ENREKANG– DPRD Enrekang tampaknya belum puas dengan tunjangan komunikasi dan operasional yang telah mereka terima selama ini. Buktinya, wakil rakyat tersebut meminta lagi ke eksekutif agar tunjangan yang diamanatkan dalam Permendagri No. 21 itu dinaikan dari kelaster rendah menjadi menengah.Sekretaris DPRD Enrekang, HM Nur Said yang dikonfirmasi mengatakan, tunjangan komunikasi dan operasional yang diterima anggota DPRD 2007 lalu memang hanya berada pada kelaster rendah dengan alasan kondisi keuangan daerah waktu itu belum memungkinkan untuk berada pada kelaster menengah.

“Karena APBD Enrekang 2008 sudah mencapai Rp500 miliar lebih, maka kelaster ini diusulkan naik menjadi menengah,” kata Nur Said di depan wartawan di kantornya, Senin 21 April kemarin.

Sesuai Permendagri disebutkan, jika berada pada kelaster rendah, maka tunjangan komunikasi yang diterima wakil rakyat hanya Rp2.1 juta. Sementara jika berada pada kelaster menengah, besarnya mencapai Rp4.2 juta. Kemudian pada kelaster tinggi, maka besarannya mencapai Rp6.3 juta/bulan.

Untuk membahas usulan perubahan kelaster tersebut, panitia anggaran DPRD Enrekang melakukan rapat tertutup dengan tim anggaran eksekutif di ruang kerja pimpinan dewan.

Namun ketua tim anggaran eksekutif, Alimudin Ralla seusai pertemuan enggan berkomentar. Demikian pula asisten I, M Amirudin dan Asisten III, Budiman Djamaluddin, termasuk Imran Mazmur, semuanya menolak berkomentar.

Kendati demikian sesuai informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, pertemuan itu membahas tentang permintaan DPRD soal pengubahan kelaster berkaitan tunjangan komunikasi tersebut.

Namun menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, eksekutif cukup berhati-hati dalam memenuhi permintaan dewan tersebut. Mereka khawatir tersangkut proses hukum.

“Eksekutif diberi waktu tiga hari untuk menyampaikan penjelasannya, apakah usulan diterima atau tidak,” ungkap sumber tersebut. (k4)