ENREKANG– Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Enrekang meminta Pemkab memperhatikan para kepala desa yang sudah habis masa ajabatannya untuk diberi tunjangan purnabakti. Aspirasi itu disampaikan puluhan kepala desa (kades) di DPRD Enrekang, Kamis 21 Februari kemarin.Rombongan kades itu dipimpin Ketua Apdesi Enrekang, Maskur Manggau. Di DPRD, mereka diterima anggota komisi I.

Saat membacakan aspirasinya, Maskur Manggau mengatakan, sudah saatnya Pemkab Enrekang memberikan perhatian nasib para kepala desa yang tidak lagi menjabat. Perhatian itu lanjut dia, bisa diwujudkan melalui pemberian tunjangan purnabakti.

“Misalnya kades yang menjabat satu periode, diberi tunjangan purnabakti sebesar 12 kali dari tunjangan terakhir. Kalau dua periode menjabat, berarti tunjangannya 24 kali dari tunjangan terakhir,” ujar Maskur Manggau.

Sebelumnya tunjangan yang diterima aparat desa di Kabupaten Enrekang mencapai Rp650.000/bulan dan dibayarkan per triwulan.

Selain itu, Apdesi juga meminta ada kenaikan tunjangan aparat desa, dari Rp 650.000 menjadi Rp1 juta sesuai Perda No.12/2007 tentang tunjangan aparat desa. “Permintaan kita tentang pemberian tunjangan purnabakti sudah diatur dalam surat edaran
Mendagri.

Kita tidak meminta kalau tidak ada dasarnya,” tegas Maskur Manggau. Di tempat terpisah, Waklil Ketua DPRD Enrekang, Musatakim di hadapan para kades mengatakan, aspirasi yang dibuat dalam bentuk rekomendasi Apdesi itu akan dibahas dalam waktu dekat ini.

“Karena ini bukan forum dialog, maka aspirasi ini akan kita bahas jika ada waktu luang,” ujar Mustakim. (k4)