sumber ALM. ABD. MANNAN TUPPU

Asal kata Enrekang

Sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENREMPULU yang artinya daerah pinggiran gunung atau menyusur gunung, sedang sebutan Enrekang berasal dari ENDEG yang artinya NAIK DARI atau PANJAT merupakan asal mulanya sebutan ENDEKAN.

Sedangkan versi lain mengatan bahwa kata ENREKANG berasal dari bahasa Bugis yang berarti daerah pengunungan. Mengapa orang bugis mengatakan demikian dapat dimengerti sebab lokasi kabupaten Enrekang ± 85 % dari seluruh luas wilayah dikelilingi oleh gunung dan bukit yang membentang disepanjang wilayah kabupaten Enrekang yang luasnya ± 1.786.01 Km².

Hari Jadi kabupaten Enrekang

Pelantikan Bupati Enrekang yang pertama pada tanggal 19 Pebruari 1960 yang juga menjadi hari terbentuknya DAERAH KABUPATEN ENREKANG. Berikut nama-nama Bupati yang pernah dan sekarang yang memerintah di Kabupaten Enrekang :

  • Periode 1960 – 1963 dijabat oleh ANDI BABBA MANGOPO
  • Periode 1963 – 1964 dijabat oleh M. NUR
  • Periode 1964 – 1965 dijabat oleh M. CAHTIF LASINY
  • Periode 1965 – 1969 dijabat oleh BAMBANG SOETRESNA
  • Periode 1969 – 1971 dijabat oleh ABD. RACHMAN, BA.
  • Periode 1971 – …… dijabat oleh Drs. A. PARAWANSA (Pjs.)
  • Periode 1971 – 1978 dijabat oleh MUCH. DAUD (± 2 Thn masa non Fictive )
  • Periode 1978 – 1983 dijabat oleh H. ABDULLAH DOLLAR, BA.
  • Periode 1983 – 1988 dijabat oleh M. SALEH NURDIN AGUNG
  • Periode 1988 – 1993 dijabat oleh H. M. AMIN SYAM
  • Periode 1993 – 1998 dijabat oleh H. ANDI RACHMAN
  • Periode 1998 – 6 Oktober 2003 dijabat oleh Drs. H. IQBAL MUSTAFA
    • Wakil Bupati Drs. ZAINI BADAWING
  • Periode 2003 – sekarang dijabat oleh Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG
    • Wakil Bupati H. MUH. LODY SINDANGAN, SH. M.Si.

Sedangkan Pimpinan Daerah dibidang legistalif yang pernah dan sampai sekarang menjabat di Kabupaten Enrekang yaitu :

  • ANDI BABA MANGOPO (merangkap Bupati karena masih DPRD GR) Tahun 1960 – 1963
  • ABD. RAHMAN, BA.
  • H. ARIFIN ALI
  • MAHATMANTONG
  • M. JAFAR
  • IBRAHIM TAQWA
  • H.M. MIEN KAMASE
  • JAMALUDDIN TANTI
  • M. SALEH NURDIN AGUNG sebagai Ketua dan Wakilnya MAYOR ABDUL LATIF.
  • H. ABD. SAMAD MANNAN sebagai Ketua dan Wakilnya MAYOR CHK HUSAIN GANTARAN. SH
  • H.M. ALI RAHIM sebagai Ketua dan Wakilnya Drs. MUSTAFA CAWIDU dan LETKOL MUSTAFA BK.
  • H. JK. SAWATI (periode 1999 – 2004 )
    • Periode 1999 – ….. wakilnya MAYOR CHOIRI
    • Periode 1999 – 2004 Wakilnya MAYOR CHOIRI dan H. ACHMAD ANGGORO
    • Periode 2004 – 2005 Wakilnya SAFRUDDIN, SH dan H. ACHMAD ANGGORO
  • H. AHMAD ANGGOR (periode 2005 sampai sekarang ) wakilnya SAFRUDDIN,SH dan Drs. H. MUSTAKIM

Sejarah Terbentuknya Pemerintahan Kab. Enrekang

Sebelum terbentuknya menjadi Kabupaten berturut-turut mengalami perubahan bentuk :

  1. Menurut sejarah pada mulanya Kabupaten Enrekang adalah merupakan suatu kerajaan besar yang bernama MALEPONG BULAN, yang bersifat MANURUNG terdiri dari 7 kawasann yang lebih dikenal dengan ”PITU MASSENREMPULU” terjadi kira-kira pada abad ke XIV yaitu :

    • ENDEKAN
    • KASSA
    • BATU LAPPA
    • DURI
    • MAIWA
    • LETTA
    • BARINGIN

    Sedangkan pada masa kerajaan berubah menjadi LIMA MASSENREMPULU yakni :

    • ENDEKAN
    • DURI
    • MAIWA
    • KASSA
    • BATU LAPPA

    ( Kira – kira abad ke XVII ) Karena Politik Devide At Impera Pemerintah Belanda memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan dari Perintah Kerajaan Belanda (KORTE VERKLARING ) dimana kerajaan KASSA dan kerajaan BATU LAPPA dimasukkan ke SAWITTO. Ini terjadi ± Tahun 1905 ( abad XX ), sehingga untuk tetap pada keadaan LIMA MASSENREMPULU tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya dipecah sehingga menjadi :

    • ENDEKAN (Enrekang)
    • MAIWA
    • ALLA
    • BUNTU BATU
    • MALUA

          Kerajaan pada zaman penjajahan Belanda secara administrasi disebutt LANDSHCAP.

    Tiap Landshcap dipimpin oleh seorang Arung yang di bantu oleh SULEWATANG dan PABBICARA ARUNG LILI tetapi kebijaksanaan tetap ditangan Belanda sebagai pegawas (KONTROLEUR).

  1. Zaman penjajahan Belanda tahun 1012 sampai dengan 1941 berubah kembali menjadi ”ONDER AFDELING” yang dikepalai oleh seorang Kontroleur ( Tuan PETORO ).

  2. Zaman Pendudukan Jepang ( 1941 – 1945 ) ONDER AFDELING ENREKANG berubah nama menjadi KANRIKAN, Pemerintahan dikepalai oleh seorang BUNKEM KANRIKAN.

  3. Zaman NICA ( NIT 1946 – 27 Desember 1949 ) kembali Kawasan Massenrempulu menjadi ONDER AFDELING ENREKANG.

  4. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960 Kawasan Massenrempulu berubah menjadi KEWEDANAAN ENREKANG dengan pucuk pimpinan Pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang ( KPN ENREKANG ) yang meliputi 5 SWAPRAJA :

    • SWAPRAJA ENREKANG
    • SWAPRAJA ALLA
    • SWAPRAJA BUNTU BATU
    • SWAPRAJA MALUA
    • SWAPRAJA MAIWA

Adapun mantan Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN) :

  • ABDUL HAKIM
  • ABDUL RAHMAN, BA.
  • ABDUL MADJID PATTAROPURA
  • NUHUNG
  • A T J O

Yang menjadi catatan atau lembaran sejarah, bahwa dalam perjuangan atau pembentukan Kewadanaan Enrekang ( 5 SWAPRAJA) menjadi DASWATI II / DAERAH SWANTARA TINGKAT II ENREKANG atau KABUPATEN MASSENREMPULU. (ingat bahwa yang disetujui kelak dengan nama Kabupaten Dati II Enrekang mungkin karena latar belakang historisnya). Adapun pernyataan resolusi tesebut :

  1. Pernyataan Partai / Ormas Massenrempulu di Enrkeang pad tanggal 27 Agustus 1956.

  2. Resolusi Panitia Penuntut Kabupaten Massenrempulu di Makassar pada tanggal 18 Nopember 1956 yang diketuai oleh ALMARHUM Drs. H.M. RISA.

  3. Resolusi HIKMA di Pare pare tanggal 29 Nopember 1956.

  4. Resolusi Raja-raja (ARUM PARPOL / ORMAS MASSENREMPULU ) di Kalosi PADA tanggal 14 Desember 1956

Tokoh-tokoh / Sesepuh MASSENREMPULU yang mempelopori terbentuknya Kabupaten Enrekang antara lain :

  • Drs. H. M. RISA
  • Drs. H. M. THALA
  • H. ANDI SANTO
  • PALISURI
  • H. M. YASIN
  • ANDI MARAINTANG
  • ANDI BASO NUR RASYID
  • ANDI TAMBONE
  • BOMPENG RILANGI
  • ANRI ENRENG
  • ABDUL RAHMAN, BA.
  • dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1962 dan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1960 Sulawesi terpecah dan sebagai pecahannya meliputi Administrasi (AFDELING) Parepare yang lebih dikenal dengan nama Kabupaten Parepare lama, dimana kewedanaan Kabupaten Enrekang adalah merupakan salah satu daerah diantara 5 (lima) Kewedanaan lainnya.

Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi atau daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI II), maka Kabupaten Parepare lama terpecah menjadi 5 (lima) DASWATI II antara lain :

  • DASWATI II ENREKANG
  • DASWATI II SIDENRENG RAPPANG
  • DASWATI II BARRU
  • DASWATI II PINRANG
  • DASWATI II PARE PARE

Kelima gabungan darah tersebut dari dulu dikenal dengan nama : AFDELING PAREPARE.

Dengan terbentuknya DASWATI II ENREKANG berdasarkan Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959, maka sebagai tindak lanjut pada tanggal 19 februari 1960 dilantiklah saudara H. ANDI BABBA MANGOPO sebagai Bupati yang pertama dan hari terbentuknya DASWATI II Enrekang atau KABUPATEN ENREKANG berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Sekarang

Sehubungan dengan ditetapkannya Perda Nomor : 4,5,6 dan 7 tahun 2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan Definitif dan Perda Nomor 5 dan 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan 2 Kecamatan sehingga pada saat ini enrekang telah memiliki 11 (sebelas ) Kecamatan yang defenitif yaitu :

  1. Kecamatan Enrekang ibukotanya Enrekang
  2. Kecamatan Maiwa ibukotanya Maroangin
  3. Kecamatan Anggeraja ibukotanya Cakke
  4. Kecamatan Baraka ibukotanya Baraka
  5. Kecamatan Alla ibukotanya Belajen
  6. Kecamatan Curio ibukotanya Curio
  7. Kecamatan Bungin ibukotanya Bungin
  8. Kecamatan Malua ibukotanya Malua
  9. Kecamatan Cendana ibukotanya Cendana
  10. Kecamatan Buntu Batu ibukotanya Pasui hasil pemekaran dari Kecamatan Baraka diresmikan oleh Bapak Bupati Enrekang yang dihadiri Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari 2007.

  11. Kecamatan Masalle ibukotanya Lo’ko hasil pemekaran dari Kecamatan Alla.

Selanjutnya dari 11 (sebelas) Kecamatan Defenitif terdapat 112 (seratus dua belas ) desa / kelurahan, yang terdiri dari 17 Kelurahan dan 95 desa.