MAKASSAR — Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Enrekang, Rubing mendesak aparat hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian mengusut sejumlah proyek besar yang bermasalah di Kabupaten Enrekang.Salah satunya yakni, proyek pembangunan kantor Bupati Enrekang yang menelan anggaran Rp4 miliar yang dialokasikan tahun 2006-2007.

Anggota DPRD Enrekang ini menjelaskan, proyek kantor bupati tersebut sesuai schedul harusnya rampung Desember 2007 lalu. Hanya saja, sampai memasuki 2008, proyek tersebut belum juga rampung.

“Itu artinya proyek tersebut bermasalah. Anehnya, tidak ada warning atau sanksi bagi pelaksana proyek tersebut. Untuk itu, aparat hukum perlu mengusutnya,” tegas Rubing, belum lama ini di Makassar.

Ironisnya lagi, ditambahkan Rubing, proyek pembangunan kantor bupati tersebut di tahun 2008, akan diberikan kepada kontraktor yang sama untuk mengerjakan. Padahal seharusnya, lanjut dia, pihak Pemkab Enrekang, memblacklist pelaksana proyek tersebut dan menunjuk kontraktor lain yang lebih profesional.

“Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kontraktor tersebut tidak diberikan sanksi, namun terus diminta untuk melanujutkan,” tegasnya.

Selain kantor bupati, Rubing juga mendesak diusut sejumlah proyek bermasalah lainnya di Enrekang. Di antaranya, proyek pengerjaan jalan poros Baraka-Banti Bungin yang semula alokasi anggarannya mencapi Rp12 miliar kemudian direvisi menjadi Rp4 miliar yang hingga kini belum rampung.

“Begitu juga dengan stadion mini yang sudah menelan anggaran miliaran rupiah tetapi belum dapat difungsikan dan digunakan masyarakat. Selain itu, proyek pasca bencana yang menelan anggaran miliaran rupiah juga dikelola secara tidak transparan,” tambahnya.

Kondisi itu membuat legislator asal PPP ini mendesak Bawasda, Kejaksaan dan pihak kepolisian untuk memeriksa Kadis Pekerjaan Umum (PU) Enrekang, Ir Sugihardjo, Ketua Panitia Tender yang juga Kepala Bidang Kimpraswil Dinas PU Enrekang, Ir Beny Mansyur MT.

Proyek-proyek bermasalah itu juga diprotes Ketua Forum Peduli Masserempulu (Fopmass) Enrekang, Ahmad M. Bahkan Ahmad mengaku menyesalkan adanya proyek bermasalah di Kabupaten Enrekang yang telah menelan anggaran miliaran rupiah.

Sementara Beny Mansyur yang dikonfirmasi via ponselnya, membantah jika proyek-proyek tersebut bermasalah. Menurut dia, proyek-proyek yang disorot merupakan proyek yang pengerjaannya jangka panjang.

“Itu proyek multiyears, jadi tidak benar kalau bermasalah,” ungkap singkat. Dia menantang aparat hukum untuk melakukan penyelidikan jika benar proyek-proyek yang disoroti PPP terdapat keganjalan. (syn)