ENREKANG(Fajar) — Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Enrekang, Nurman SH mengatakan bahwa salah satu item dalam rancangan restrukturisasi unit kerja yang dibahas di dewan saat ini, melanggar perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluh.Nurman menjelaskan, dalam draft yang diusulkan eksekutif, salah satu item yang dihilangkan dalam nomenklatur adalah badan penyuluh pertanian. Sementara dalam Undang-undang 16 lanjutnya, dikatakan bahwa keberadaan penyuluh harus dibentuk dalam satu badan.

“Tapi di Enrekang justru dihilangkan nomenklatur itu, padahal keberadaan penyuluh untuk mendukung pencapaian visi misi agropolitan sangat penting,” ujar Nurman kepada Fajar di Kantor DPRD Rabu 2 Januari kemarin.

Legislator Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) itu menambahkan, dari hasil konsultasi Pansus DPRD Enrekang dengan Depdagri belum lama ini, dikatakan bahwa, jika daerah tidak membentuk badan penyuluh, maka daerah tersebut dinilai melawan aturan yang ada.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Enrekang, M Amiruddin SH mengatakan bahwa dari hasil evaluasi tim, fungsi badan penyuluh selama ini dinilai kurang maksimal, itu karena belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang hubungan kerja antara penyuluh dengan instansi terkait, seperti Dinas pertanian dan kehutanan.

“Jadi kita akan bentuk setelah ada PP yang mengatur tentang hubungan kerja Penyuluh itu,” paparnya. Jika pembahasan restrukturisasi unit kerja ini rampung lanjut Amirudin, maka keberadaan penyuluh akan melekat pada unit kerja yang terkait.

Seperti penyuluh pertanian melekat pada Dinas Pertanian dan penyuluh kehutanan melekat pada Dinas Kehuatanan. “jadi penyuluh tetap ada, bukan dihilangkan,” kuncinya. (k4)