Ekonomi, Pembangunan dan Investasi


ENREKANG– Kepala Dinas (Kadis) Peridustrian dan Perekonomian Daerah (PPD) Enrekang, Drs Irfan Barung menyatakan pemerintah segera membagikan kios pasar Sentral Enrekang dan Sudu ke para pedagang. Itu kata Irfan, setelah pembangunan kedua pasar tersebut telah dinyatakan rampung.Pembangunan kedua pasar itu menurut dia, menggunakan anggaran pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel serta anggaran pemerintah daerah. Namun Irfan mengaku tidak tahu persis total anggaran yang dihabiskan dalam membangun kedua pasar tersebut. Yang jelas di atas Rp5 miliar.

Sebelum kios dibagikan ke pedagang lanjut dia, bangunan pasar terlebih dulu ditinjau Direktorat Jenderal (Dirjen) Departemen Perdagangan serta Inspektorat Sulsel.

“Hari minggu besok, tim dari Dirjen Perdagangan sudah ada di Enrekang untuk melihat hasil pembangunan kedua pasar tersebut. Setelah ada persetujuan Dirjen, kita langsung bagikan,” janjinya.

Pemkab lanjutnya, juga telah membentuk tim yang bertugas melakukan pembagian ratusan kios di Pasar Sentral dan Sudu. “Kita sudah bentuk tim,” tandasnya. (k4)

ENREKANG– Keberhasilan menyelesaikan sengketa tapal batas antara dengan Kabupaten Sidrap, kini Pemkab Enrekang berupaya menyelesaikan permasalahan perbatasan degan Kabupaten Pinrang. Pemkab Enrekang berharap masalah tersebut tidak berlarut-larut.Asisten I Enrekang, M Amiruddin yang menangani masalah tersebut kepada wartawan, Minggu 13 April kemarin mengatakan, masalah tapal batas dengan Kabupaten Pinrang yang selama ini berlarut-larut diharapkan bisa segera terselesaikan.

Pemkab Enrekang lanjut Amiruddin, untuk penyelesaian tapal batas tersebut, telah menganggarkan dalam APBD 2008. “Pinrang juga telah menganggarkan dalam APBD.

Dengan demikian diharapkan tahun ini, masalah tersebut sudah bisa tuntas,” imbuhnya seraya menambahkan, sebagai penengah, kedua belah pihak sepakat menyerahkan penentuan tapal batas tersebut ke tim topografi Kodam VII Wirabuana (Topdam).

Sebelumnya, dalam rapat antara Pemkab Pinrang dan Enrekang beberapa waktu lalu, terungkap kalau Pemkab Enrekang menyiapkan anggaran sekitar Rp300 juta.

Bahkan tak hanya perbatasan dengan Pinrang yang bermasalah menurut Amiruddin, ternyata perbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja juga bermasalah. Hanya saja kata dia, penyelesaiannya belum dibahas.

“Pemkab Tana Toraja juga belum menganggarkannya. Jadi mungkin setelah Pinrang rampung, baru kita membahas bersama dengan Tana Toraja,” tandasnya. (k4)

Tahap Pertama, 20.000 Liter

ENREKANG– Jika tidak ada aral melintang, pekan depan, Dinas erindustrian dan Perdagangan Daerah (PPD) Enrekang menyalurkan minyak goreng bersubsidi ke masyarakat.Kepala PPD Enrekang, Drs Irfan Barung di kantornya, akhir pekan lalu mengatakan, penyaluran minyak goreng bersubsidi itu berlangsung di kecamatan.

Sistem penyalurannya kata Irfan, dilakukan melalui pasar murah yang diselenggarkan di tingkat kecamatan secara erentak. Menurut dia, dalam penyaluran tahap pertama yang dijadwalkan 15 April mendatang, PPD menyalurkan 20.000 liter dari sekitar 120.000 liter jatah Kabupaten Enrekang selama enam bulan.

“Kita sudah persiapkan segala sesuatunya terkait penyaluran minyak goreng bersubsidi tersebut. Penyalurannya rencananya dilakukan 15 April mendatang,” kata Irfan.

Dia menjelaskan, minyak goreng itu disubsidi sebesar Rp2.500/liter. Sementara jatah setiap rumah tangga miskin hanya dua liter setiap bulan. “Dari data yang ada, total rumah tangga miskin yang akan menerima minyak goreng subsidi sekitar 10.000 rumah tangga,” tandasnya. (k4)

ENREKANG– Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang tentang pemanfaatan energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) terus berkembang. Sampai saat ini, program tersebut telah dimanfaatkan sekitar 1.528 kepala keluarga (KK).Pelaksana tugas Kepala Dinas (Kadis) Pertambangan Kabupaten Enrekang, Drs Tanus mengatakan, pengguna energi PLTMH tersebut tersebar di beberapa kecamatan, seperti PLTMH Tanete dengan daya 20 kilowat (kw).

PLTMH yang dibangun 2005 lalu tersebut menurut dia, telah dimanfaatkan sekitar 100 rumah tangga. Kemudian PLTMH Bongso dengan kapasitas 80 kw, juga telah dinikmati sekitar 365 rumah tangga, termasuk PLTMH Parombean dan PLTMH Ledan, dengan daya masing-masing 70 kw.

Kedua PLTMH tersebut lanjutnya, telah dimanfaatkan sekitar 528 KK. “Yang jelas kapasitas tujuh PLTMH yang telah kita bangun, sudah mencapai 40 kw. Itu di luar pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga biogas yang juga telah dibangun di beberapa daerah,” tandas Tanus di Enrekang, akhir pekan lalu.

Dia menambahkan pembangunan PLTMH tersebut dilakukan di kecamatan yang memang sulit dijangkau jaringan PLN. Dalam mengatasi kesulitan masyarakat tersebut, maka satu-satunya jalan, mencari energi alternatif.

Energi yang bersumber dari PLTMH tersebut katanya, selain dimanfaatkan masyarakat sebagai alat penerangan, juga untuk menggerakkan industri rumah tangga. PLTMH tersebut beroperasi 24 jam sehingga pada siang hari energi yang dihasilkan terkesan mubazir.

“Daripada mubazir, maka lebih baik kita arahkan ke industri rumah tangga,” tandasnya. Pada 2008 ini, menurut Tanus, Pemkab menargetkan menuntaskan 1.293 KK yang selama ini belum menikmati listrik. “Caranya, selain pembangunan PLTMH dan PLTS, kita juga upayakan pembangunan energi biogas,” janjinya. (k4)

ENREKANG– Kabupaten Enrekang memeroleh jatah minyak goreng bersubsidi 120.000 liter. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan Daerah (PPD), Drs Irfan Barung di depan beberapa wartawan di kantornya, Jumat 4 April kemarin.Menurut dia, penyaluran minyak goreng bersubsidi tersebut sesuai kebijakan nasional. Anggarannya pun bersumber dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) katanya, hanya selaku pelaksana.

Jatah 120.000 liter itu lanjutnya, disalurkan secara bertahap dalam tempo enam bulan. “Penyalurannya kita rencanakan mulai April ini. Yang jelas penyalurannya berlangsung hingga Agustus mendatang,” tandasnya.

Minyak goreng tersebut menurut dia, mendapat subsidi sebesar Rp2.500/liter. Sementara harga minyak goreng di pasar tradisional saat ini mencapai Rp10.000/liter. “Artinya masyrakat nanti hanya membayar Rp7.500/liter, sementara jatah setiap rumah tangga miskin maksimal dua liter setiap bulan,” ungkapnya.

Di pihak lain, jumlah rumah tangga miskin (RTM) yang akan menerima minyak goreng bersubsidi katanya, sebanyak 10.000 kepala keluarga (RTM) selama enam bulan.

“Mestinya minyak goreng bersubsidi itu sudah disalurkan Marte lalu, namun berhubung ada keterlambatan dari pusat sehingga kita baru dapat menyalurkannya April ini,” jelasnya. (k4)

ENREKANG– Jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Enrekang diminta turun ke masyarakat melakukan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan listrik. Maklum dalam satu tahun terakhir, penyalahgunaan listrik sekelompok masyarakat sudah menelan dua korban jiwa.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Enrekang, Ambo Masse SH yang menjadi ketua majelis hakim dalam sidang kasus tewasnya Rahmatia, akibat terjerat perangkap hama babi bertenaga listrik yang dipasang terdakwa Drs Mukhlis (bendahara RSU Massenrempulu).

Sekadar diketahui, Rahmatia tewas beberapa bulan lalu setelah kesetrum aliran listrtik saat melintas di kebun milik Mukhlis di Bamba Enrekang. Aliran listrik tersebut dipasang Muklis di sekeliling kebunnya menggunakan kabel yang disambung dari jaringan PLN.

Di hadapan Djoko Lelono, manajer suvervisor PLN Cabang Enrekang yang dihadirkan sebagai saksi, Ambo Masse mengatakan, selama ini PLN tidak pernah melakukan sosialisasi atau memberikan surat edaran ke masyarakat untuk tidak menggunakan listrik PLN sebagai alat perangkap babi.

“Tolong sampaikan sama pimpinan Anda (pimpinan PLN, red) untuk melakukan sosialisasi, karena masyarakat yang berpendidikan saja, seperti terdakwa belum tahu tentang bahaya yang bisa ditimbulkan, apalagi kalau masyarakat yang memang tidak tahu apa-apa,” kata Ambo Masse dalam sidang lanjutan yang terbuka untuk umum, Rabu 8 April kemarin.

Dalam sidang tersebut, Djoko Lelono mengakui jika selama ini PLN memang belum pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Dia juga mengakui jika perangkap babi yang menggunakan listrik sangat membahayakan manusia. (k4)

ENREKANG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang saat ini tengah merancang jaringan internet yang bisa menjangkau seluruh kecamatan di Bumi Massenrempulu. Jaringan itu juga nantinya akan menghubungkan seluruh unit kerja lingkup Pemkab.Dalam upaya merealisasikan program itu, Pemkab saat ini telah menghadirkan dua perusahaan swasta yang akan menangani hal itu.

Bahkan perusahaan yang berasal dari Jakarta itu telah memaparkan rancangan jaringan dimaksud di hadapan para kepala SKPD di ruang rapat Kantor Bupati Enrekang, Rabu 26 Maret kemarin.

Dalam pemaparannya, Hendra Budi Rahman dari PT Jetset Antero Persada dan Tongam L Tobing dari PT Mitra.Com Total Solution menjelaskan, jika kerja sama itu berjalan, maka ada dua sistem jaringan yang akan digunakan. Yang pertama katanya, sistem satelit dan fiber optic atau jaringan kabel.

“Kita tinggal melihat kondisinya. Kalau memang jaringannya sulit dijangkau dengan sistem fiber optic, maka kita gunakan satelit. Yang jelas nantinya, semua unit kerja dan kecamatan sudah bisa mengakses internet. Kita juga akan bangun di beberapa titik yang bisa dijangkau masyarakat,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Infokom Enrekang, Muh Arfah mengatakan, pada dasarnya Pemkab sangat merespons sistem yang ditawarkan kedua perusahaan tersebut.

Sekarang Pemkab telah mengkaji penawaran itu sebelum melakukan kerja sama. “Kita kaji dulu berapa anggaran yang harus disediakan, termasuk seperti apa mekanisme dalam kerja sama itu nantinya,” ungkap Arfah. (k4)

Laman Berikutnya »