januari kemarin.Dalam aksi tersebut, ratusan massa yang mengaku warga Desa Saruran mendesak DPRD agar segera bertindak untuk mengganti Ketua BPD desa saruran, Imran Majid.

Beberapa waktu lalu, Ketua BPD Desa Saruran Kecamatan Anggeraja Enrekang, Imran Majid, mendatangi DPRD dan menuntut agar kepala Desa Saruran Narlan Siming mengunsurkan diri, karena dinilai tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa.

Namun pada siang kemarin, giliran Imran majid yang dituntut warga mengundurkan diri, masyarakat pendukung Kepala desa meminta DPRD agar segera mengganti Kepala BPD, karena dinilai tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai ketua BPD.

Massa juga mengaku sering diteror oleh pendukung Ketua BPD, sehingga masyarakat Desa Saruran kini tidak tenang lagi dalam menjalankan kehidupannya.

Untuk itu, selain menuntut Kepala BPD diganti, warga juga mendesak DPRD agar memanggil Asisten I Amiruddin, Camat Anggeraja Hamzah, Kabag Pemdes Muslimin, untuk membicarakan agar memberikan sanksi terhadap oknum masyarakat yang sengaja menebarkan isu dan teror di masyarakat.

“Kami ingin meluruskan persoalan sebenarnya, bahwa demo yang dilakukan Imran sangat sepihak dan memalsukan tanda tangan warga,” kata Garung perwakilan massa pendukung Kepala Desa.

Garung juga menambahkan bahwa perbuatan Imran cs sudah meresahkan warga saruran. “Dan jika tuntutan kami tidak disalurkan maka kami terpaksa akan mengusir Imran dari desa saruran,” Kata Garung.

Dua Wakil ketua DPRD, Mustakim dan Syafruddin beserta Ketua Komisi I Nurman As, yang menerima massa mengatakan akan membahas aspirasi yang yang telah disampaikan warga.

“Legislatif sebagai lembaga penerima aspirasi akan mengupayakan memanggil pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” kata Nurman. (k4)

ENREKANG — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Enrekang, Abdullah Mudji mengatakan bahwa untuk menertibakan bengkel-bengkel kendaran yang ada dalam Kota Enrekang, pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan terhadap jumlah usaha bengekel yang ada dalam kota.Pendataan ini kata Abdullah Mudji, dilakukan untuk mengetahui legal tidaknya usaha tersebut. Selain itu lanjut dia, Satpol juga ingin mendata seberapa banyak bengkel kendaraan yang layak untuk beroperasi.

“Karena kita tahu sendiri kalau bengkel kan bising pada saat melakukan pengujian kendaraan, makanya kita ingin data bengkel mana yang tidak layak beroperasi,” ujar Abdullah Mudji kepada wartawan di Kantor Bupati, Selasa 29 Januari.

Dia menambahkan, jika memang nantinya ada bengkel yang ditemukan ilegal atau tidak layak beroperasi karena mengganggu ketentraman warga, maka pemilik bengkel yang bersangkutan akan dipanggil untuk diberikan penjelasan.

“Kalau memang bengkel mereka meresahkan warga, maka nanti kita komunikasikan dengan pemiliknya untuk dicarikan lokasi yang lebih layak,” kuncinya. (k4)

ENREKANG — Seluruh Puskesmas dan Posyandu yang ada di Kabupaten Enrekang, Rabu 30 Januari kemarin, diserbu ratusan warga, mulai dari yang tua hingga anak-anak. Maklum, Dinas Kesehatan Enrekang, melakukan aksi bagi-bagi obat anti filariasis (kaki gajah) secara serentak di setiap desa.

Aksi pencanangan pencegahan penyakit kaki gajah ini dilakukan pemerintah daerah setelah Kabupaten Enrekang masuk kategori endemi filariasis.

“Enrekang sudah termasuk wilayah endemi, karena telah ditemukan tujuh penderita. Makanya mulai hari ini, kita melakukan pembagian obat secara gratis kepada seluruh warga,” ungkap Kadis Kesehatan Enrekang, dr Iriani.

Iriani juga mengatakan bahwa, untuk mencegah agar penyakit ini tidak menelan korban lagi, maka masyarakat harus minum obat secara teratur, sekali dalam satu tahun, selama lima tahun.

“Filariasis ini cukup berbahaya, karena akan menyebabkan seseorang cacat seumur hidup, dan bahayanya lagi karena penyakit ini dapat disebarkan melalui nyamuk berbagai jenis. Itu makanya harus kita antisipasi sejak dini,” kata Iriani. (k4)

Terkait Keterlambatan Proyek

ENREKANG — Setelah berkali-kali disoroti anggota dewan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang, akhirnya angkat bicara, terkait keterlambatan proyek tahun 2007 di Kabupaten Enrekang.Kepala Dinas PU Enrekang Ir Sugihardjo melalui Kasubdin Bina Marga, Beny Mansyur di hadapan wartawan mengatakan, keterlambatan proyek di Enrekang selama ini, disebabkan karena kondisi cuaca yang tidak menentu.

Dia berkilah, kendala yang dihadapi rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan jalan di Enrekang, adalah faktor cuaca. Alasannya, rekanan tidak bisa melakukan pengaspalan atau penghamparan semen, lantaran hujan yang terus mengguyur Enrekang.

“Dalam satu bulan, rekanan hanya bisa bekerja maksimal 20 hari, itu karena hujan, karena kita tidak mungkin menghampar aspal kalau hujan begini,” kilahnya.

Benny menjelaskan, proyek yang banyak disoroti anggota dewan saat ini, yakni pekerjaan jalan poros Baraka-Banti, poros Banti-Bungin dan poros Maroangin- Bungin.

“Memang proyek ini terlambat, tapi ini kan proyek multi years, yang kontraknya baru berakhir bulan Juli 2008,” Benny beralasan.

Selain kondisi cuaca kata dia, medan proyek juga menjadi kendala, karena alat berat yang akan mengangkut materil, tidak bisa sampai ke lokasi pekerjaan, sehingga rekanan hanya menggunakan kendaraan kecil.

“Kalau dikatakan mau diaudit, itu perlu dilihat dulu, karena anggarannya juga masih ada, dan diluncurkan di tahun 2008, anggota dewan tahu itu,” katanya.

“Kontraktornya baru mengambil uang muka, karena kita juga tidak mungkin mau mencairkan dana sebelum ada pekerjaan di lapangan,” tambahnya.(k4)

ENREKANG — Sejak beberapa pekan terakhir, masyarakat Kabupaten Enrekang resah lantaran adanya isu yang berkembang bahwa sekelompok pelaku mutilasi atau dalam bahasa lokal Paccepong (Tukang penggal leher) telah menyebar di Bumi Massenrempulu, untuk mencari korban.Entah siapa yang pertama kali menyebarkan isu tersebut, yang jelas akibat kabar burung tersebut, sebagian besar masyarakat Enrekang resah.

Bahkan isu ini juga telah menyebar hingga ke siswa Sekolah Dasar (SD). Sejumlah orang tua murid di Kabupaten Enrekang mengaku anaknya sudah enggan ke sekolah lantaran takut dengan adanya isu Paccepong itu.

“Anak saya sudah tidak mau ke sekolah kalau tidak diantar dan dijemput, gara-gara teman kelasnya memberi tahu kalau akan ada Paccepong,” ujar Jusman, salah satu orang tua siswa. Isu ini juga telah membuat aparat kepolisian kerepotan untuk melacak kebenarannya, karena pada akhir pekan lalu, beredar informasi bahwa telah ditemukan satu korban mutilasi di Kecamatan Baraka. Setelah aparat turun ke lapangan, ternyata informasi tersebut tidak benar.

Kasat reskrim Polres Enrekang, AKP Muh natsir Syafri yang dikonfirmasi membenarkan adanya isu yang meresahkan warga.
“Isu ini sudah tiga pekan beredar, dan telah membuat resah masyarakat, termasuk pemerintah, padahal ini tidak benar, makanya saya minta kepada seluruh masyarakat untuk tidak mempercayai hal ini,” ujar Muh Natsir.

Kasat menambahkan, pihak kepolisian sudah 14 hari melakukan penyelidikan di lapangan terkait isu tersebut, bahkan lanjutnya, Polres telah memerintahkan seluruh Polsek untuk melakukan pelacakan kebenaran kabar adanya Paccepong, namun sampai saat ini semuanya hanya bohong belaka.

“Sekarang saya sudah perintahkan anggota untuk menangkap pelaku yang menyebarkan isu itu, karena ini menyesatkan warga,” tegasnya.(k4)

MAKASSAR — Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Enrekang, Rubing mendesak aparat hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian mengusut sejumlah proyek besar yang bermasalah di Kabupaten Enrekang.Salah satunya yakni, proyek pembangunan kantor Bupati Enrekang yang menelan anggaran Rp4 miliar yang dialokasikan tahun 2006-2007.

Anggota DPRD Enrekang ini menjelaskan, proyek kantor bupati tersebut sesuai schedul harusnya rampung Desember 2007 lalu. Hanya saja, sampai memasuki 2008, proyek tersebut belum juga rampung.

“Itu artinya proyek tersebut bermasalah. Anehnya, tidak ada warning atau sanksi bagi pelaksana proyek tersebut. Untuk itu, aparat hukum perlu mengusutnya,” tegas Rubing, belum lama ini di Makassar.

Ironisnya lagi, ditambahkan Rubing, proyek pembangunan kantor bupati tersebut di tahun 2008, akan diberikan kepada kontraktor yang sama untuk mengerjakan. Padahal seharusnya, lanjut dia, pihak Pemkab Enrekang, memblacklist pelaksana proyek tersebut dan menunjuk kontraktor lain yang lebih profesional.

“Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kontraktor tersebut tidak diberikan sanksi, namun terus diminta untuk melanujutkan,” tegasnya.

Selain kantor bupati, Rubing juga mendesak diusut sejumlah proyek bermasalah lainnya di Enrekang. Di antaranya, proyek pengerjaan jalan poros Baraka-Banti Bungin yang semula alokasi anggarannya mencapi Rp12 miliar kemudian direvisi menjadi Rp4 miliar yang hingga kini belum rampung.

“Begitu juga dengan stadion mini yang sudah menelan anggaran miliaran rupiah tetapi belum dapat difungsikan dan digunakan masyarakat. Selain itu, proyek pasca bencana yang menelan anggaran miliaran rupiah juga dikelola secara tidak transparan,” tambahnya.

Kondisi itu membuat legislator asal PPP ini mendesak Bawasda, Kejaksaan dan pihak kepolisian untuk memeriksa Kadis Pekerjaan Umum (PU) Enrekang, Ir Sugihardjo, Ketua Panitia Tender yang juga Kepala Bidang Kimpraswil Dinas PU Enrekang, Ir Beny Mansyur MT.

Proyek-proyek bermasalah itu juga diprotes Ketua Forum Peduli Masserempulu (Fopmass) Enrekang, Ahmad M. Bahkan Ahmad mengaku menyesalkan adanya proyek bermasalah di Kabupaten Enrekang yang telah menelan anggaran miliaran rupiah.

Sementara Beny Mansyur yang dikonfirmasi via ponselnya, membantah jika proyek-proyek tersebut bermasalah. Menurut dia, proyek-proyek yang disorot merupakan proyek yang pengerjaannya jangka panjang.

“Itu proyek multiyears, jadi tidak benar kalau bermasalah,” ungkap singkat. Dia menantang aparat hukum untuk melakukan penyelidikan jika benar proyek-proyek yang disoroti PPP terdapat keganjalan. (syn)

Laman Berikutnya »