ENREKANG– Ketua DPRD Enrekang, H Achmad Anggoro mengatakan, untuk membahas laporan pertanggungjawaban (LPj) bupati terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2007, DPRD harus menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Menurut Anggoro, pembahasan LPj dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berjalan.Namun kata dia, saat ini BPK masih sementara melakukan pemeriksaan di Enrekang. “Setelah hasil audit kita terima, selanjutnya kita melakukan pembahasan LPj tahunan,” kata Anggoro. Saat ini lanjutnya, Pamkab telah menyiapkan draft LPj dimaksud. Namun belum diserahkan dengan alasan hasil audit BPK belum diterima Pemkab. Dengan demikian penyerahannya ke DPRD-pun ditunda.

Sementara untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) lima tahunan lanjut anggota Partai Golkar tersebut, dilakukan setelah DPRD menyampaikan berakhirnya masa jabatan bupati. “Penyampaian masa berakhirnya jabatan bupati akan kita lakukan Mei mendatang. Jadi LKPJ lima tahunan dilakukan sekitar akhir Mei,” tandasnya. (k4)